Oleh: Agus Pakpahan (Ekonom Kelembagaan & Pertanian dan Rektor IKOPIN)
Serial Tropikanisasi-Kooperatisasi, Edisi 10 Februari 2026
Tidak ada satu tanda tubuh yang menandai krisis ini. Tidak seperti gondok di Swiss abad ke-19, tidak ada benjolan besar atau wabah yang dramatis. Yang tampak hanyalah anak-anak yang sedikit lebih pendek, belajar lebih lambat, dan sering sakit. Namun seperti Swiss yang dulu menderita karena kekurangan iodine, Indonesia kini menderita karena kekurangan gizi esensial pada masa awal kehidupan—dan ia membayar harga yang sangat mahal.
Stunting adalah kehancuran yang nyaris tak terlihat.
Pada seribu hari pertama kehidupan, tubuh manusia membuat keputusan yang tidak bisa diulang. Otak menghubungkan neuron, sistem imun diprogram, hormon diatur. Ketika asupan mikronutrien tidak mencukupi—protein, zat besi, zinc, vitamin A, vitamin B kompleks—keputusan itu permanen. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki IQ 10–15 poin lebih rendah, imunitas yang lemah, dan produktivitas lebih rendah hingga 30 persen saat dewasa.
Jika satu anak stunted adalah tragedi, maka jutaan anak stunted adalah bahaya nasional.
Pengetahuan ini tidak baru. Indonesia sudah memetakan penyebabnya, bahkan sebelum data terbaru 2024 dirilis. Namun pertanyaannya bukan lagi pengetahuan apa yang kita punya, melainkan apa yang kita lakukan dengan pengetahuan itu.
Selama dekade ketika stunting masih mencapai hampir satu dari lima balita di Indonesia, negara juga melakukan alokasi lahan terbesar dalam sejarah agraria modernnya—lebih dari 10 juta hektar tanah diberikan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit besar kepada perusahaan korporasi dengan syarat insentif fiskal yang menguntungkan: tanah bisa diagunkan, land rent rendah, dan surplus ekonomi mengalir ke luar wilayah produksi.
Tanah-tanah ini memberi nilai pada neraca perdagangan, tetapi tidak pernah dirancang untuk memberi makan balita.
Kelapa sawit bukan pangan manusia dalam makna biologis. Ia bukan sumber protein, zat besi, atau zinc. Bahkan manfaat mikronutriennya—vitamin A dan vitamin E—dihapus oleh proses industri untuk memenuhi standar estetika minyak yang jernih. Yang tersisa adalah kalori tanpa gizi.
Data empiris menunjukkan ironi yang tajam:
Di sejumlah provinsi dengan dominasi areal kelapa sawit yang sangat luas, prevalensi stunting balita lebih tinggi daripada rata-rata nasional (≈19,8% pada 2024), bukan lebih rendah.
Beberapa data provinsi yang menjadi sentra utama sawit adalah sebagai berikut (prevalensi stunting 2024, SSGI/Kemenkes):
Kalimantan Barat (Kalbar) — prevalensi stunting ~26,8% (> nasional)
Kalimantan Tengah (Kalteng) — ~22,1% (> nasional)
Kalimantan Timur (Kaltim) — ~22,2% (> nasional)
Riau — ~20,1% (> atau mendekati nasional)
Sumatera Utara (Sumut) — >20% di banyak kabupaten
Sumatera Selatan (Sumsel) — meskipun mengalami penurunan, masih sekitar 15–16%, tidak menunjukkan keunggulan tajam dibanding banyak wilayah non-sawit
Jambi — variasi, namun banyak kabupaten >15%
Angka-angka ini menunjukkan apa yang data statistik sering sembunyikan: kehadiran ekonomi sawit besar tidak otomatis berkorelasi dengan gizi yang lebih baik pada anak-anak di wilayahnya. Jika sawit menjadi solusi gizi, hasilnya seharusnya terlihat di tubuh anak balita. Faktanya, tidak.
Di provinsi di mana lahan sawit membentang sejauh mata memandang, peta stunting tidak menurun secara signifikan. Di Kalbar, di mana pekebun sawit dan perusahaan besar menjadi pilar ekonomi, hampir lebih dari seperempat balita masih mengalami stunting. Di Kalteng dan Kaltim, angka itu bahkan melampaui rata-rata nasional. Ini bukan korelasi kebetulan—ini adalah fakta empiris yang menunjukkan bahwa pendapatan komoditas tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi gizi anak.
Pada landskap lokal, pembuangan gizi terjadi secara sistemik. Minyak sawit mentah—yang kaya vitamin A alami—diproses hingga kosong nutrisi; negara lalu mengimpor vitamin A sintetis. Beras “premium” dihaluskan hingga bekatul (rice bran)—sumber vitamin B kompleks dan mineral—dibuang, meskipun temuan awal kesehatan dunia menunjukkan bekatul adalah kunci pencegah beri-beri.
Seperti Switzerland yang dulu enggan memperkaya garam dengan iodine akibat keraguan dan kepentingan mapan, Indonesia mengelola tanah dan pangan berdasarkan kepentingan pasar, bukan kebutuhan tubuh manusia.
Apa harganya?
Dengan pendekatan konservatif:
satu kohort balita yang stunted (≈4,5–5 juta anak) kehilangan rata-rata Rp250–350 juta potensi pendapatan seumur hidup,
berarti Rp1.250–1.750 triliun kerugian masa depan untuk satu generasi, ditambah biaya kesehatan dan pendidikan tambahan yang jika dirata-ratakan mencapai Rp250–380 triliun per tahun.
Ini adalah utang bangsa terhadap generasi yang gagal diberi nutrisi yang memadai.
Bandingkan ini dengan “keuntungan” dari HGU sawit besar: insentif fiskal yang diambil dari tanah, bukan dari nilai gizi; devisa yang keluar dari wilayah sosial; pekerjaan yang tidak meningkatkan status gizi; dan ketergantungan komoditas yang tidak pernah mendekatkan warga pada pola makan yang sehat.
Peradaban tidak diukur oleh luas konsesi, tonase ekspor, atau volume produksi komoditas global.
Peradaban diukur oleh apa yang terjadi pada tubuh anak-anaknya.
Ketika tanah bekerja untuk kolateral finansial alih-alih untuk pangan berkualitas, ketika nutrisi disengaja dibuang dari rantai makanan lokal, dan ketika stunting tetap tinggi di provinsi-provinsi yang katanya “menguntungkan”, bangsa ini tidak sekadar kehilangan pertumbuhan ekonomi.
Bangsa ini sedang kehilangan masa depan.
Dan seperti arsip yang terkunci di loteng Bern dulu, bukti itu bukan disembunyikan; ia hanya belum dilihat dengan jujur. Data-data itu tetap ada — dalam tubuh balita di Kalbar, Kalteng, Kaltim, Riau, dan Sumut — sebagai catatan sunyi bahwa arah pembangunan telah keliru. Dan setiap hari kita membiarkan arah itu berlanjut, kita membayar dengan nyawa, kecerdasan, dan produktivitas yang tidak pernah ada. (***
Komentar