Oleh: Acep Sutrisna – Pemerhati Kebijakan Publik Tasik Utara
Pendahuluan: Ketika Hukum Berbalik Arah
Bayangkan sebuah negara di mana gedung pengadilan menjulang megah dengan marmer impor, namun di dalamnya terjadi transaksi-transaksi kekuasaan yang menggerogoti sendi-sendi keadilan. Indonesia, dengan lebih dari 900 pengadilan di seluruh negeri dan anggaran triliunan rupiah untuk sistem peradilan, justru menghadapi paradoks yang memilukan: semakin canggih infrastrukturnya, semakin rapuh integritasnya.
Tahun 2025 seharusnya menjadi tonggak percepatan reformasi hukum nasional. Namun, apakah reformasi yang berjalan benar-benar mengabdi pada rakyat, atau justru semakin memperkuat posisi mereka yang berjas dan berkuasa? Data terkini menunjukkan bahwa 244 hakim dan aparatur peradilan telah dikenai sanksi hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024. Angka ini bukti nyata bahwa kanker korupsi bukan lagi sekadar “ulah oknum”, melainkan sistem yang telah terstruktur dengan rapi.
Membongkar Tipologi Korupsi Peradilan: Lebih dari Sekadar Suap
Korupsi di tubuh peradilan Indonesia hadir dalam empat wajah yang berbeda, masing-masing dengan tingkat kecanggihan yang meningkat. Memahami tipologi ini penting untuk menyadari betapa dalamnya luka pada sistem hukum kita.
- Korupsi Transaksional: Puncak Gunung Es
Ini adalah bentuk yang paling sering terekspos: suap antara pihak berperkara dengan hakim, yang dimediasi oleh staf, panitera, atau pengacara. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Kejaksaan sebagian besar menangkap jenis ini. Namun, seperti gunung es, yang terlihat hanyalah 10 persen dari permukaan. Kasus-kasus OTT yang viral di media sebenarnya adalah kegagalan sistem yang kecil, sementara transaksi-transaksi besar berlangsung tanpa gangguan.
- Korupsi Administratif-Struktural: Permainan Karir dan Kekuasaan
Di sinilah letak kecanggihan sebenarnya. Sistem mutasi hakim yang seharusnya menjadi mekanisme rotasi profesional, telah berubah menjadi alat kontrol politik. Hakim yang “tidak loyal” bisa dipindahkan ke pengadilan terpencil dengan sarana minim. Sebaliknya, loyalitas kepada kekuasaan dihargai dengan promosi dan penempatan di pengadilan kelas atas.
Sistem ini menciptakan iklim ketakutan yang melumpuhkan independensi peradilan. Seorang hakim yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, kini harus berpikir dua kali sebelum mengeluarkan putusan yang merugikan kepentingan para pemegang kekuasaan.
- Korupsi Jaringan (Networked Corruption): Aliansi Elite
Inilah bentuk paling berbahaya: sistem aliansi informal antara hakim senior, panitera, pejabat struktural, pengacara kondang, pengusaha besar, dan politisi. Jaringan ini bekerja secara kolektif dan jangka panjang, menempatkan “orang-orang mereka” di posisi strategis untuk mengamankan kepentingan bersama.
Yang menarik, korupsi dalam sistem ini tidak selalu melibatkan uang tunai. Yang beredar adalah “layanan moral” yang menimbulkan utang budi: antar-jemput mobil mewah, hadiah-hadiah kecil yang terlihat tidak berarti, bantuan logistik saat menikahkan anak, hingga kemudahan promosi. Semua ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dari transaksi uang, karena melibatkan emosi dan rasa terhutang budi.
- State Capture Corruption: Ketika Pengadilan Jadi Alat Kekuasaan
Ini adalah level tertinggi: korupsi yang membuat pengadilan tidak lagi independen, melainkan menjadi bagian dari instrumen kekuasaan eksekutif atau kepentingan pasar. Dalam situasi ini, intervensi terjadi sejak proses pemilihan hakim agung, mutasi pejabat, penyusunan legislasi, hingga pengendalian anggaran.
Hakim bukan alat eksekutif, tetapi dalam praktiknya, banyak kebijakan pembangunan, perizinan, atau proyek besar diamankan melalukan legitimasi peradilan. Hukum tak lagi menjadi pengatur kekuasaan, melainkan dikendalikan oleh kekuasaan. Inilah yang dimaksud dengan “bandit ber-jas” – mereka yang menggunakan jas hukum untuk melakukan perampokan terstruktur.
Omnibus Law: Efisiensi atau Erosi Demokrasi?
Isu krusial lainnya adalah penerapan metode Omnibus Law dalam legislasi Indonesia. Pendekatan ini, yang berupaya menyederhanakan dan mempercepat proses legislasi dengan menggabungkan berbagai peraturan menjadi satu instrumen hukum, memang terlihat efisien dari sisi administrasi.
Namun, para kritikus menunjukkan risiko fundamental: metode ini berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi utama dalam UUD 1945, termasuk transparansi, partisipasi publik, serta checks and balances kelembagaan. Kurangnya transparansi yang dirasakan, terutama ketika proses legislasi dipercepat, menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas pemerintah.
Terbatasnya keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan mengurangi sejauh mana undang-undang baru mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pengucilan suara publik tidak hanya dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga pemerintah. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi besar adalah bukti nyata bagaimana efisiensi bisnis seringkali mengalahkan perlindungan hak rakyat.
Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana: Kemajuan atau Kelemahan?
KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026) membawa perubahan signifikan dengan menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat diperiksa, dituntut, dan dijatuhi pidana sebagai entitas.
