Jakarta, LINTAS PENA,- Sepanjang tahun 2025, DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berhasil menyelenggarakan sejumlah program strategis yang memperkuat tata kelola desa di Indonesia.Begitu pula ABPEDNAS road to 2026 (31/12/25) DPP ABPEDNAS Indonesia telah disusun bernada visioner, evaluatif, dan strategis yang disampaikan langsung oleh Ketum ABPEDNAS Indra Utama di forum nasional maupun internalnya.
Sepanjang tahun 2025, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.Pwk. IPU. Turun langsung ke seluruh pelosok Indonesia memimpin serta menggerakan ABPEDNAS guna memperjuangkan peran BPD sebagai legislator Desa bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan desa yang mandiri.
Berikut adalah rangkuman keberhasilan program DPP ABPEDNAS sepanjang tahun 2025:
- Pengukuhan DPP ABPEDNAS Periode 2025–2031
Pada Desember 2025, pengurus DPP ABPEDNAS masa bakti 2025–2031 resmi dikukuhkan. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung, yang memberikan dukungan penuh terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan desa.
- Penyelenggaraan Rapimnas ABPEDNAS 2025
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung pada 11–12 Desember 2025 di Tangerang sukses menjadi wadah konsolidasi kepemimpinan BPD se-Indonesia.
Adapun Fokus utama Rapimnas ini meliputi:
- Penguatan Peran BPD: Menegaskan fungsi pengawasan BPD dalam mewujudkan desa yang mandiri dan akuntabel.
- Arah Pembangunan Berkelanjutan: Menetapkan visi strategis pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan nasional.
- Program Edukasi & Pengawasan Kreatif
Dalam upaya meningkatkan transparansi dana desa, DPP ABPEDNAS meluncurkan beberapa inisiatif kreatif:
- Duta Jaksa Jaga Desa: Menetapkan Charlie Vanhoutten sebagai duta untuk menyuarakan pesan akuntabilitas dana desa melalui pendekatan publik yang lebih luas.
- Lomba Film Nasional: Mengumumkan kompetisi film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah ratusan juta rupiah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa.
- Sinergi Nasional dan Daerah
ABPEDNAS berhasil memperkuat kemitraan dengan lembaga negara seperti Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kejaksaan Agung untuk menyusun program peningkatan kapasitas anggota BPD. Di tingkat daerah, tercatat berbagai kegiatan sukses seperti Musyawarah Daerah II di Jawa Barat dan Rakor di tingkat kabupaten untuk pemajuan BPD.
Program-program ini mengukuhkan posisi ABPEDNAS sebagai “Rumah Besar” bagi seluruh anggota BPD di Indonesia dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.”Dengan berakhirnya tahun 2025 sebagai bentuk refleksi, evaluasi, sekaligus peneguhan arah perjuangan ABPEDNAS menuju tahun 2026. Tahun 2025 adalah tahun konsolidasi dan lompatan strategis bagi ABPEDNAS Indonesia,” ujar Indra.
Indra menegaskan bahwa ABPEDNAS bukan sekadar organisasi melainkan menjadi pusat advokasi BPD, mitra strategis negara dalam penguatan Desa.
“Pada semester 1 tahun 2026 ABPEDNAS akan melaksanakan SILATNAS 5.000 BPD di kawasan PIK Jakarta. Tujuannya untuk menghadirkan konsolidasi BPD terbesar sepanjang sejarah ABPEDNAS. Ini untuk mendorong lahirnya rekomendasi nasional BPD baik terkait tata kelola dana desa juga transparansi dan akuntabilitas, serta sinkronisasi program desa beragendakan nasional,” paparnya.
Adapun Fokus program DPP ABPEDNAS Indonesia pada Tahun 2026 adalah penguatan kapasitas dan kompetensi Anggota BPD.
Indra menegaskan bahwa ABPEDNAS bukan milik segelintir orang akan merupakan rumah besar seluruh anggota BPD di Indonesia.
Ia mengajak kepada seluruh pengurus untuk bekerja lebih solid, loyal, dan profesional. Menjadikan ABPEDNAS penjaga moral, hukum, dan demokrasi Desa.
“Terima kasih atas dedikasi pengorbanan, dan kerja nyata dari seluruh keluarga besar ABPEDNAS sepanjang tahun 2025. Mari kita tutup 2025 dengan rasa syukur dan Songsong 2026 dengan tekad yang lebih kuat menuju ABPEDNAS yang semakin besar, bermartabat, dan bermanfaat bagi desa dan Indonesia,” tutupnya. (ROS)
Komentar