Sekolah Rakyat

Oleh: Abah Yusuf Bachtiar (Sesepuh Kabuyutan Gegerkalong Bandung & Tokoh Masyarakat Jawa Barat)

TRADISI pendidikan, adalah upaya menyampaikan nilai-nilai etika dan estetika ( perilaku, ahlaq) yg sepenuhnya adalah tanggung jawab kedua orang tua, dilakukan di tingkat rumah. Pada Masyarakat Adat , penanggung jawab adalah Tetua, Ketua, Pupuhu Adat.  Ketika pendidikan, bergeser pada persekolahan, dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk melakukan, percepatan dan pemerataan , agar upaya jumlah peserta didik secara kuantitatip dengan bertambahnya jumlah penduduk terpenuhi.

Para ahli, peneliti dibidang pendidikan, melakukan pendataan, pada tiap-tiap daerah yang secara budaya dan karakter daerah beragam, berbeda-beda. Di Desa, Perkotaan, dan Rulalurban. Tentu cakupan pengelolaan berbeda jauh.

Tradisi Pesantren, yang telah lama berakar ditengah masyarakat sangat berperan penting pada dunia pendidikan di Indonesia. Ketika Persekolahan, tidak mampu mendidik anak-anak dari sisi keberagamaan, maka orangtua mengirim anaknya ke pesantren. Peran pemuka agamapun beragam dan mereka bekerjasama dengan orangtua, agar anak-anak dari pagi sampai siang Sekolah Umum, sore hari dari Shalat Asar sampai menjelang Shalat Magrib di Madrasah (Masjid) untuk belajar ngaji.

Permasalahan yg dihadapi berbeda. Tidak semua orangtua mendorong anaknya untuk ke Madrasah (Masjid). Peran orangtua sangat penting.

Era Penjajahan hingga Orla dan bahkan Orba, Pemerintah melakukan Pemberantasan buta huruf latin. Cakupan kurikulumnya, fokus pada membaca, menulis, dan berhitung (Calistung). Upaya Pemerintah, hingga mengerahkan para Mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), para mahasiswa dikirim secara berkelompok ke Desa2 untuk membantu percepatan pemberantasan buta huruf latin, Calistung.

Dahulu hanya buta huruf latin, ketika era teknologi Komputer, tambah lagi buta komputer, tugas dunia Pendudikan (persekolahan) makin berat.Pada lingkungan Pesantren, mereka untuk membaca al quran, kitab kuning, menulis huruf Arab Pegon ( Melayu, Sunda, Jawi), tidak buta huruf namun latin buta huruf.

Himbauan “mari belajar bergeser ke kalimat mari bersekolah”. Belajar adalah sepanjang hayat. Sejak Kapan Sekolah Rakyat Hadir ditengah masyarakat Indonesia.?

Sekolah Rakyat adalah istilah yang digunakan pada masa kolonial dan awal kemerdekaan Indonesia untuk menyebut sekolah dasar yang memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat umum, terutama rakyat biasa. Nama ini kemudian diganti menjadi  Sekolah Dasar (SD)  pada tahun 1950-an, seiring dengan perubahan sistem pendidikan di Indonesia.

Ciri-ciri Sekolah Rakyat pada masanya:

1. Pendidikan Dasar: Memberikan pendidikan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umum.
2. Terjangkau untuk Rakyat: Didirikan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat biasa, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
3. Durasi Pendidikan: Biasanya berlangsung selama 6 tahun, sama seperti Sekolah Dasar saat ini.
4. Sederhana: Fasilitas dan metode pengajaran pada waktu itu masih sangat sederhana, sesuai dengan kondisi zaman.

Sekolah Rakyat muncul sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat pribumi, meskipun pada masa penjajahan aksesnya masih sangat terbatas. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan mulai diperluas untuk mencakup seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintahannya, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menciptakan program Sekolah Rakyat sebagai upaya konkret untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan konsep *sekolah gratis berasrama*, di mana seluruh biaya kebutuhan siswa—seperti pendidikan, makan, hingga tempat tinggal—ditanggung oleh negara .

Sekolah Rakyat bertujuan tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memberikan keterampilan hidup yang relevan, seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan, agar siswa siap menghadapi dunia kerja atau membangun usaha di masa depan. Program ini diharapkan membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pada tahap awal di tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat telah diluncurkan di 53 lokasi yang tersebar di berbagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan rencananya akan diperluas ke 200 titik tambahan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya rekrutmen siswa yang tepat sasaran dan memastikan pelaksanaan program ini benar-benar mencapai tujuan utamanya: memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak rentan dan membantu mereka keluar dari kemiskinan struktural .

Menurut Presiden, program ini juga merupakan implementasi dari Asta Cita nomor empat, yaitu visi besar untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data, program ini didukung oleh koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk penggunaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan lokasi sekolah secara strategis.Sekolah Rakyat (Sekolah Anak Jalanan), yang  dikelola beberapa NGO.

