Seri #3  REVOLUSI HUMANOID : “Ketika Mesin Bekerja, Apa Yang Tersisa Untuk Manusia?”

Oleh: Gilarsi W. Setijono

ABSTRAK

Ketika robot humanoid dan AGI mencapai titik di mana mereka mampu melakukan hampir semua pekerjaan manusia—dari pabrik hingga kantor, dari gudang hingga ruang rapat—pertanyaan eksistensial paling mendasar muncul ke permukaan: apa yang tersisa untuk manusia? Artikel ini mengeksplorasi paradoks filosofis tersebut dengan membedakan antara keterbatasan teknis (yang semakin menyusut setiap hari) dan batas sosial-normatif (peran yang kita pilih untuk tetap manusiawi). Dari kepemimpinan politik hingga peradilan, dari relasi intim hingga ritual spiritual, ada zona-zona yang bukan tidak bisa diambil alih mesin, tetapi tidak boleh diambil alih mesin—bukan karena ketidakmampuan teknis, melainkan karena pilihan etis kolektif kita. Lebih jauh, revolusi ini memaksa kita mendefinisikan ulang makna “bekerja” itu sendiri: dari survival menuju ekspresi diri, dari kewajiban menuju kontribusi. Namun, transisi filosofis semacam ini tidak bisa terjadi dalam ruang hampa. Artikel ini mengulas kebijakan-kebijakan besar yang diperlukan untuk mencegah runtuhnya sistem konsumerisme—Universal Basic Income, pajak robot, automation dividend, sovereign wealth fund—serta mengeksplorasi alternatif struktur kepemilikan: dari kapitalisme pemegang saham menuju model stakeholder dan koperasi. Studi kasus Mondragon membuktikan bahwa otomasi bisa memperkuat pekerja jika mereka turut memiliki modal. Dengan kata lain, masa depan bukan tentang melawan mesin, tetapi tentang siapa yang memiliki mesin—dan siapa yang menikmati dividennya.​

Batas Teknis vs. Batas Normatif: Zona yang Tersisa

Coba, bayangkan sebentar: Seorang hakim sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendengarkan kasus korupsi besar. Data tersusun rapi—bukti transfer, rekaman percakapan, analisis forensik digital. Sebuah AGI canggih mampu memproses 10.000 halaman dokumen dalam hitungan detik, mendeteksi inkonsistensi keterangan saksi dengan akurasi 99,8 persen, dan bahkan merekomendasikan vonis berdasarkan 50 tahun yurisprudensi. Pertanyaannya: apakah kita akan mempercayakan palu hakim kepada algoritma?​

Jawabannya bukan “tidak bisa,” tetapi “tidak boleh.” Ini adalah perbedaan mendasar antara keterbatasan teknis dan batas sosial-normatif. Secara teknis, AGI dapat melakukan hampir semua pekerjaan kognitif manusia—dari diagnosis medis hingga analisis hukum, dari strategi militer hingga komposisi musik. Namun, ada zona-zona tertentu yang kita pilih untuk mempertahankan sebagai “wilayah manusia” bukan karena mesin tidak mampu, tetapi karena kita menganggapnya tidak pantas untuk didelegasikan.​

Kepemimpinan politik adalah salah satunya. Bukan karena robot tidak bisa menghitung utilitas maksimal dari kebijakan publik—mereka bahkan bisa melakukannya lebih baik dari politisi yang korup atau bodoh. Tetapi legitimasi politik berasal dari akuntabilitas sosial, dari kontrak implisit antara pemimpin dan rakyat yang tidak bisa direduksi menjadi fungsi optimasi. Kita tidak menginginkan walikota algoritma, bukan karena ia akan membuat keputusan buruk, tetapi karena kita ingin ada yang bisa kita salahkan, protes, atau jatuhkan jika kebijakan gagal.​

Begitu pula dengan peradilan. Hukum bukan hanya soal logika formal; ia adalah ekspresi nilai-nilai sosial yang terus bernegosiasi dengan konteks. Hakim yang baik tidak hanya menerapkan pasal, tetapi juga merasakan nuansa keadilan dalam kasus konkret. AGI mungkin bisa mensimulasikan empati, tetapi apakah itu cukup? Hukum memerlukan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup manusiawi, bukan inferensi statistik.​

