oleh

Meranti Jadi yang Pertama Serahkan LKPD Kepada BPK

PEKANBARU – Kabupaten Kepulauan Meranti jadi kabupaten/kota pertama di Provinsi Riau yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM kepada Kepala BPK Provinsi Riau Indria Syzinia, SE, M.Si, A.k, CA, Selasa (28/2/2023) di Pekanbaru.

“Kepulauan Meranti menjadi Pemda pertama yang menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang,” kata Indria.

Dia turut mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas dedikasi dan kerja keras Pemkab Meranti dalam menyiapkan laporan dan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2021.”Semoga predikat WTP itu bisa dipertahankan,” harapnya.

Lebih lanjut, Kepala BPK Provinsi Riau itu menjelaskan bahwa pemberian opini oleh BPK merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Serta untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan.

“Semoga laporan keuangan yang disusun oleh Pemkab Kepulauan Meranti telah sesuai dengan aspek-aspek yang dimaksud,” ujarnya.

Bupati H. Muhammad Adil mengucapkan terima kasih atas pembinaan dan bimbingan kepada Pemkab Kepulauan Meranti. “Kami berharap tentunya bimbingan dan kerjasama tersebut  dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” sebut Bupati.

Dijelaskannya, mengingat batas penyerahan LKPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Pemkab menyerahkan LKPD Unaudited tahun 2022 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan substantif pada Maret mendatang. Ditambah BPK juga sudah melakukan audit melalui pemeriksaan internal pada 30 Januari sampai dengan 22 Februari 2023 lalu.

“Semoga proses audit dapat berjalan dengan baik,” harap Bupati Adil.

Ikut dalam penyerahan tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Sekda Bambang Suprianto, Kepala Inspektorat Rawelly, dan Plt. Kepala BPKAD Fitria Nengsih serta Kabag Prokopim Setda Afrinal Yusran. (PONIATUN/ Prokopim)

Komentar