Oleh: Agus Pakpahan (Ekonom Kelembagaan & Pertanian dan Rektor IKOPIN)
MATAHARI di atas perkebunan Nusantara tidak pernah berhenti memekik. Ia menyaksikan getah yang menetes dari sadapan karet menjadi ban mobil di Jerman, buah sawit merah merekah berubah jadi sabun di London, biji kopi yang dipetik dari tanah vulkanik berakhir sebagai buih di kedai Brooklyn. Yang tersisa di sini hanyalah tandan-tandan kosong, tanah yang kehilangan ingatan, dan debu dari truk-truk pengangkut yang melintas di jalan desa yang pecah. Ini adalah tangisan matahari yang telah berlangsung empat ratus tahun lebih—sebuah ratapan yang sama yang terdengar di Rochdale 1844, di Maharashtra 1920, di Minnesota 1973.
Kita menyebutnya Sang Sapurba. Tapi ia bukan lagi raja bertongkat keramat. Ia adalah spreadsheet keuangan di layar komputer Singapura, algoritma perdagangan berjangka di Chicago, logo korporasi di menara kaca Jakarta. Ia berbisik dalam bahasa yang dingin: skala ekonomi, efisiensi, kompetisi global. Dan rakyat pekebun pun percaya bahwa memang hanya begitu adanya—takdir bahwa kemakmuran harus mengalir ke tempat yang jauh, bahwa ukuran kesuksesan adalah bisa menjual tandan buah segar sebelum busuk di tepi jalan.
Pada tahun 1999, di tengah bau pesing uang BLBI yang dipakai menyelamatkan para raja spreadsheet itu, seorang lelaki menulis surat cinta yang marah. Ia bilang kita harus “membalik arus”. Tapi arus apa yang bisa dibalik jika semua saluran air sudah dikuasai, dipagari, diberi meteran?
Lalu datanglah kabar dari negeri-negeri lain, seperti angin yang membawa bau berbeda.
Dari Maharashtra, India, angin itu berbau manis—gula yang pekat. Di sana, lebih dari 200 koperasi petani tebu memiliki pabriknya sendiri. Mereka menghasilkan lebih dari sepuluh juta ton gula setahun—sekitar 4 kali lipat produksi gula Indonesia atau cukup untuk memaniskan separuh Eropa. Pendapatan gabungan mereka mencapai lebih dari 100 triliun rupiah—suara gemerisik uang yang nyaring di saku ribuan petani. Mereka tak hanya menanam; mereka adalah tuan di rumah pengolahan sendiri, presiden direktur di perusahaan mereka sendiri. Koperasi mereka begitu kuat hingga bisa membiayai sekolah, klinik, dan menentukan siapa yang duduk di kursi pemerintahan daerah. Di sana, Sang Sapurba dalam wujud konglomerat gula, harus menyingkir atau berubah.
Dari Minnesota, Amerika, angin dingin membawa kisah Aldrich Bloomquist. Tahun 1973, saat minyak mentah di dunia bergejolak, sekelompok petani bit gula mengumpulkan US$ 86 juta ( setara dengan US$ 604.580.000 nilai tahun 2025). Uang ini bagi mereka adalah nyawa, tanah yang dijaminkan adalah mimpi yang dikumpulkan koin demi koin. Dengan uang itu, mereka membeli pabrik gula raksasa American Crystal Sugar Company yang selama ini mempermainkan harga mereka. Kini, pabrik itu milik 2.500 petani itu. Keuntungan yang dulu menguap ke Wall Street, kini kembali sebagai SHU ke lumbung-lumbung mereka. US$ 86 juta itu bukan angka—itu pukulan telak ke rahang kapitalisme industri.
Dari Jepang dan Korea, angin membawa data yang membuat kepala pusing: Zen-Noh (pendapatan Rp 450 triliun) dan Nonghyup (Rp 1.275 triliun). Mereka bukan koperasi dalam pengertian kita—mereka adalah negara dalam negara. Mereka punya bank, supermarket, kapal, pabrik pupuk, pusat riset. Mereka adalah Sang Sapurba juga, tapi Sang Sapurba yang dimiliki oleh jutaan petani kecil. Di sana, petani tidak menjual padi—mereka menjual nasi kemasan dengan merek sendiri ke seluruh Asia.
Matahari di atas kebun kita terus menangis, karena ia tahu angka-angka itu.
Ia membandingkan:
· Zen-Noh (Jepang): Rp 450 triliun
· Koperasi Gula Maharashtra: Ratusan triliun rupiah
· PT Astra Agro: Rp 200 triliun
· Semua Koperasi Perkebunan Kita: kurang dari Rp 50 triliun
Ia melihat bahwa satu korporasi swasta jauh lebih kecil daripada seluruh republik gula petani India. Ia melihat bahwa koperasi Jepang dua kali lebih perkasa dari raja sawit lokal. Tapi yang paling menyakitkan: ia melihat bahwa seluruh koperasi perkebunan di tanah airnya sendiri bahkan tidak mencapai seperempat kekuatan satu korporasi itu.