Ada beberapa NGO di Indonesia yang fokus pada pendidikan anak jalanan dan menyediakan program khusus untuk mereka:

1. Yayasan Sahabat Anak: Memberikan akses pendidikan gratis, beasiswa, sekolah non-formal, dan  kegiatan edukatif kepada anak jalanan. Mereka juga menyediakan perpustakaan, makanan sehat, serta layanan kesehatan untuk anak-anak marjinal .
2. Yayasan ISCO: Fokus membantu anak-anak miskin kota agar tidak menjadi anak jalanan atau pekerja anak. Mereka menyediakan beasiswa pendidikan, sanggar belajar, nutrisi tambahan, dan perlindungan kesehatan untuk anak-anak di daerah kumuh perkotaan .
3. KDM (Kampus Diakoneia Modern): Awalnya sekolah malam untuk anak jalanan, kini mereka memberikan layanan pendidikan, pengasuhan, dan advokasi untuk anak jalanan agar memiliki masa depan yang lebih baik .
4. Sekolah MASTER (Masjid Terminal): Sebuah sekolah gratis di Depok untuk anak-anak jalanan, pemulung, dan masyarakat kurang mampu. Selain pendidikan formal, mereka juga mengajarkan keterampilan hidup seperti komunikasi dan pengelolaan keuangan .

5. Yayasan Dreamhouse: Berlokasi di Yogyakarta, mereka mendampingi anak jalanan dan anak-anak berisiko tinggi untuk meraih cita-cita, dengan pendekatan personal dan komunitas yang mendukung .

Masing-masing NGO ini memiliki pendekatan unik untuk membantu anak jalanan mendapatkan hak pendidikan mereka.

Sekolah Untuk Semua versi UNESCO

adalah bagian dari inisiatif Pendidikan untuk Semua (Education For All, EFA), yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Konsep ini menekankan inklusi, aksesibilitas, dan kesetaraan dalam pendidikan, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, perempuan, anak-anak dengan disabilitas, dan kelompok minoritas

Prinsip utama dari Sekolah Untuk Semua adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat belajar bersama tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup penghapusan hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang sering menghalangi akses ke pendidikan. Selain itu, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, termasuk penyesuaian kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas yang mendukung .

UNESCO juga mendorong pendekatan berbasis komunitas dan penggunaan teknologi untuk menjangkau daerah terpencil, sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua orang, bahkan dalam situasi yang sulit. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara melalui pendidikan .

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, UU No. 22 Tahun 1999  fokus pada pengaturan otonomi daerah, tidak secara spesifik mengatur alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% tersebut .

Dalam konteks APBN 2025, pemerintah tetap memenuhi kewajiban alokasi 20% anggaran pendidikan. Sebanyak Rp724,3 triliun telah dialokasikan, dengan rincian Rp297,2 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (seperti KIP Kuliah, PIP, Tunjangan Guru) dan Rp347,09 triliun untuk Transfer ke Daerah (termasuk BOS, BOP PAUD, dan DAK Fisik Pendidikan). Selain itu, Rp80 triliun digunakan untuk beasiswa LPDP, riset, dan pengembangan SDM .

Mekanisme Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini menyediakan pendidikan formal berkualitas, pelatihan keterampilan hidup, pembinaan karakter, dan kebutuhan hidup siswa secara gratis, termasuk makanan, seragam, dan buku. Sekolah ini menggunakan kurikulum nasional yang disesuaikan (tailor-made) dengan pendekatan individual dan sistem asrama 24 jam. Tujuan utamanya adalah mencetak agen perubahan dari keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045 .

Mekanisme Rekrutmen Guru dan Siswa

Guru Sekolah Rakyat, direkrut melalui database Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dengan prioritas guru ASN, P3K, atau lulusan PPG. Guru harus memiliki sertifikat pendidik, kemampuan bahasa Inggris aktif, serta kompetensi tambahan seperti kepemimpinan danempati sosial. Seleksi dilakukan secara ketat, termasuk tes wawancara tambahan dan pelatihan sebelum mengajar .

Siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi meliputi pendaftaran, seleksi administratif, tes kesehatan, wawancara orang tua, dan kunjungan ke rumah. Transparansi dijamin dengan persetujuan pemerintah daerah setempat .

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat.

Anggaran Sekolah Rakyat bersumber dari APBN dan masuk dalam tagging pendidikan serta program perlindungan sosial. Dana dialokasikan untuk:

• Pembangunan sarana dan prasarana, dikelola oleh Kementerian PUPR.
• Pemenuhan guru dan kurikulum, di bawah

Kemendikdasmen dan Kemenag.

