Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
NARASI yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah memiliki kewarganegaraan Yordania kembali dimunculkan sebagai upaya delegitimasi politik. Namun, penelusuran mendalam terhadap berbagai sumber kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional, secara konsisten mematahkan klaim tersebut.
Fakta hukum menunjukkan bahwa tidak pernah ada pengajuan resmi, tidak ada status legal sebagai warga negara asing, dan tidak pernah terjadi kewarganegaraan ganda pada diri beliau.
Secara domestik, otoritas dan sumber internal Partai Gerindra telah memberikan pernyataan tegas bahwa Presiden Prabowo tidak pernah mengajukan permohonan menjadi warga negara Yordania.
Pernyataan ini diperkuat oleh kesaksian para pendamping yang menyertai beliau selama menetap di Yordania, yang mengonfirmasi bahwa tidak ada proses administrasi kewarganegaraan apa pun yang dilakukan.
Sejumlah lembaga pemeriksa fakta nasional pun telah mengategorikan isu ini sebagai informasi yang keliru atau hoaks. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah pemberian status kehormatan, bukan naturalisasi menjadi warga negara.
Dalam perspektif internasional, terdapat ketidakkonsistenan laporan media asing yang sering disalahartikan. Meskipun terdapat laporan dari Associated Press (AP) pada tahun 1998 yang menyebutkan perihal pemberian kewarganegaraan, laporan tersebut segera diklarifikasi oleh Agence France-Presse (AFP) satu hari kemudian.
Dalam laporan AFP, Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap tawaran tersebut dengan alasan kepatuhan pada hukum Indonesia yang tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda.
Adanya perbedaan versi di antara dua kantor berita global tersebut membuktikan bahwa klaim mengenai status warga negara Yordania tidak memiliki landasan faktual yang solid sejak awal.
Perlu digarisbawahi bahwa selama berada di Yordania pasca-1998, Presiden Prabowo Subianto memang memiliki hubungan diplomatik dan personal yang sangat baik dengan lingkaran elite Kerajaan Yordania.
Beliau menerima penghormatan tinggi dari Raja Hussein, namun dalam praktik hukum internasional, pemberian “status kehormatan” kepada tokoh asing sangat berbeda dengan proses “naturalisasi formal”.
Publik sering kali terjebak dalam distorsi informasi yang menyamakan penghargaan simbolis dengan status hukum sebagai subjek politik sebuah negara.
Secara yuridis di Indonesia, tuduhan tersebut tidak memiliki basis logika hukum yang kuat. Hingga saat ini, tidak pernah ada catatan resmi di instansi pemerintah mana pun yang menunjukkan bahwa Prabowo Subianto pernah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.
Mengingat Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, apabila klaim tersebut benar, maka konsekuensi hukumnya akan terdokumentasi secara transparan dalam catatan kenegaraan. Ketiadaan bukti administratif ini semakin mempertegas loyalitas beliau kepada Republik Indonesia.
Sebagai kesimpulan, isu kewarganegaraan Yordania bukanlah sebuah fakta hukum, melainkan distorsi informasi yang bersumber dari laporan lama yang bersifat kontradiktif.
Fakta yang tidak terbantahkan adalah Presiden Prabowo Subianto senantiasa memegang teguh identitas sebagai warga negara Indonesia dan menolak segala bentuk kewarganegaraan asing. Upaya penggiringan opini ini pada akhirnya hanya menunjukkan lemahnya narasi yang dipaksakan tanpa dukungan data yang akurat.(***
Jakarta, 5 Mei 2026 –
Komentar