Relasi intim dan spiritual adalah zona lain yang secara sadar kita lindungi. Bukan karena robot seks tidak bisa memberikan kepuasan fisik atau AI spiritual tidak bisa memberikan nasihat bijak—mereka bisa. Tetapi kita masih menghargai sentuhan manusia, kehadiran fisik yang mengandung kehangatan, kerentanan, dan ketidaksempurnaan. Kita tidak ingin penghulu robot untuk pernikahan kita, bukan karena ia tidak bisa membaca doa dengan sempurna, tetapi karena spiritualitas memerlukan kesadaran dan kehadiran yang—setidaknya untuk saat ini—kita anggap eksklusif milik makhluk yang hidup.​

Dengan kata lain, pekerjaan yang bertahan bukan yang paling kompleks secara teknis, tetapi yang paling suci secara sosial—peran-peran yang kita pilih untuk tetap manusiawi karena mendelegasikannya kepada mesin akan merusak makna fundamental dari aktivitas itu sendiri.

Dari Survival ke Ekspresi Diri: Mendefinisikan Ulang “Bekerja”

Selama ratusan tahun, bekerja adalah soal bertahan hidup. Kita membajak sawah untuk makan, membangun rumah untuk berlindung, berburu untuk menghidupi keluarga. Revolusi Industri mengubah kerja menjadi upah, tetapi esensinya tetap sama: bekerja adalah cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli kebutuhan hidup. Seperti sebuah siklus brutal, “Kerja keras, bayar tagihan, mati”—itulah siklus hidup kelas pekerja modern.​

Namun, ketika humanoid dan AGI dapat melakukan hampir semua pekerjaan produktif, paradigma ini runtuh. Jika mesin bisa memproduksi makanan, membangun rumah, membuat pakaian, bahkan merawat orang sakit—apakah manusia masih perlu “bekerja” dalam pengertian tradisional?​

Jawabannya: tidak, setidaknya tidak untuk survival. Dan ini seharusnya adalah kabar gembira, bukan ancaman. Seperti kata ekonom John Maynard Keynes pada 1930, ketika produktivitas meningkat drastis, manusia akan menghadapi “masalah waktu luang”—bagaimana mengisi hari-hari tanpa kewajiban ekonomi yang memaksa. Keynes membayangkan era di mana manusia hanya bekerja 15 jam per minggu, dan sisa waktu digunakan untuk seni, filosofi, relasi sosial.​

Tapi kita tidak sampai di sana. Mengapa? Karena sistem kapitalis menghubungkan pendapatan dengan pekerjaan. Jika Anda tidak bekerja, Anda tidak mendapat uang. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa hidup. Maka, alih-alih merayakan produktivitas mesin sebagai pembebasan, kita mengalaminya sebagai ancaman—karena struktur institusional kita belum siap untuk dunia di mana “kerja” bukan lagi syarat untuk bertahan hidup.​

Inilah saatnya kita mendefinisikan ulang “bekerja.” Dari survival menuju ekspresi diri. Dari kewajiban menuju kontribusi. Jika robot mengurus produksi material, manusia bisa fokus pada hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi: seni, musik, sastra, pengasuhan anak, pengembangan komunitas, aktivisme sosial, penelitian murni tanpa tekanan komersial. Seperti seniman jalanan di Kota Tua yang melukis bukan karena terpaksa mencari makan, tetapi karena ia ingin mengekspresikan sesuatu—itulah model “bekerja” masa depan.​

Tapi—dan ini poin kritisnya—transisi ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tanpa desain institusional yang berani, kita akan berakhir pada distopia di mana segelintir pemilik robot hidup dalam kemewahan sementara mayoritas manusia terdisplasi, miskin, dan kehilangan makna hidup. Maka, kita memerlukan kebijakan besar yang mampu menjembatani jurang antara dunia lama (kerja = uang) dan dunia baru (kerja = ekspresi diri).​

Universal Basic Income: Dari Utopia ke Syarat Minimum Stabilitas

Gagasan Universal Basic Income (UBI)—memberikan sejumlah uang tetap kepada semua warga negara tanpa syarat—sering dianggap sebagai fantasi sosialis atau utopia kiri. Namun, ketika otomasi humanoid dan AGI mengancam setengah dari semua pekerjaan dalam satu dekade, UBI bukan lagi idealisme, tetapi syarat minimum agar sistem tetap stabil.​​

