Oleh: Andre Vincent Wenas ,MM,MBA.,_____pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
BOLEH dibilang pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada Rabu, 20 Mei 2026 adalah landasan berpikir untuk menyusun (R)APBN 2027 nanti. Inti pesannya, ekonomi Indonesia harus lebih nasionalis, tapi bukan chauvinistik.
Realitas Indonesia di tengah dorongan dan tarikan fenomena globalisasi yang kerap membingungkan, kita diajak untuk membangun paradigma baru. Dari paradigma 5 persen, menuju 6 persen, terus ke 7 persen dan 8 persen. Sampai ke pertumbuhan “double digits”! Untuk apa, untuk menuju ke Indonesia sebagai negara maju!
KEM-PPKF atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang dipaparkannya mencerminkan semangat itu. Kerangka ekonomi makro bicara seputar pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, soal nilai tukar rupiah, fluktuasi harga minyak, masalah pengangguran dan lapangan kerja, kemudian kondisi ekonomi global dan sampai ke pengaruhnya pada gejolak ekonomi domestik.
Sedangkan pokok-pokok kebijakan fiskal membicarakan soal arah kebijakan keuangan negara seperti misalnya strategi penerimaan pajak, hal-hal yang jadi prioritas dalam belanja negara, sektor mana saja yang perlu disubsidi, soal utang pemerintah demi menutup defisit APBN dalam rangka pembiayaan pembangunan.
Itulah kira-kira pokok-pokok soal yang perlu disampaikan pemerintah kepada para wakil rakyat dalam rangka awal membahas RAPBN 2027 nanti. Ini semua tentu bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang KEM-PPKF APBN 2027 di DPR hari ini (Rabu, 20 Mei 2026) menjadi penting karena biasanya hal seperti ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, tapi kali ini presiden mengambil alih tugas negara ini ke tangannya.
Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyampaikan kritiknya terhadap struktur ekonomi Indonesia serta arah kebijakan pemerintahannya di tahun 2027. Ia yang memimpin sendiri jalannya “revolusi mental” yang dimulai dari pemaparan KEM-PPKF 2027. Kita tidak boleh “mendekam” di dalam kutukan pertumbuhan di kisaran 5 persen, harus berani keluar dari zona nyaman itu.
Kritik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menyangkut soal angka kemiskinan dan disparitas (tercermin dalam gini-ratio) yang dianggapnya masih terlalu tinggi, walau ekonomi tumbuh. Ini soal kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kita tahu bahwa ekonomi boleh terus bertumbuh tapi kalau disparitasnya (atau ketimpangan) terlalu lebar bisa menjadi sumber dari kecemburuan sosial. Dan kecemburuan sosial ini adalah bahan bakar utama untuk meledaknya amok-masa atau kerusuhan manakala provokator atau lawan politik yang disponsori kekuatan asing secara klandestin campur tangan demi kepentingan sempit mereka.
Presiden rupanya sudah mendeteksi gerakan-gerakan klandestin yang ingin Indonesia tetap “merasa bertumbuh” di kisaran 5 persen, tetap mengekspor bahan mentah, dan industrialisasi berspektrum pendek, hanya jadi pelengkap penderita dari rantai pasok produk global, tidak menjadi pemain inti. Keterlenaan didalam zona nyaman seperti inilah yang mesti dibangunkan dan dibongkar asumsi-asumsinya yang telah membius bangsa ini.
Maka ditekankan dalam pidatonya soal hilirisasi dan strategi industrialisasi ke depan. Sebagai keberlanjutan dari Jokowinomics, dikatakan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak boleh terus menerus bergantung pada kebiasaan mengekspor bahan mentah. Strategi hilirisasi sumber daya alam (SDA), misalnya tambang nikel yang kemudian juga dibangun pabrik baterai dan industri kendaraan listriknya sekaligus. Hasil akhirnya boleh dijual domestik maupun ekspor.