Operasionalisasi sekolah dan asrama, dikelola oleh Kementerian Sosial. Empat kementerian terlibat langsung. Mendiknas, Menag, Mensos, dan MenPUPR.Semua kebutuhan siswa, termasuk pendidikan, makan, dan fasilitas asrama, sepenuhnya ditanggung oleh negara tanpa biaya tambahan .Program ini adalah investasi sosial strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Penanggung jawab Sekolah Rakyat biasanya terdiri dari tiga pihak utama: kepala sekolah, guru penanggung jawab, dan pemerintah daerah. Berikut mekanismenya:

1. Kepala Sekolah: Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Sekolah Rakyat, termasuk memastikan kurikulum berjalan lancar, mengelola tenaga pengajar, dan mengawasi fasilitas sekolah. Kepala sekolah juga berperan dalam menunjuk penanggung jawab untuk program-program khusus.
2. Guru Penanggung Jawab Program Khusus: Guru-guru tertentu dapat ditugaskan untuk mengelola program tambahan, seperti distribusi makanan bergizi gratis (sesuai SE Kepala BGN Nomor 5 Tahun 2025). Guru ini dipilih oleh kepala sekolah, dengan prioritas kepada guru honorer atau guru bantu, dan mereka mendapatkan insentif berdasarkan hari kerja mereka, seperti Rp100.000 per hari .
3. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mendukung operasional dan pendanaan Sekolah Rakyat, termasuk alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan pusat dan memastikan program berjalan sesuai pedoman.

Mekanisme ini memastikan bahwa operasional Sekolah Rakyat berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan siswa dari kalangan rentan. Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) di setiap kelas biasanya diatur sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah maksimal siswa per rombel adalah sebagai berikut:

1. SD (Sekolah Dasar): Maksimal 28 siswa per kelas.
2. SMP (Sekolah Menengah Pertama): Maksimal 32 siswa per kelas.
3. SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan): Maksimal 36 siswa per kelas.

Namun, untuk program seperti Sekolah Rakyat, yang fokus pada anak dari keluarga miskin ekstrem dan menggunakan sistem berasrama, jumlah siswa per rombongan belajar bisa lebih kecil, sekitar 20-25 siswa per kelas. Hal ini dilakukan untuk memberikan perhatian yang lebih personal kepada setiap siswa, mengingat banyak dari mereka membutuhkan pendekatan khusus dalam pembelajaran dan pengembangan karakter.

Monitoring dan evaluasi Sekolah Rakyat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tata kelola program ini berjalan efektif dan efisien. Berikut beberapa aspek yang diawasi:

• Tujuan Monitoring: Menilai kesesuaian program dengan rencana dan regulasi yang berlaku, serta memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
• Proses Monitoring: Dilakukan melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait, survei lapangan untuk melihat kesiapan Sekolah Rakyat, dan evaluasi terhadap lokasi dan status lahan calon lokasi sekolah.
• Kerja Sama: Pemerintah Kabupaten Kaur dan BPKP Provinsi Bengkulu berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan program ini, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas.

Hasil Monitoring: Menjadi Acuan Penting

Dalam perbaikan dan pengembangan program ke depannya, sehingga program Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.Dalam konteks Kabupaten Kaur, monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. BPKP Provinsi Bengkulu telah melakukan monitoring dan evaluasi pada Juni 2025 untuk menilai kesiapan program ini .

Rekomendasi SR.

Pendekatan SR adalah, “Learning for All” adalah konsep pendidikan yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan fisik. Tujuannya adalah memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi mereka terhadap masyarakat.

Beberapa prinsip utama dari “Learning for All” meliputi:

• Inklusi: Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau dari latar belakang yang kurang mampu.
• Kualitas: Pendidikan harus berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan siswa.
• Akses: Menghilangkan hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan pendidikan.
• Partisipasi: Mendorong partisipasi aktif dari semua siswa dalam proses pembelajaran.”Learning for All” adalah konsep yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya Tujuan ke-4 yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, setara, dan inklusif bagi semua.

Beberapa yg harus diperhatikan pada tahap pelaksanaan SR:

1. Ketersedian Sarana Prasarana yg memadai, sesuai dimana lingkungan siswa SR berada.
2. Jumlah tenaga Pendidik  , Pembina, dan Pamong di Asrama.
3. Jumlah Rombel perkelas konsisten sesuai ketetapan, SD, SMP, SMA/SMK pada aturan Diknas.
4. Honor yang diberikan pada Guru kelas dihitung 100 rb/ tatap muka pada hari mengajar.
5. Transfortasi, komunikasi, dan layanan khusus diluar honor mengajar.
6. Model dan metode belajar lebih pada “Rekreatif Learning”, belajar harus menyenangkan.
7. Model Evaluasi adalah pendekatan Holistik (Guru memiliki data awal , proses , dan keluaran siswa lengkap).
8. Tidak boleh terjadi lagi sebagaimana pelsksanaan MBG.

Sukses SR sukses dunia Pendidiksn Sukses Program Strategis Presiden Prabowo Subianto, Ptesiden RI ke 8. Sukses INDONESIA EMAS.

Cag!@Abah Yusuf-Doct/Kabuyutan

4 Jumadil Awal 1447 H

26 Oktober 2025 M