Mengapa?
Karena kita masih berkutat pada mitos tandan buah segar. Petani sawit kita bangga bisa menjual TBS 20 ton per hektar. Tapi mereka tak pernah memiliki pabrik yang mengubah TBS menjadi CPO. Mereka menjual bahan mentah seharga Rp 3 juta/ton, sementara pabrik milik pemilik modal menjual CPO seharga Rp 11 juta/ton. Rp 8 juta selisih itu adalah tetesan air mata matahari yang menguap menjadi keuntungan di rekening lain.
Karena kita telah memutuskan otot dari tulang. Kita punya koperasi produsen yang miskin modal. Kita punya koperasi simpan pinjam seperti CU Keling Kumang yang canggih secara keuangan (aset triliunan). Tapi dua hal ini tidak pernah bertemu. Seperti punya kapal induk tapi tanpa awak, dan punya awak tapi tanpa kapal—keduanya terombang-ambing di laut yang sama.
Lalu, bagaimana membungkam tangisan matahari ini?
Jawabannya ada di dalam angka-angka keras tadi, dan di dalam desau angin dari negeri seberang.
Pertama, kita harus berhenti bermimpi kecil. Koperasi bukan untuk sekedar mengumpulkan TBS. Koperasi harus bermimpi memiliki pabrik CPO, refinery, pabrik oleokimia. Seperti petani Maharashtra yang memiliki pabrik gula raksasa. Seperti petani Minnesota yang membeli pabriknya seharga US$ 86 juta. Mimpi itu butuh skala ambisi politik yang setara dengan pikiran bangsa Belanda ketika mendirikan VOC pada 1602.
Kedua, kita harus merajut yang terputus. Kekuatan CU Keling Kumang yang bisa mengelola triliunan rupiah harus disambungkan dengan tubuh koperasi produsen sawit di Kalimantan. Buatlah Koperasi Bank Perkebunan Rakyat yang sesungguhnya—bukan sekadar program, tapi institusi keuangan yang dimiliki petani, untuk petani, membiayai akuisisi aset hilir.
Ketiga, kita perlu satu kemenangan simbolis. Pilih satu kabupaten—misalnya, di Riau, di mana kebun sawit rakyat membentang bagai laut. Kumpulkan 50.000 hektar kebun milik 10.000 petani. Dengan dukungan negara sebagai fasilitator (bukan penguasa), dirikan Pabrik CPO dan Refinery Milik Koperasi Kabupaten itu. Biar petani bukan hanya menjual TBS, tetapi memiliki saham di setiap kilogram CPO dan minyak goreng yang dihasilkan.
Hitungannya sederhana:
· 50.000 ha x 20 ton TBS/ha = 1 juta ton TBS.
· 1 juta ton TBS menjadi 220.000 ton CPO.
· 220.000 ton CPO x Rp 11 juta/ton = Rp 2,4 triliun pendapatan koperasi.
· Itu baru dari satu kabupaten. Bayangkan jika ada 10 “republik sawit” seperti ini di Indonesia.
Matahari masih memekik. Tapi kali ini, mungkin ada yang mulai mendengarnya dengan cara baru.
Di beberapa desa, petani muda sudah bicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya bertanya “berapa harga TBS hari ini,” tapi “berapa nilai saham kita di pabrik bersama nanti.” Mereka membaca laporan keuangan koperasi Maharashtra di ponselnya. Mereka melihat drone bukan sebagai alat perusahaan inti, tapi sebagai alat mereka untuk memantau milik bersama.
Membalik arus sejarah bukan dengan menahan laju air dengan tangan. Tapi dengan menggali kanal baru—kanal yang arahnya kita tentukan, yang tepinya kita tanami pohon keras milik bersama, yang airnya menggerakkan turbin milik koperasi.
Ketika kanal pertama itu selesai digali, dan air mulai mengalir membawa perahu-perahu bermuatan CPO bermerek koperasi, barulah tangisan matahari itu akan berangsur berubah. Bukan lagi ratapan kepedihan, tapi teriakan keras—seperti teriakan petani Maharashtra saat panen raya sepuluh juta ton gula, seperti sorak Bloomquist dan kawan-kawan saat mereka menyerahkan cek US$ 86 juta, seperti dengung mesin di pabrik oleokimia milik Zen-Noh.
Pada saat itulah, Sang Sapurba yang selama ini bertahta di spreadsheet dan menara kaca, akan mendengar gema baru dari bumi. Gema dari republik-republik kecil perkebunan yang akhirnya memiliki takdirnya sendiri. Dan matahari pun akan bersinar dengan cahaya yang berbeda—bukan membakar, tapi menyinari jalan pulang menuju kedaulatan. (****
Serial Tropikanisasi-Kooperatisasi
Edisi 21 Januari 2026
Komentar