JAKARTA—-Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026 bukan sekadar konflik kawasan, melainkan agresi terang-terangan yang meruntuhkan wibawa hukum internasional. Tidak ada pembelaan diri yang sah, tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB. Ini bukan perang legal, melainkan tindakan sepihak yang dipaksakan oleh kekuatan. Namun yang lebih memalukan dari agresi itu sendiri adalah sikap dunia Islam, khususnya para pemimpin Arab, yang memilih diam di saat keberanian seharusnya muncul. Dalam geopolitik, diam bukan netralitas. Diam adalah sikap. Dan sikap itu sedang dibaca dunia sebagai ketundukan yang dipertontonkan.
Dalam konteks ini, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa peristiwa ini adalah ujian paling telanjang terhadap integritas kepemimpinan dunia Islam.
“Ketika agresi terjadi secara terbuka dan pemimpin Muslim memilih diam, itu bukan kehati-hatian, tetapi pengkhianatan terhadap prinsip,” tegas Haidar Alwi.
Masalahnya bukan hanya pada siapa yang menyerang, tetapi pada siapa yang memilih tidak bersuara ketika kezaliman terjadi.
Agresi Tanpa Legitimasi: Dari Pelanggaran Hukum ke Keruntuhan Moral.
Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan militer hanya sah dalam dua kondisi: pembelaan diri atau mandat Dewan Keamanan PBB. Serangan terhadap Iran tidak memenuhi keduanya. Ini menjadikannya sebagai agresi ilegal. Ketika pelanggaran seperti ini dilakukan tanpa konsekuensi, maka hukum internasional kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan. Pada titik ini, persoalan tidak lagi berhenti pada hukum, tetapi masuk ke wilayah moral global.
Realitas ini memperlihatkan standar ganda yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ketika negara kuat melanggar hukum, dunia memilih diam. Namun ketika negara lemah melakukan hal serupa, sanksi, tekanan, dan isolasi langsung dijatuhkan tanpa kompromi. Artinya, hukum internasional hari ini tidak berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan bergerak mengikuti arah kepentingan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh nilai, tetapi oleh siapa yang memiliki kekuatan paling besar untuk memaksakan kehendaknya.
Dalam perspektif hukum Islam, prinsipnya bahkan lebih tegas: tidak boleh ada agresi tanpa sebab, wajib membela pihak yang dizalimi, dan haram tunduk kepada kezaliman. Artinya, diam dalam situasi ini bukan sekadar sikap pasif, tetapi bagian dari pembiaran terhadap ketidakadilan itu sendiri.
“Jika kezaliman dibiarkan karena pelakunya kuat, maka yang runtuh bukan hanya hukum, tetapi keimanan terhadap keadilan itu sendiri,” ujar Haidar Alwi.
Di sinilah terlihat bahwa krisis yang terjadi bukan hanya krisis geopolitik, tetapi krisis nilai yang sangat dalam.
Dominasi Global: Trump, Netanyahu, dan Normalisasi Kekerasan.
Setelah hukum dilanggar tanpa konsekuensi, pertanyaan berikutnya adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Jawabannya terletak pada cara kekuasaan global bekerja. Donald Trump menunjukkan pola tekanan terbuka, menjadikan kekuatan militer sebagai alat intimidasi, bukan sebagai jalan terakhir diplomasi. Ancaman terhadap infrastruktur vital dan jalur energi dunia memperlihatkan bahwa tekanan dijadikan bahasa utama dalam hubungan internasional.
Sementara itu, Benjamin Netanyahu memperkuat pola tersebut melalui eskalasi militer yang agresif dan cenderung mengabaikan batas-batas hukum humaniter. Dalam pola ini, kekuatan tidak lagi dibatasi oleh hukum, tetapi justru menggantikan hukum itu sendiri. Ini bukan sekadar kebijakan luar negeri, tetapi praktik kekuasaan yang menjadikan perang sebagai alat negosiasi, dan nyawa manusia sebagai variabel yang bisa ditekan demi kepentingan politik.
“Ketika kekuatan digunakan tanpa batas hukum dan tanpa tanggung jawab moral, maka itu bukan pertahanan, tetapi dominasi brutal yang dipaksakan,” tegas Haidar Alwi.
Inilah wajah nyata sistem global hari ini: yang kuat tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menentukan ulang aturan itu sendiri. Dalam pola kekuasaan seperti ini, negara yang menjadi target tidak memiliki banyak pilihan selain tunduk atau melawan. Di titik inilah Iran menunjukkan posisi yang berbeda. Dengan memanfaatkan Selat Hormuz sebagai jalur strategis energi dunia, Iran mengirim pesan bahwa tekanan global tidak selalu harus dijawab dengan kepatuhan.
Dalam situasi di mana banyak negara memilih diam, Iran justru menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan hanya karena tekanan kekuatan besar. Iran bukan sekadar bertahan, tetapi sedang mendefinisikan ulang batas keberanian dalam politik global.
“Iran menunjukkan bahwa keberanian mengambil posisi adalah kunci dalam menghadapi tekanan global,” tegas Haidar Alwi.
Kontras pun menjadi jelas: ada yang menekan dengan kekuatan, dan ada yang berdiri dengan strategi.
Pemimpin Arab: Ketika Ketakutan Mengalahkan Prinsip.
Setelah melihat agresi dan cara kekuasaan bekerja, posisi pemimpin Arab menjadi semakin terang. Mereka bukan tidak tahu bahwa ini adalah pelanggaran, dan bukan tidak mampu untuk bersuara. Mereka memilih diam. Dan dalam geopolitik, diam dalam situasi seperti ini bukan netral, tetapi keberpihakan yang tidak diucapkan.
“Banyak pemimpin Arab hari ini lebih takut pada tekanan kekuatan besar daripada takut pada tanggung jawab moralnya sendiri,” tegas Haidar Alwi.
Ketika rasa takut lebih dominan daripada prinsip, maka arah kepemimpinan akan kehilangan pijakan. Stabilitas dijadikan alasan, tetapi yang sebenarnya dijaga adalah rasa aman semu yang rapuh. Diam mereka bukan lagi sekadar sikap politik, tetapi sinyal bahwa tekanan lebih mereka hormati daripada kebenaran yang mereka pahami. Dalam jangka panjang, sikap ini tidak hanya melemahkan posisi politik dunia Islam, tetapi juga mengikis kepercayaan umat terhadap kepemimpinan itu sendiri. Dunia melihat dengan sangat jelas siapa yang berani berdiri, dan siapa yang memilih menunduk.
“Jika hari ini dunia Islam memilih diam saat kezaliman terjadi, maka pesan yang dikirim sangat jelas: kita bisa ditekan, dan kita akan tunduk. Dan jika itu terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya politik, tetapi martabat itu sendiri,” pungkas Haidar Alwi.(****
Komentar