JAKARTA—-” Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai aset penting sekaligus ruang yang menghadirkan berbagai potensi ancaman, mulai dari penyelundupan, illegal fishing, perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, hingga pelanggaran wilayah dan ancaman terhadap keamanan nasional “, ujar Pemerhati Keamanan Maritim Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Selasa (18/8).
Hal tersebut ia sampaikan setelah dirinya memenuhi undangan Kapusdik Polair untuk memberikan pembekalan bagi seluruh peserta didik Dikbangspes Pamen Polair di Tanjung Priok Jakarta. Menurutnya, dalam menghadapi kompleksitas tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam pengamanan perairan Indonesia. Kecanggihan kapal, radar, satelit, drone, dan sistem komunikasi tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung personel yang memiliki kompetensi, integritas, disiplin, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, latihan bersama, serta penguasaan teknologi dan informasi. Personel pengamanan perairan perlu memahami navigasi, hukum laut nasional dan internasional, Maritime Domain Awareness, intelijen maritim, teknik pemeriksaan kapal, komunikasi, penanganan insiden, serta koordinasi lintas instansi. Bahkan dalam melakukan investigasi terhadap kecelakaan kapal.
” Materi yang disampaikan terkait investigasi kecelakaan kapal, yurisdiksi polair dalam pemeriksaan kapal asing maupun kapal dalam negeri, asuransi maritim, dan peran Polair dalam ISPS Code “, imbuhnya.
Selanjutnya, Dede menambahkan bahwa selain kompetensi teknis, aspek integritas dan kepemimpinan juga sangat penting. Pengamanan laut berhadapan langsung dengan berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan sehingga personel harus mampu bertindak profesional, menjunjung hukum, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ke depan, pengamanan perairan Indonesia membutuhkan SDM maritim yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola ancaman baru. Kolaborasi antara TNI, Polri, Bakamla, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir harus diperkuat melalui pertukaran informasi dan operasi terpadu.
” Dengan demikian, investasi terbesar dalam pengamanan perairan bukan hanya pada alat utama dan teknologi, tetapi juga pada manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan seluruh sistem tersebut. SDM maritim yang profesional, berintegritas, berteknologi, dan berjiwa kebangsaan merupakan fondasi utama untuk menjaga kedaulatan, keamanan, keselamatan, serta kepentingan nasional Indonesia di laut “, pungkasnya.
Komentar