JAKARTA—Pada Jumat, 24 April 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam secara empat mata itu membahas keamanan nasional, kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis, serta laporan mengenai program-program strategis Polri. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan perkembangan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekrutmen hingga kedinasan, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan, serta sinergi Polri dengan berbagai lembaga dalam mendukung sektor pertanian, pangan, makanan bergizi, penanganan bencana, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan ini menegaskan bahwa stabilitas nasional dan reformasi institusi keamanan berada dalam perhatian langsung Presiden, sekaligus menunjukkan bahwa negara memilih bekerja melalui koordinasi nyata, bukan sekadar retorika.
Di tengah ruang publik yang sering terjebak pada prasangka, hubungan Presiden dan Kapolri kerap dibaca sebatas simbol politik. Pandangan seperti itu terlalu sempit untuk memahami cara negara bergerak. Dalam pemerintahan modern, koordinasi antara kepala negara dan pimpinan institusi keamanan adalah jalur strategis yang menentukan kecepatan respons, ketepatan kebijakan, dan kemampuan negara menjaga rakyat di tengah tantangan yang terus berubah. Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, masyarakat perlu menilai hubungan tersebut dari hasil yang lahir sesudahnya: apakah rakyat semakin aman, pelayanan semakin baik, dan kepercayaan publik semakin kuat.
“Hubungan antar pemimpin negara tidak boleh diukur dari seberapa sering mereka bertemu, tetapi dari seberapa besar ketenangan yang dirasakan rakyat setelah pertemuan itu. Jika koordinasi melahirkan perlindungan, keputusan yang cepat, dan pelayanan yang membaik, maka di situlah kekuasaan menemukan kehormatannya. Negara besar bukan negara yang paling ramai bicara, melainkan negara yang paling mampu bekerja.” tegas Haidar Alwi.
Dari perspektif itulah, hubungan Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit harus dipahami sebagai kekuatan strategis negara, yakni sinergi kepemimpinan yang menjaga fondasi stabilitas agar pembangunan nasional berjalan kokoh dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit Menjaga Fondasi Stabilitas Nasional.
Tidak ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak ada distribusi pangan yang lancar tanpa ketertiban. Tidak ada rasa percaya masyarakat tanpa hadirnya negara. Karena itu, hubungan Presiden dan Kapolri bukan unsur pelengkap pemerintahan, melainkan salah satu poros utama yang menentukan apakah Indonesia bergerak maju dengan tertib atau tertahan oleh kekacauan.
Presiden Prabowo membutuhkan institusi keamanan yang modern, disiplin, dan adaptif agar agenda nasional berjalan efektif. Kapolri Listyo Sigit membutuhkan arah kebijakan nasional yang jelas agar transformasi Polri selaras dengan kebutuhan zaman. Ketika visi kepemimpinan dan kesiapan institusi bertemu, lahirlah apa yang dapat disebut sebagai sinergi strategis kenegaraan, yaitu keadaan ketika koordinasi antar pemimpin menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat.
Laporan Kapolri mengenai transformasi digital layanan publik menunjukkan bahwa Polri sedang menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern. Layanan kepolisian yang semakin cepat, transparan, dan efisien menjadi kebutuhan mendesak di era digital. Masyarakat tidak boleh terus dibebani prosedur berbelit dan ketidakpastian pelayanan. Negara yang menghargai rakyat akan memperbaiki sistemnya.
Peningkatan profesionalisme anggota sejak rekrutmen hingga kedinasan juga merupakan langkah fundamental. Reformasi yang serius selalu dimulai dari hulu. Rekrutmen yang bersih, pendidikan yang kuat, pembinaan yang konsisten, dan disiplin yang tegas akan menentukan wajah institusi pada masa depan. Aparat yang berkualitas adalah modal bangsa, bukan sekadar kebutuhan organisasi.
Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan memperlihatkan bahwa Polri tidak boleh hanya datang setelah masalah meledak. Negara harus mampu membaca risiko lebih awal, mencegah gangguan sebelum membesar, dan menjaga ruang hidup masyarakat tetap tenang. Dalam ancaman siber, hoaks, penipuan digital, serta potensi gejolak sosial, kecepatan membaca ancaman sama pentingnya dengan kemampuan bertindak.
“Stabilitas bukan hadiah yang datang sendiri. Stabilitas lahir dari visi yang jelas, institusi yang disiplin, dan keberanian mengambil keputusan sebelum keadaan memburuk. Pemimpin yang menjaga stabilitas sesungguhnya sedang menjaga harapan jutaan rakyat yang ingin bekerja, berusaha, dan hidup tenang.” jelas Haidar Alwi.
Jika stabilitas adalah fondasi, maka demokrasi membutuhkan unsur lain yang tak kalah penting, yaitu kritik. Namun kritik hanya bernilai bila diarahkan untuk memperbaiki negara, bukan sekadar memelihara kebencian.
Kritik yang Sehat Memperkuat Negara, Kebencian Hanya Melemahkan Bangsa.
