Kota Banjar, LINTAS PENA
Presiden Jokowi membagikan 1.771 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 1.000 Program Keluarga Harapan (PKH) di Taman Kota Lapang Bakti, Banjar, Selasa, 16 Januari 2018. Dalam acara itu hadir juga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih dan sejumlah pejabat penting lainnya baik dari Pusat, Provinsi maupun dari Kota Banjar.
Kartu Indonesia Pintar yang dibagikan sebanyak 1.771, Semuanya diangkat biar kelihatan 1, 2, 3, 4, 5…, 1.771 sudah betul. Kemudian ibu-ibu penerima PKH tolong diangkat kartunya ada 1.000 tidak? Kalau gak dihitung nanti keliru kan,” kata Presiden. Beliau menambahkan bahwa di Kartu Indonesia Pintar itu ada dananya, SD Ada Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu dan SMA, SMK, Kejar Paket dapat Rp1 juta. Rincian 1.771 siswa itu terdiri dari 653 pelajar SD, 555 pelajar SMP, 119 pelajar SMA, 297 pelajar SMK dan 147 dari kejar paket A, B dan C.“Untuk SMA/SMK Rp1 juta cukup tidak di Banjar? Ndak?Mana yang tadi bilang ndak? Rp1 juta tidak cukup ayo maju? Cukup ya, bu wali?,” tambah Presiden.
Presiden berpesan agar uang di kartu tersebut hanya dibelanjakan untuk kebutuhan pendidikan seperti membeli seragam, sepatu sekolah, tas sekolah, buku-buku.“Beli pulsa boleh ndak?Siapa yang tadi bilang boleh?Sini maju.Tidak boleh untuk beli pulsa, kalau ada yang ketahuan beli pulsa, kartunya dicabut, janjian ya?Jadi hanya dipakai untuk hal-hal berkaitan dengan sekolah dan pendidikan kita,” tegas Presiden. Bagi para penerima PKH, Presiden juga berpesan agar dana senilai total Rp1,89 juta yang diterima dalam setahun harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan maupun gizi anak-anak.“Penerima PKH tahun 2017 sudah diambil semua?Tidak ada sisanya? Ada kan. Uangnya jangan dipakai semuanya, kalau sisa juga ada di tabungan Rp1,89 juta betul? Dipakai untuk anak-anak kita dalam menempuh pendidikan, untuk gizi anak-anak,” ungkap Presiden.
Presiden bahkan mencontohkan cara menolak memberi uang kepada suami yang meminta uang rokoh dari PKH.“Suami minta buat beli rokok boleh tidak?Tidak?Masa suami minta tidak boleh, nanti dikatakan tidak cinta suami. Tapi memang tidak boleh, diberitahu suaminya ‘Pak anggaran ini hanya untuk anak-anak kita untuk sekolah, pendidikan anak-anak kita, untuk beli bahan-bahan bergizi anak-anak kita, kalau beli rokok silakan cari sendiri, diberitahu seperti itu, nanti dimarahi Pak Presiden,” jelas Presiden yang mengundang tawa para ibu. Anggaran PKH sudah mulai bisa dicairkan per 1 Februari 2018 sebesar Rp500 ribu. mau diambil semuanya? Ibu-ibu ini semangat kalau mau cair aduh ibu-ibu. Tahun ini dapat Rp1,89 juta, doakan kalau tahun depan anggaran berlebih akan ditingkatkan lagi, setuju gak? Amin,” ungkap Presiden. Tak ketinggalan Presiden membagikan sepeda kepada satu Siswi SD dan satu Siswi SMK serta seorang ibu. pertama diberikan kepada Marsya dari SD 1 Banjar yang dapat melafalkan Pancasila dengan tepat. Selanjutnya ada Sumiati dari desa Waringin Sari yang juga bisa menyebutkan Pancasila dan terakhir kepada Yuliani Melinia dari SMKN 1 Banjar yang bisa menyebut 7 nama pulau di Indonesia.
Mensos Khofifah juga memberikan sambutan sambil berinteraksi dengan para penerima bantuan tersebut. “Yang ada disini bahagia ndak? ” tanya Khofifah. Warga yang hadir kompak menjawab ‘bahagia’. Lalu Khofifah menjelaskan alasan dirinya bertanya soal bahagia kepada para penerima bantuan itu. ” Alhamdulillah, Pak Presiden sering kami bertanya apakah warga bahagia, ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah akan berada di sebelah orang yang kurang mampu yang bahagia ketika diberi bantuan,” tuturnya. Khofifah menambahkan bahwa PKH tahun ini ditambah 4 Jt penerima Pkh baru dan 2800 diantaranya untuk Kota Banjar Jabar untuk itu menurutnya gunakanlah dengan sebaik-baiknya, selain Kip dan Pkh ada juga program baru dari Presiden Jokowi yaitu bidik misi bagi anak berprestasi untuk kuliah S1, serta LPDP bagi anak berprestasi untuk study S2 ke luar negeri.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui kemiskinan menjadi masalah di Jabar.“Data BPS per September 2017 menunjukkan penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ada 394 ribu jiwa menurun dari tadinya8,71 persen pada maret 2017 menjadi 7,83 persen pada September 2017, ini penuruan terbesar sepanjang saya jadi gubernur selama 10 tahun,” kata Aher. Selanjutnya akses pendidikan juga belum merata di jabar.“Rata-rata lama sekolah di kabupaten 7,22 tahun sedangkan di perkotaan 9,92 tahun. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pada 2012 mencapai 67,56 persen dan 2016 di 72,62 persen,” tambah Aher.( AJAT SUDRAJAT/ HUMAS)***
Komentar