Pangandaran LINTAS PENA – Proyek pembangunan Muara Baru oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di kawasan Karangtirta, Kabupaten Pangandaran, terus meluas.
Berbagai elemen masyarakat dari nelayan, petani, dan organisasi lokal yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pesisir Pangandaran mereka kecam proyek senilai Rp 80 miliar itu berpotensi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Jumat ( 30/05/2025).
Juru bicara Forum Masyarakat Pesisir Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan. forum menilai proyek pembangunan Muara Baru dapat memicu tiga dampak serius, yakni: ancaman banjir di Sungai Citinjong, pencemaran air tawar serta kerusakan sawah, dan potensi runtuhnya Jembatan Wiradinata Ranggajipang,
Lebih lanjut menurut Jeje pembangunan muara baru akan mempercepat masuknya air laut ke daratan. Ketika terjadi pasang laut bersamaan dengan hujan deras, arus balik air laut akan menutup aliran Sungai Citinjong. Hal ini meningkatkan risiko banjir di kawasan pertanian warga. “Alih-alih memperbaiki kondisi sungai, proyek ini malah bisa memicu banjir yang merusak lahan pertanian,” ujarnya
Proyek ini juga dinilai berisiko menyebabkan intrusi air laut ke dalam sistem sungai, menciptakan air payau yang berbahaya bagi pertanian, jika air payau masuk ke sawah, padi milik warga akan gagal panen.terlebih lagi arus deras dari laut yang tak terkendali akibat perubahan sistem aliran sungai dikhawatirkan akan menggerus fondasi Jembatan Wiradinata. Jembatan ini merupakan akses utama masyarakat pesisir menuju pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. “Tanpa jaminan teknis dan mitigasi yang jelas, jembatan ini bisa runtuh sewaktu-waktu,” tegasnya.
Kemudian tujuan Pembangunan yang tidak transparan tidak di jelaskan secara terbuka menjadi memunculkan penolakan masyarakat partisipasi publik seolah diabaikan. Forum mempertanyakan urgensi proyek , siapa yang akan mendapat manfaat langsung dari proyek tersebut ,siapa yang diuntungkan. Forum Masyarakat Pesisir menuntut agar proyek dihentikan sementara hingga dilakukan kajian ulang yang benar-benar melibatkan masyarakat serta ahli lingkungan. Mereka juga mendesak adanya mediasi antara BBWS Citanduy, Pemerintah Daerah, dan warga agar solusi bisa dicapai secara adil.“Kami tidak ingin keputusan sepihak. Pemerintah harus memfasilitasi dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Jeje
Forum Masyarakat Pesisir Pangandaran menyatakan saat ini tengah menggalang dukungan publik dan merencanakan langkah advokasi lebih luas, termasuk berkonsultasi dengan Susi Pudjiastuti, tokoh nasional asal Pangandaran yang kritis vokal dalam isu kelautan dan lingkungan.“Kami akan terus bersuara. Jika tidak ada tanggapan serius, kami siap menggelar aksi besar dan membawa masalah ini ke pemerintah pusat,” pungkas Jeje. (EL)***
Komentar