Secara teori, ini adalah kemajuan besar. Namun, pertanyaannya: apakah regulasi ini benar-benar menjadi pedang bermata dua yang menjerat korporasi pelanggar, atau justru menciptakan celah baru? Pasal 48 KUHP Baru menyatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatan “menguntungkan korporasi secara melawan hukum” dan “diterima sebagai kebijakan korporasi”. Syarat-syarat ini sebenarnya memberikan ruang interpretasi yang luas. Pengacara-pengacara mahal dapat dengan mudah membuktikan bahwa tindak pidana tertentu adalah “ulah individu” yang tidak mencerminkan kebijakan korporasi.
Lebih dari itu, sanksi pidana terhadap korporasi dirancang untuk menyentuh “keberlanjutan usaha dan reputasi”. Namun, bagi korporasi besar dengan sumber daya hukum tak terbatas, sanksi ini seringkali hanya menjadi “biaya operasional” yang dapat dihitung dalam proyeksi keuangan. Denda miliaran rupiah tidak sebanding dengan keuntungan triliunan yang diperoleh dari praktik-praktik melawan hukum.
Ekosistem Yudisial: Di antara Kemajuan Teknis dan Kemandegan Struktural
Tidak dapat dipungkiri, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai reformasi struktural dalam dua dekade terakhir. Sistem peradilan berbasis teknologi informasi (e-court), direktori putusan yang terbuka, pelatihan hakim, peningkatan kesejahteraan, hingga pembentukan sistem pengawasan internal adalah bukti nyata upaya pembaruan.
Namun, semua kemajuan teknis ini belum menyentuh akar permasalahan: lemahnya sistem akuntabilitas internal. Sistem satu atap menempatkan MA sebagai pengadil tertinggi sekaligus pengelola anggaran, SDM, dan organisasi pengadilan di seluruh Indonesia. Dalam sistem ini, konflik kepentingan adalah hal yang tak terhindari.
Komisi Yudisial (KY), yang semestinya menjadi pengawas eksternal, menghadapi kendala legal dan politik. Kewenangannya terbatas, implementasinya sering tersendat, dan pola komunikasi yang buruk menyebabkan resistensi dari lembaga peradilan masih tinggi. Dengan lebih dari 900 pengadilan di seluruh negeri, pengawasan terpusat di Jakarta sulit berjalan efektif.
Dari Data ke Realita: Siapa yang Benar-Benar Diuntungkan?
Mari kita lihat data dengan mata telanjang: 244 hakim disiplin dalam setahun bukanlah angka kecil. Ini berarti rata-rata lebih dari 20 hakim per bulan yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, berapa banyak kasus yang sebenarnya terjadi tetapi tidak terdeteksi? Berapa banyak putusan yang “dibeli” tanpa jejak digital yang bisa dilacak?
Reformasi hukum yang berjalan saat ini seolah-olah berada dalam paradoks: semakin banyak regulasi yang dibuat, semakin banyak celah yang ditemukan. Semakin tinggi anggaran untuk peradilan, semakin canggih modus korupsinya. Semakin besar kekuasaan MA, semakin rapuh checks and balances-nya.
Inilah yang dimaksud dengan “menguntungkan para bandit ber-jas”. Mereka adalah aktor-aktor yang mampu menggunakan kompleksitas sistem hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka mengenakan jas resmi, berbicara dalam bahasa hukum yang rumit, dan beroperasi dalam koridor-koridor kekuasaan yang terstruktur.
Rekomendasi: Menuju Reformasi yang Berpihak pada Rakyat
Reformasi hukum yang sebenarnya harus dimulai dari pengakuan bahwa masalah kita adalah sistemik, bukan individual. Berikut beberapa rekomendasi berbasis data:
Pertama, penguatan peran Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim harus melibatkan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan. Transparansi finansial adalah kunci utama pencegahan korupsi.
Kedua, sistem mutasi hakim harus diubah dari alat kontrol politik menjadi mekanisme profesional yang berbasis pada kinerja dan integritas, bukan loyalitas politik.
Ketiga, penguatan sistem teknologi informasi harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi administrasi, tetapi pada transparansi manajemen perkara yang mencegah manipulasi.
Keempat, regulasi korporasi dalam KUHP Baru perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah yang memungkinkan “pengalihan kesalahan” dari entitas ke individu.
Kelima, penerapan Omnibus Law harus diimbangi dengan mekanisme partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar formalitas.
Penutup: Kembali pada Essensi Keadilan
Di pelataran gedung Mahkamah Agung, berdiri patung kecil Kusuma Atmadja, ketua MA pertama, simbol integritas dan kejayaan masa lalu peradilan Indonesia. Simbol itu kini terasa ironis ketika kita melihat realita yang terjadi di dalam gedung megah tersebut.
Reformasi hukum bukanlah tentang membangun gedung baru atau mengadopsi teknologi canggih. Reformasi yang sesungguhnya adalah tentang mengembalikan kepercayaan publik bahwa hukum adalah pelindung mereka yang lemah, bukan alat mereka yang kuat. Hukum harus menjadi tameng bagi rakyat kecil, bukan pedang bagi para bandit ber-jas.
Tahun 2026 menjadi tahun penentuan. Apakah reformasi yang berjalan akan benar-benar mengabdi pada keadilan, atau justru semakin memperdalam jurang antara janji dan realita? Jawabannya ada di tangan kita semua—pemangku kepentingan, pengawal demokrasi, dan penjaga keadilan.
Tentang Penulis: Acep Sutrisna adalah Pemerhati Kebijakan Publik yang berbasis di Tasik Utara. Fokus penelitiannya meliputi reformasi hukum, transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak rakyat.
Komentar