Lampura,LINTAS PENA
Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat paripurna dalam agenda Laporan Hasil Pembahasan Oleh Panitia Kerja Badan Anggaran, Pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD tahun anggaran 2021, Senin, (16/11).
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md bersama Wakil Ketua 1, Madri Daud, SE.,MM, Wakil Ketua 2 H. Dedi Sumirat, dan Wakil Ketua 3 Joni Saputra, SE, berikut Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, serta hadir Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, SE.,MM, Sekretaris Daerah Drs. Lekok, MM beserta Forkopimda Kabupaten Lampung Utara.
Laporan hasil Panitia Kerja Badan Anggaran yang dibacakan oleh juru bicara Pantia Kerja Badan Anggaran, Guntur Laksana, SKM. Penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan berimbang yang berarti penggunaaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai dengan basis indikator kinerja yang terdiri dari masukan, pengeluaran, hasil, manfaat, dan dampak anggaran yang terukur secara rasional dapat dicapai.
Anggaran belanja harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektibilitas, dan ekonomis serta pembiayaan dapat diarahkan menggerakkan roda pembangunan dan peningkatan investasi. Dokumen Rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2021 yang berkoordinasi OPD dan TAPD Kabupaten Lampung Utara maka Panja memperoleh hasil yaitu perlunya untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah dengan meningkatkan intensitas bagi OPD yang mengelola di bidang pendapatan.
Beliau menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menempatkan pegawai-pegawai yang sesuai dengan keahlian di bidang nya di seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara mulai dari tingkat eselon IV, III, dan II yang bertujuan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah, kemudian Rumah Sakit Daerah H.M Ryacudu dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan lebih baik, ramah dan santun, pemerintah daerah dalam menyusun APBD harus lebih rasional jangan menggunakan perhitungan asumsi yang tinggi namun tidak dapat terealisasi.
“Saya mohon, saya minta, BKPSDM dapat menempatkan posisi orang-orang yang berkompeten dibidangnya, artinya orang yang mampu mengemban tugas tersebut dan memiliki basic dibidang itu sendiri, mulai dari Eselon IV, III, dan Eselon II,” ujar juru bicara panitia badan anggaran, Guntur Laksna.
Ia melanjutkan, dalam upaya efisiensi, dan memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dalam hal ini agar dapat memberikan dukungan anggaran terhadap OPD yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Asumsinya begini, apabila PAD meningkat, otomatis pembangunannya meningkat, begitu juga sebaliknya apabila pendapatannya menurun, maka pembangunannya tidak ada,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Bupati Kabupaten Lampung Utara, Budi Utomo, dalam penyampaiannya, sangat mengapresiasi kinerja dari panitia badan anggaran, dan dirinya berjanji akan terus bersinergi demi kebaikan kabupaten tercinta, apa yang menjadi catatan dari pihak legislatif, akan segera ditindaklanjuti. Dirinya juga mengatakan bahwa secepatnya akan membuka lelang jabatan secara terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di beberapa OPD dan Satker lainnya, dan diharapkan yang akan mengisi kekosongan adalah orang-orang yang berkompeten yang telah melalui uji kompetensi.
“Saya sangat mengapresiasi atas kinerja panitia badan anggaran yang telah bekerja keras dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2021, yang menjadi catatan tersebut akan segera kita tindaklanjuti, kita akan menggelar lelang jabatan terbuka secara bertahap, saya harap orang-orang terbaik pribumi Kabupaten Lampung Utara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, dan nanti ada poin penting yang akan kita terapkan, setiap pejabat pemenang lelang jabatan akan menandatangani Pakta integritas diatas materai 6000, apabila dia tidak sanggup atau kinerjanya buruk, maka siap untuk mengundurkan diri,” tutupnya.[LAPORAN TJIKMET)
Komentar