Demokrasi tanpa kritik akan melahirkan kekuasaan yang mudah lalai. Karena itu, kritik terhadap pemerintah maupun Polri adalah hal wajar dan perlu. Kesalahan harus dikoreksi, penyimpangan harus ditindak, pelayanan yang belum baik harus dibenahi. Kritik yang jujur adalah alat koreksi agar negara tidak jauh dari rakyat.
Namun kritik kehilangan martabat ketika berubah menjadi penolakan total tanpa ukuran. Jika polisi bekerja disebut pencitraan, jika polisi diam disebut lalai. Jika Presiden bertemu Kapolri disebut konspirasi, jika tidak bertemu disebut tidak kompak. Pola pikir seperti ini tidak sedang mencari kebenaran, melainkan hanya mencari alasan untuk marah. Sayangnya, industri kegaduhan selalu punya pasar.
Masyarakat perlu kembali kepada ukuran yang objektif. Apakah keamanan membaik. Apakah layanan lebih cepat. Apakah korban bencana lebih cepat tertolong. Apakah kejahatan digital lebih tertangani. Apakah masyarakat kecil merasa lebih terlindungi. Jika jawabannya membaik, maka kejujuran intelektual menuntut publik untuk mengakuinya.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan keamanan berubah sangat cepat. Penipuan digital dapat menguras tabungan keluarga hanya lewat satu tautan. Hoaks dapat memecah suasana sosial dalam hitungan jam. Bencana membutuhkan koordinasi lintas lembaga dalam hitungan menit. Situasi seperti ini menuntut negara yang terhubung dan pimpinan yang mampu bekerja bersama. Karena itu, hubungan Presiden dan Kapolri harus dilihat sebagai kebutuhan strategis masyarakat modern.
“Kritik yang mulia selalu membawa jalan keluar. Kebencian yang kosong hanya pandai mencari panggung. Bangsa maju dibangun oleh warga yang berani menegur kesalahan, tetapi juga berani mengakui keberhasilan. Kejujuran kepada fakta adalah patriotisme yang sering dilupakan.” ujar Haidar Alwi.
Sesudah kritik ditempatkan secara proporsional, ukuran tertinggi dari setiap kebijakan tetap sederhana: apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Kekuatan Strategis Negara Harus Terasa Sampai ke Rumah-Rumah Rakyat.
Istilah kekuatan strategis negara tidak boleh berhenti sebagai bahasa elite. Nilainya harus terasa sampai ke pasar, sekolah, jalan raya, ruang digital, dan rumah tangga rakyat. Ketika keamanan terjaga, pedagang kecil berani membuka usaha. Ketika hukum ditegakkan adil, masyarakat percaya kepada negara. Ketika pelayanan cepat, waktu warga tidak habis oleh birokrasi. Ketika bencana ditangani sigap, penderitaan korban dapat diperkecil.
Sinergi Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit menjadi penting karena tantangan Indonesia semakin kompleks. Ancaman dapat datang dari gejolak ekonomi global, kejahatan digital, penyelundupan, narkotika, konflik sosial, hingga krisis kemanusiaan akibat bencana. Negara membutuhkan kepemimpinan yang tenang, institusi yang siap, dan koordinasi yang tidak lamban. Keterlambatan negara sering dibayar mahal oleh rakyat kecil.
Haidar Alwi juga menegaskan bahwa kekuatan negara harus berjalan bersama kekuatan masyarakat. Haidar Alwi dikenal sebagai Pencetus Gerakan Nasional Rakyat Bantu Rakyat. Gagasan ini menempatkan rakyat bukan sebagai penonton, tetapi mitra dalam membangun bangsa. Negara yang kuat bukan negara yang menjauh dari rakyat, melainkan negara yang dipercaya rakyat.
Karena itu, dukungan terhadap Polri dan pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Dukungan terbaik justru mendorong reformasi berlanjut. Polri harus semakin profesional. Pelayanan harus semakin modern. Penegakan hukum harus semakin adil. Transparansi harus semakin nyata. Pemerintah harus memastikan seluruh institusi bergerak dalam satu arah: keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang berhasil bukan bangsa yang bebas dari ancaman, melainkan bangsa yang mampu menjawab ancaman dengan kepemimpinan yang cerdas dan institusi yang bekerja. Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan arah, keberanian memperbaiki diri, dan kesetiaan menempatkan rakyat sebagai tujuan utama negara.
“Rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai berbicara. Rakyat membutuhkan negara yang hadir saat dibutuhkan, adil saat memutuskan, dan sigap saat melindungi. Jika hubungan Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit terus melahirkan rasa aman, pelayanan yang semakin baik, dan kepercayaan publik yang semakin kuat, maka itulah kekuatan strategis negara yang sesungguhnya. Dari sanalah masa depan Indonesia dibangun, bukan oleh kebisingan, tetapi oleh kerja nyata yang tahan terhadap ujian zaman.” pungkas Haidar Alwi. (ABAH YUSUF BACHTIAR)***
Komentar