Oleh: Abah Yusuf Bachtiar (Sesepuh Kabuyutan Gegerkalong Bandung dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat)
ERA Orde Lama (Orla), Soekarno. Dengan kekuasaan 22 th. Percaturan politik glibal, Soekarno, dalam pidatonya perlawanan terhadap imperialis, menyebutkan: Amerika disetrika dan Inggris di Linggis. Saat itu, perlawanan terhadap kapitalis dan neokolonialis (nekolim). Melawan kekuatan LN, fakta di dalam Negeri terjadi gejolak, Krisis Politik dan Krisis Ekonomi.
Kaum terpelajat dan mahasiswa mereka membuat organisasi KAPI dan KAMI sebagai gerakan Aksi, yg dikenal dengan Eksponen 66. Kesatuan Aksi atau Eksponen 66, mereka menuntut tiga hal, tiga tuntutan rakyat- TRITURA-: 1.
Bubarkan PKI; 2. Bubarkan Kabinet 100 Menteri; dan ke 3. Turunkan Harga.Tiga isue tersebut efektif dan akhirnya Presiden Soekarno jatuh dan digantikan oleh Sieharto.
Era Orde Baru (Orba) , Soeharto , 32 th berkuasa. Terjadi Krisis Moral , Kolusi , Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga hal tersebut dijadikan Isue Politik untuk melengserkan Presiden Soeharto, gerakan mahasiswa yg masif bersama rakyat, gerakan ’98., efektif dan puncaknya Soeharto Lengser.
Masalah moral , KKN, tidak semudah membalikan telapak tangan, untuk mengembalikan Bangsa dan Negara yg telah mengalami berbagai Krisis.
Krisis moral memiliki hubungan erat dengan krisis ekonomi, karena keduanya sering kali saling memengaruhi. Ketika norma-norma etika dan moralitas dalam masyarakat atau institusi runtuh, hal ini dapat menciptakan kondisi yang memperburuk atau bahkan memicu krisis ekonomi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana krisis moral berkontribusi terhadap krisis ekonomi:
1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Dampak Moral:Ketika nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab diabaikan, korupsi menjadi hal yang lazim. Para pemimpin atau pejabat yang tidak bermoral sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.
Dampak Ekonomi: Korupsi mengurangi efisiensi ekonomi, menghambat investasi, dan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Ini sering kali menyebabkan ketimpangan sosial dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.
2. Ketidakadilan Ekonomi dan Sosial
Dampak Moral: Ketika prinsip keadilan dan kesetaraan diabaikan, kekayaan sering terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ekstrim dan ketidakpuasan sosial.
Dampak Ekonomi: Ketimpangan ini dapat memicu instabilitas sosial, menurunkan konsumsi masyarakat luas, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli mayoritas penduduk menurun.
3. Praktik Bisnis Tidak Etis
Dampak Moral: Dalam dunia bisnis, pelanggaran moral seperti manipulasi pasar, eksploitasi tenaga kerja, atau penghindaran pajak sering kali dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan.
Dampak Ekonomi: Praktik-praktik ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan institusi ekonomi. Contohnya adalah krisis finansial 2008, yang sebagian besar dipicu oleh praktik perbankan yang tidak bertanggung jawab, seperti penjualan kredit subprime yang tidak etis.
4. Hilangnya Kepercayaan terhadap Institusi
Dampak Moral:
Ketika institusi pemerintah, perbankan, atau bisnis besar dianggap tidak bermoral atau tidak bertanggung jawab, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem.
Dampak Ekonomi:Krisis kepercayaan ini dapat memicu penarikan besar-besaran investasi, penghindaran pajak, atau bahkan kepanikan ekonomi, yang semuanya dapat memperburuk krisis ekonomi.
5. Konsumerisme Berlebihan
Dampak Moral: Krisis moral sering kali ditandai oleh budaya konsumerisme yang berlebihan, di mana nilai-nilai seperti kesederhanaan dan tanggung jawab digantikan oleh hasrat untuk memiliki lebih banyak.
Dampak Ekonomi: Konsumerisme dapat memicu utang rumah tangga yang tidak terkendali, menciptakan gelembung ekonomi, dan pada akhirnya menyebabkan keruntuhan finansial jika konsumsi tidak lagi dapat dipertahankan.
6. Krisis Moral dalam Kebijakan Publik
Dampak Moral: Kebijakan ekonomi yang tidak adil, seperti subsidi yang salah sasaran, penyelewengan anggaran, atau pengabaian terhadap kelompok rentan, mencerminkan krisis moral dalam pengambilan keputusan.
Dampak Ekonomi: Kebijakan yang tidak bermoral dapat menyebabkan ketimpangan yang lebih besar, inefisiensi ekonomi, dan lemahnya pembangunan jangka panjang.
7. Hilangnya Solidaritas dan Etika Kerja
Dampak Moral:Ketika masyarakat kehilangan solidaritas dan etika kerja, seperti tanggung jawab sosial dan kerja sama, produktivitas dan inovasi menurun.
Dampak Ekonomi:Krisis moral ini dapat menyebabkan stagnasi ekonomi karena masyarakat tidak lagi termotivasi untuk berkontribusi secara kolektif atau inovatif.
Contoh Nyata
1. Krisis Finansial 2008:
Dipicu oleh praktik perbankan yang tidak etis, seperti pemberian kredit tanpa tanggung jawab dan manipulasi pasar properti. Krisis ini menunjukkan bagaimana ketamakan (greed) dan pelanggaran moral di sektor keuangan dapat menyebabkan kehancuran ekonomi global.
2. Krisis Ekonomi di Negara Korup:
Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seperti Venezuela atau Zimbabwe, sering kali mengalami kehancuran ekonomi yang parah karena penyelewengan sumber daya dan kebijakan ekonomi yang tidak bertanggung jawab.
Dari Era Reformasi , pasca reformasi hingga sekarang, masalah krisis moral (korupsi), para koruptor yang menggurita di wilayah birokrasi dan pengusaha ( kolusi) masih sulit dibersihkan. Presiden Prabowo , berjuang keras untuk menyelamatkan bangsa Indonesia yg mengalami multi krisis. Pada pidatonya dengan berapi-api untuk segera bersihkan dari kaum SERAKAHNOMICS. Kejagung, KPK, Polri, dan Menkeu diperintahkan untuk segera memersihkan pemetintahan dari kelompok Serakahnomics.
Rekomendasi.
Krisis moral secara langsung memengaruhi krisis ekonomi dengan melemahkan kepercayaan, menciptakan ketimpangan, dan mendorong praktik tidak etis (tdk bermoral) dalam bisnis maupun pemerintahan. Solusinya adalah membangun nilai-nilai moral yang kuat, hukum yg tegas (hukum mati para koruptor), menamkan kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas, baik di tingkat individu , kolektif maupun institusi dan birokrasi.
Cag!@AbahvYusuf-Doct/Kabuyutan
12 Jumadil Awal 1447 H
3 November 2025 M
#BravoPrabowoSubianto #Bravokejagung #Bravokpk #BravoMenkeu #BravoPolri #BravoHaidarAlwi
Komentar