Logikanya sederhana: jika mayoritas konsumen kehilangan pendapatan karena di-PHK oleh robot, siapa yang akan membeli produk yang diproduksi oleh robot tersebut? Ini adalah paradoks terminal kapitalisme—produksi melimpah, tetapi daya beli runtuh. UBI adalah cara untuk menjaga siklus konsumsi tetap berputar, memberikan orang daya beli meskipun mereka tidak lagi “bekerja” dalam pengertian tradisional.​​

Pilot UBI telah dijalankan di berbagai belahan dunia dengan hasil yang menjanjikan. Di Catalonia, Spanyol, program UBI 2024 memberikan €800 per bulan kepada 5.000 peserta selama dua tahun—hasilnya menunjukkan penurunan kecemasan, peningkatan kepercayaan diri, dan investasi pada pendidikan serta proyek wirausaha. Di Kenya, proyek GiveDirectly memberikan pendapatan dasar selama 12 tahun kepada lebih dari 20.000 orang di desa-desa miskin—dampaknya signifikan pada kesehatan, pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi lokal. Bahkan di Atlanta, AS, program guaranteed income memberikan $850 per bulan kepada 650 perempuan kulit hitam, memungkinkan mereka keluar dari jeratan kemiskinan ekstrem.​

Argumen kontra UBI biasanya seputar “orang akan malas” atau “dari mana uangnya?” Untuk yang pertama, data empiris dari pilot-pilot UBI menunjukkan sebaliknya: orang tidak berhenti bekerja, mereka hanya memilih pekerjaan yang lebih bermakna atau mengambil risiko wirausaha yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena tekanan finansial. Untuk yang kedua, jawabannya adalah: dari pajak atas otomasi itu sendiri.​​

Pajak Robot, Automation Dividend, dan Sovereign Wealth Fund

Jika robot menggantikan pekerja dan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan, maka logis jika sebagian keuntungan tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang terdisplasi. Inilah argumen di balik “pajak robot”—mekanisme di mana perusahaan yang menggunakan otomasi membayar pajak untuk mendanai program-program sosial seperti UBI atau pelatihan ulang tenaga kerja.​

Bill Gates pernah mengusulkan ide ini: jika seorang pekerja manusia menghasilkan $50.000 per tahun dan membayar pajak penghasilan, maka ketika robot menggantikan pekerja tersebut, robot seharusnya juga “membayar pajak” setara. Kritikus berargumen bahwa ini akan menghambat inovasi, tetapi pendukung menjawab: inovasi tanpa distribusi adalah resep untuk kehancuran sosial.

Alternatif lain adalah automation dividend —ide bahwa keuntungan dari otomasi harus dibagi kepada seluruh warga negara sebagai dividen, mirip dengan Alaska Permanent Fund yang membagikan keuntungan dari minyak kepada warga Alaska setiap tahun. Model ini tidak menghukum inovasi, tetapi memastikan bahwa keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal.​

Lebih ambisius lagi adalah gagasan sovereign wealth fund yang dikelola oleh AGI itu sendiri. Bayangkan sebuah dana investasi global yang dikelola oleh algoritma super-cerdas, membuat keputusan perdagangan berdasarkan data tak terbatas, dan membagikan dividennya kepada seluruh umat manusia. Ini bukan lagi sekadar UBI—ini adalah Universal High Income, di mana setiap orang mendapat bagian dari kelimpahan yang dihasilkan oleh mesin. Tentu saja, implementasinya penuh tantangan: siapa yang mengontrol AGI? Bagaimana mencegah korupsi? Bagaimana memastikan distribusi yang adil? Tapi setidaknya, ini adalah visi yang layak diperjuangkan—alternatif dari distopia oligarki robot.​

Mondragon dan Model Koperasi: Ketika Pekerja Memiliki Robot

Namun, ada alternatif lain yang lebih radikal: mengubah struktur kepemilikan itu sendiri. Alih-alih model kapitalisme pemegang saham di mana segelintir investor memiliki perusahaan dan menuai keuntungan dari otomasi, bagaimana jika pekerja itu sendiri yang memiliki perusahaan—dan dengan demikian, memiliki robot yang menggantikan mereka?​

Ini bukan utopia; ini sudah terjadi. Mondragon Corporation di Spanyol adalah jaringan 96 koperasi yang dimiliki oleh 80.000 pekerja. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020 dan produksi turun hingga 25 persen, Mondragon tidak mem-PHK pekerjanya. Sebaliknya, perusahaan menggunakan dana pengangguran internal yang telah dikumpulkan selama masa booming untuk membayar pekerja yang menganggur—dengan komitmen bahwa mereka akan “membayar kembali” jam tersebut dengan bekerja ekstra ketika bisnis pulih.​

