Meranti LINTAS PENA
Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memimpin rapat pembahasan hasil review monitoring pelaksanaan Konvergensi Intervensi Stunting Terintegrasi di Kepulauan Meranti, dalam rapat tersebut Wabup mencek satu-persatu peran OPD dalam mengatasi Stunting di Kepulauan Meranti sebab tanpa peran aktif OPD dalam mendukung penuntasan Stunting upaya penanganan Stunting tidak akan optimal, bertempat diruang Rapat Bappeda Meranti, Selasa (28/7/2020).
Turut dalam keseatan tersebut, Kepala Bappeda Meranti H. Azza Fahroni, Siti Rahmawati Fungsional Perencana Bidang Kesehatan Bappeda Provinsi Riau dan rombongan, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Misri Hasanto, Kepala LHK Meranti Drs. H. Irmansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan M. Arif, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Edi M. Nur, Sekretaris Disdukcapil Meranti Ramdan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Febriady, serta Para Kabid Perwakilan Dinas Se-Kabupaten Meranti.
Dalam keterangan Siti Rahmawati selaku Fungsional Perencana Bidang Kesehatan Bappeda Provinsi Riau, Kabupaten Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang dinilai berhasil dalam menekan angka Stunting didaerah. Terbukti dengan angka Stunting Meranti yang dulunya tinggi yakni 37.00 kini berhasil ditekan menjadi 25.00.
Dari hasil laporan dan survei yahg dilakukan Tim Penuntasan Stunting Provinsi Riau, penurunan angka Stunting di Meranti berkat dukungan dari semua OPD disemua sektor dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadi Stunting diseluruh wilayah Kepulauan Meranti.”Kami melihat keberhasil Meranti menekan angka Stunting berkat dukungan dari berbagai sektor jadi bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja,” aku Siti Rahmawati.
Menyikapi hasil review tersebut, disambut baik oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengatakan penuntasan masalah stunting sangat penting dan strategis karena menyangkut masa depan generasi muda Meranti kedepan yang tentunya akan berdampak pada proses pembangunan Meranti.
Menurut Wabup meski saat ini telah terjadi penurunan angka Stunting di Meranti namun belum terlalu signifikan untuk itu ia menegaskan kepada semua OPD harus lebih serius menjalankan program dalam mengatasi Stunting. Caranya dengan lebih gencar turun kelapangan untuk mengidentifikasi berbagai masalah sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan terencana dalam mengatasi Stunting.
Karena seperti diketahui dari hasil survei penyebab Stunting tidak selalu diakibatkan oleh kemiskinan, bisa jadi karena kurangnya pengetahuan orang rua terhadap gizi anak, penyakit ibu hamil, lingkungan yang tidak bersih, bisa juga faktor aksesbilitas yang menyebabkan masyarakat kesulitan membawa hasil produksi perkebunan, turunya hasil produksi pertanian/perkebunan sebagai peyangga ekonomi keluarga karena tidak ada peremajaan tanaman dan lainnya.
Dicontohkan Wabup H. Said Hasyim kondisi saat ini sebanyak 70 persen masyarakat Meranti mengantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan milai dari Karet, Sagu, Kelapa, Kopi. Khusus Karet disamping harganya jatuh produksipun terus menurun karena sudah puluah tahun tidak dilakukan peremajaan untuk itu Wabup meminta dinas terkait harus dapat menangkap masalah tersebut untuk dituntaskan.”Identifkasi masalah Stunting ini sangat penting karena akan menjadi acuan bagi Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam menerapkan program kegiatan untuk mengatasi Stunting,” ucap Wabup.
Dalam mendukung pengentasan masalah Stunting di Meranti, Wabup Said Hasyim berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau karena jika melihat angka kemiskinan yang cukup tinggi di Meranti sudah selayaknya Meranti menjadi prioritas Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan berbagai program dan bantuan sehingga upaya mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab stunting dapat lebih cepat.
Lebih jauh dijelaskan Siti Rahmawati, Provinsi Riau bertanggungjawab dalam mengatasi Stunting dengan cara memberikan arahan kepada Kabupaten Kota dalam pelaksanaan 8 tahapan aksi konvergensi percepatan putaran stunting:
Aksi 1. melaksanakan persetujuan sebaran stunting, program yang disetujui, dan implementasi dalam pelaksanaanya.
Aksi 2. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi.
Aksi 3. Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten / kota.
Aksi 4. memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan otoritas desa dalam intervensi gizi terpadu.
Aksi 5. Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program gizi terpadu di tingkat desa.
Aksi 6. Meningkatkan sistem pengelolaan data dan pengembangan di tingkat kabupaten / kota.
Aksi 7. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten / kota.
Aksi 8. melaksanakan evaluasi kinerja program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
Sekedar informasi dari hasil pendataan pihak Dinas Kesehatan Meranti yang dikatakan Kepala Dinas dr. Misri Hasanto, saat ini jumlah anak penderita Stunting di Meranti sebanyak 1900 orang atau 12 persen dari total Balita se-Kabupaten Meranti. Meski secara angka tergolong cukup besar namun diakui Misri jumlah Balita penderita Stunting di Meranti masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 30.8 persen.
Jumlah Stunting terbesar di Kepulauan Meranti tersebar di 24 desa dari 103, diantaranya Desa Pelantai, Desa Sungai Tohor Barat dan Iainnya, namun untuk yang tertinggi berada di Desa Tanjung Dahrul Takzim, Kecamatan Tebingtinggi Barat.
Dalam acara itu, PT. RAPP yang diwakili oleh Tim CSR Muhammad Hasyim, berkesempatan memberikan paket bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara simbolis kepada Pemkab. Meranti dalam hal ini diterima Wakil Bupati H. Said Hasyim berupa Susu, Bubur Bayi makanan penunjang pemulihan Stunting lainnya.
Dijelaskan Kadiskes Meranti sejak tahun 2019, PT. RAPP telah rutin memberikan bantuan penuntasan masalah Stunting, bantuan berupa Paket PMT untuk 21 Desa yang tersebar di 2 Kecamatan yakni Tasik Putri Puyu dan Merbau. (PONIATUN)
Komentar