Begitupun dengan perkebunan kelapa sawit yang mesti diikuti dengan industrialisasi pengolahan pasca panen, kemudian pengembangan produk-produk derivatifnya yang jumlahnya banyak sekali dan bernilai tambah tinggi. In mesti dirancang dan dikerjakan. Belum lagi kita bicara perkebunan tebu, lalu jagung dan kedelai yang sampai sekarang masih impor. Sambung lagi soal kebutuhan mengimpor minyak (BBM), hal ini tak perlu lagi diulangi lagi disini. Dari kegiatan importasi komoditas yang disebutkan diatas devisa kita sudah terkuras banyak sekali.
Strategi industrialisasi ke depan haruslah ditekan pada pembangunan sektor produktif serta dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Targetnya tentu untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, dimana itu semua mampu meningkatkan “competitive advantage” diatas “comparative advantage” yang sebelumnya jadi andalan.
Kedaulatan ekonomi ditekankan oleh presiden pada soal pangan dan energi serta upaya serius untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Swasembada pangan dan ketahanan energi diperkuat dengan memberantas korupsi. Pengembalian kerugian negara yang selama ini bocor kemana-mana, ratusan triliun bahan ribuan triliun nampaknya bakal disasar.
Dengan disampaikannya KEM-PPKF APBN 2027 ini secara langsung oleh presiden, nampak sekali pesan bahwa kepala pemerintahan memimpin langsung transformasi yang sedang berjalan.
Paradigm-shift yang dulu oleh Thomas S. Kuhn pada tahun 1962 dalam bukunya “The Structure of Scientific Revolutions” dimana ia mendefinisikan sebuah …”fundamental change in the basic concepts and experimental practices of a scientific discipline, occurring when one theoretical framework is replaced by another.” Perubahan mendasar dalam landasan berpikir sedang berubah.
Penertiban kebocoran yang terjadi di banyak lembaga pemerintahan, khususnya lembaga penerimaan negara demi efisiensi serta memberantas ekspor gila-gilaan sumber daya alam yang selama ini dilakukan pelaku bisnis. Juga dengan praktek “under-invoicing” yang telah banyak memanipulasi pendapatan negara harus dibersihkan. Reformasi di instansi pajak dan bea-cukai serta tata-kelola di banyak kementerian dan lembaga yang selama ini telah merugikan negara ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun harus dikontrol ketat.
Akhirnya kita mendengar kembali bahwa kali ini negara bakal lebih aktif mengendalikan ekonomi. Supaya fakta bahwa Indonesia punya banyak kekayaan alam pemberian Tuhan itu bisa lebih banyak dinikmati di dalam negeri oleh lebih banyak rakyat Indonesia. Ekonomi hitam (shadow-economy) mesti diputihkan dan resmi masuk neraca negara, tidak ada lagi gelap-gelapan.
Sebagai penutup kita sajikan kembali beberapa asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027 yang diampaikan Presiden Prabowo Subianto, sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi terus ditargetkan mendekati angka 6 persen, yaitu sekitar 5,2 persen sampai 5,8 persen. Tingkat inflasi sekitar 1,5 persen sampai 3,5 persen. Nilai tukar rupiah sekitar Rp 16.500 sampai dengan Rp17.900 per 1 dollar AS. Suku bunga SBN 10 tahun sekitar 6,6 persen sampai 7,2 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 60 sampai US$ 80 per barrel. Target lifting minyak 605 ribu sampai 620 ribu barrel per hari. Target lifting gas 953 ribu sampai 1,02 juta barrel setara minyak per hari.
Adapun target untuk tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,4 persen sampai 4,9 persen. Angka tingkat kemiskinan 6,5 persen sampai 7,5 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen. Sedangkan ketimpangan (gini-ratio) ditargetkan 0,377 sampai 0,380.
Sedangkan target fiskal negara digambarkan sebagai berikut. Pendapatan negara sekitar 11,71 sampai 12,31 persen dari PDB. Sedangkan belanja negaranya sekitar 14,19 persen sampai 14,75 persen dari PDB. Untuk defisit APBN dianggarkan sekitar 2,48 persen sampai 2,53 persen dari PDB. Keseimbangan primer sekitar minus 0,18 persen sampai 0 persen dari PDB. Dengan rasio utang pemerintah akan dijaga terus pada kisaran yang aman.
“The historian of science may be tempted to exclaim that when paradigms change, the world itself changes with them.” – Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.
Jakarta, Rabu 20 Mei 2026
Komentar