Mengapa ini mungkin? Karena para pekerja adalah pemilik. Ketika bisnis untung, mereka yang menikmati dividen. Ketika bisnis sulit, mereka yang menanggung risiko. Sistem ini menciptakan insentif kolektif untuk menjaga keberlanjutan, bukan memaksimalkan keuntungan jangka pendek dengan mem-PHK pekerja. Seperti yang dikatakan oleh presiden Mondragon, Iñigo Ucín: “Ketika Anda menjelaskan situasi dengan jelas, dan ketika orang tahu bahwa mereka adalah pemilik bisnis, Anda bisa melakukan upaya semacam ini”.​

Model koperasi mengubah narasi otomasi dari “ancaman” menjadi “aset.” Jika pekerja pabrik memiliki saham di perusahaan mereka, maka ketika robot humanoid meningkatkan produktivitas, keuntungan tambahan tidak hanya masuk ke kantong pemegang saham eksternal, tetapi juga dibagikan kepada pekerja itu sendiri. Robot bukan lagi “musuh yang mencuri pekerjaan,” tetapi “mesin dividen bersama”.​

Platform cooperatives adalah varian modern dari model ini. Bayangkan Uber atau Gojek, tetapi dimiliki oleh para pengemudi sendiri. Ketika perusahaan memperkenalkan kendaraan otonom, keuntungan dari efisiensi tersebut dibagikan kepada para pengemudi sebagai dividen, bukan hanya dinikmati oleh investor Silicon Valley. Ini bukan hanya lebih adil—ini juga lebih stabil, karena pekerja yang terdisplasi tetap memiliki pendapatan pasif dari otomasi yang menggantikan mereka.​

Commons dan Kepemilikan Kolektif: Melawan Oligarki Robot

Lebih radikal lagi adalah gagasan commons —kepemilikan kolektif atas teknologi dan infrastruktur produktif. Jika AGI dan robot humanoid adalah hasil dari akumulasi pengetahuan umat manusia selama ribuan tahun—dari matematika Euclid hingga ilmu komputer Alan Turing—mengapa hanya segelintir perusahaan teknologi yang boleh memilikinya?​

Bayangkan jika teknologi humanoid dikembangkan sebagai public good, seperti halnya internet di awal perkembangannya. Pemerintah atau konsorsium internasional mendanai penelitian, tetapi hasilnya menjadi milik publik. Perusahaan boleh menggunakannya, tetapi harus membayar royalti atau pajak yang kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Ini bukan sosialisme dalam pengertian klasik—ini adalah common ownership of automated means of production.​

Tentu saja, implementasinya rumit. Siapa yang mengelola? Bagaimana mencegah korupsi? Bagaimana menghindari inefisiensi birokrasi? Tapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuat gagasan tersebut tidak layak—mereka hanya menunjukkan bahwa kita perlu desain institusional yang canggih. Seperti gotong royong di desa-desa Jawa, di mana komunitas bersama-sama membangun jembatan atau membersihkan sungai—bukan karena ada yang memerintah, tetapi karena mereka tahu bahwa manfaatnya akan dinikmati bersama. Prinsip yang sama bisa diterapkan pada otomasi: jika manfaatnya dibagi secara adil, resistensi sosial akan berkurang.​

Bukan Melawan Mesin, Tetapi Memiliki Mesin

Masa depan bukan tentang melawan robot atau menghentikan kemajuan teknologi—itu sia-sia, seperti mencoba menghentikan ombak dengan tangan kosong. Masa depan adalah tentang siapa yang memiliki robot, siapa yang mengendalikan AGI, dan siapa yang menikmati dividennya.​

Jika kita membiarkan pasar bebas menentukan jalannya, hasilnya sudah jelas: oligarki robot, di mana segelintir pemilik modal menguasai seluruh alat produksi sementara mayoritas manusia menjadi surplus population tanpa pendapatan dan tanpa makna. Tetapi jika kita berani merancang ulang institusi kita—dengan UBI, pajak robot, automation dividend, koperasi pekerja, dan commons—kita bisa menciptakan masa depan yang jauh lebih adil.​ Ini bukan utopia naif. Ini adalah pilihan rasional untuk mencegah kolaps sistem.

Pertanyaannya sekarang: apakah kita punya keberanian politik untuk mengubah aturan main sebelum terlambat? (*****

GWS, 21 Januari 2026