Pangandaran LINTAS PENA — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran menyampaikan akan mengambil langkah progresif dan tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Ia mengatakan kalau pentingnya keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar potensi pangan lokal tidak terpinggirkan dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi strategis dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (15/01/2026) .
Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa BUMDes harus menjadi garda terdepan sebagai penyuplai bahan baku lokal untuk dapur MBG. Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman, mengatakan audiensi ini merupakan respons tegas KNPI terhadap berbagai dinamika dan kendala pelaksanaan MBG di lapangan, khususnya lemahnya komunikasi dengan pengelola teknis di tingkat bawah.
“Audiensi ini merupakan langkah tegas KNPI sebagai tindak lanjut atas mangkirnya seluruh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada pertemuan di tingkat Kecamatan Parigi beberapa waktu lalu. Jika sebelumnya pihak pengelola terkesan menutup diri, hari ini kami pastikan seluruh elemen fundamental MBG hadir untuk menyelaraskan tujuan,” kata Tian,
Tian juga menekankan bahwa fokus utama KNPI adalah menjaga kedaulatan pangan Desa sekaligus memastikan program MBG memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal.”Kami fokus agar bahan lokal wajib masuk ke dapur MBG. Ini bukan sekadar bisnis, tapi soal marwah ekonomi petani, peternak, dan nelayan kita. Melalui momentum Hari Desa Nasional, BUMDes harus masuk dalam ekosistem MBG agar potensi lokal tidak terpinggirkan,” jelasnya lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Forum BUMDes Indonesia DPD Kabupaten Pangandaran, Ikin Sodikin menegaskan kesiapan BUMDes untuk menjadi pemasok bahan baku lokal bagi dapur MBG di Pangandaran.
Selain itu dukungan yang sama juga disampaikan oleh ketua DPRD kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M., pihaknya menyambut baik inisiatif KNPI. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki visi yang sejalan dalam menjaga kualitas pelaksanaan program nasional sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi daerah.
“Kami mengapresiasi langkah KNPI Kabupaten Pangandaran serta dukungan DPRD Kabupaten Pangandaran. Ini menjadi momentum yang tepat, bertepatan dengan Hari Desa Nasional 2026,” ungkapnya.
”Hari ini kita menyamakan persepsi dan frekuensi. Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas pembagian makanan. Program ini harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong kemandirian desa,” ujar Asep Noordin.
Ia juga menyoroti keresahan publik terkait kualitas pangan dan transparansi pelaksanaan program. Menurutnya, keberhasilan MBG di Pangandaran harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita harus memastikan uang negara yang turun ke Pangandaran benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui peran BUMDes dan UMKM. Langkah strategis dan konkret harus segera disinkronkan agar program ini memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.
Pertemuan RDP tersebut turut dihadiri jajaran TNI-Polri, yakni Kodim 0625/Pangandaran dan Polres Pangandaran, serta Satgas MBG, KNPI juga mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati. SE tersebut diharapkan menjadi payung hukum teknis yang mewajibkan seluruh SPPG bermitra dengan BUMDes, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.
Sebagai penutup, DPRD dan KNPI berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi Program MBG. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara kelembagaan, sementara KNPI melalui jaringan kepemudaannya akan memantau langsung pelaksanaan di tingkat desa. Pihaknya tidak ingin ini hanya menjadi kesepahaman di atas meja. Komitmen ‘Bahan Lokal Masuk Dapur’ harus berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun intervensi pihak luar demi kesejahteraan masyarakat Pangandaran.(EVA LUSITA)***
Komentar