JAKARTA — Ketimpangan infrastruktur di Sulawesi Selatan kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti masih terbatasnya panjang jalan tol di wilayah tersebut yang baru mencapai sekitar 25 kilometer atau belum menyentuh 1 persen dari total panjang jalan tol nasional.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama kemacetan yang terjadi, bahkan di luar periode arus mudik. Andi Iwan menilai kebutuhan pembangunan jalan tol di Sulawesi Selatan sudah mendesak dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.“Tidak hanya saat lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Selain keterbatasan jalan tol, ia juga menyoroti kondisi ruas jalan utama Makassar–Parepare yang merupakan jalur vital penghubung antarwilayah di Pulau Sulawesi. Menurutnya, ruas tersebut belum mengalami peningkatan signifikan selama hampir 24 tahun dan hanya mendapatkan penanganan berupa pemeliharaan rutin tanpa rekonstruksi menyeluruh.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah alokasi anggaran sebelumnya bahkan tidak terserap optimal, sehingga rencana peningkatan jalan tidak terealisasi. Padahal, ruas tersebut merupakan titik kemacetan utama (bottleneck) bagi arus kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya,” jelasnya.
Andi Iwan menegaskan bahwa pendekatan preservasi tidak lagi memadai untuk mengatasi peningkatan volume lalu lintas. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran yang lebih besar guna melakukan rekonstruksi jalan secara menyeluruh.
“Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas rest area di ruas jalan tol yang ada. Untuk mempercepat pembangunan, ia mengusulkan agar pemerintah membuka peluang investasi yang lebih luas bagi sektor swasta, tidak hanya bergantung pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Menurutnya, minat investor cukup besar, namun masih terkendala proses perizinan yang dinilai kompleks.
“Tidak harus BUJT yang membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi,” katanya.
Selain itu, Andi Iwan turut menyinggung pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni yang dinilai sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas yang lebih adaptif di lapangan.
Ia mengusulkan optimalisasi distribusi kendaraan antar pelabuhan, termasuk pemisahan jalur kendaraan besar dan kecil serta penerapan skema pengalihan arus saat terjadi kepadatan.
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” pungkasnya.(ADVERTORIAL)***
Komentar