Pangandaran,LINTAS PENA—- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten pangandaran melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2025.Tahap pembahasan sampai pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, (16/3) di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin saat memimpin rapat paripurna, LKPJ tersebut, Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami sudah menyampaikan secara resmi nota pengantarnya pada rapat paripurna sebelumnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan sikap menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Persetujuan ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan pembahasan ke tahap yang lebih mendalam dan komprehensif.
Dalam pandangan umum fraksi, PAN memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dinilai mampu menyusun dan menyampaikan laporan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Fraksi PAN, Adang Sudirman, melalui dokumen resmi menyampaikan bahwa secara umum realisasi program dan kegiatan sepanjang 2025 berjalan sesuai rencana. Meski begitu, ia menyoroti adanya tantangan besar berupa kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi sejumlah program pembangunan dan kegiatan prioritas masyarakat.
“Di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah daerah tetap mampu menunjukkan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan fraksi.
PAN juga menegaskan pentingnya menjadikan Peraturan Daerah tentang APBD sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Bagi mereka, APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud amanah rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dengan pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi Adang Sudirman dan Sekretaris Fraksi Hamdi pada 16 Maret 2026, PAN menyatakan menerima LKPJ tersebut untuk dibahas lebih rinci pada tahapan selanjutnya.
Rapat paripurna kali ini juga berlangsung dalam suasana Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PAN turut menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, seraya berharap setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan para wakil rakyat dan pejabat daerah menjadi nilai ibadah.
Fraksi Golkar Pangandaran Setujui LKPJ 2025
Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Parigi, Senin (16/3/2026). Persetujuan tersebut membuka jalan bagi LKPJ untuk dibahas ke tahap berikutnya.
Namun demikian, persetujuan itu tidak diberikan tanpa catatan. Fraksi Golkar menegaskan pentingnya LKPJ sebagai instrumen evaluasi yang substansial, bukan sekadar agenda administratif tahunan. Mereka menilai laporan tersebut harus mampu mencerminkan secara nyata dampak program pembangunan terhadap masyarakat.
Apresiasi dengan Catatan Realitas Lapangan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Daerah sepanjang 2025, terutama dari sisi indikator ekonomi makro yang dinilai cukup positif. Meski begitu, mereka mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada capaian angka.
Fraksi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus terukur hingga ke tingkat implementasi di lapangan. Data statistik, menurut mereka, harus selaras dengan kondisi riil masyarakat agar benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
Lima Isu Strategis Jadi Sorotan
Sejumlah poin penting disampaikan sebagai bahan evaluasi ke depan:
- Validitas Data: Pemerintah didorong tidak semata bergantung pada data Badan Pusat Statistik, melainkan melakukan penguatan analisis berbasis data yang lebih komprehensif.
- Penanggulangan Pengangguran: Optimalisasi anggaran untuk UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta penyelenggaraan job fair dinilai perlu ditingkatkan, termasuk membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
- Perbaikan Iklim Investasi:Infrastruktur dasar diminta dibangun dengan mempertimbangkan keseimbangan tata ruang dan lingkungan guna menarik minat investor.
- Optimalisasi Pendapatan Daerah: Peningkatan kualitas layanan pajak dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Efektivitas Belanja Daerah: Fraksi menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja dan indikator kinerja agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Harapan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Fraksi Golkar yang dipimpin Ade Ruminah sebagai Ketua dan Yusep Rahmanudin sebagai Sekretaris menutup pandangannya dengan harapan agar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi terus dijaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Momentum bulan Ramadan juga disinggung sebagai pengingat moral untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah. Mereka berharap setiap kebijakan yang diambil mampu membawa kemajuan nyata bagi masyarakat Pangandaran.(REDI MULYADI)****
