Oleh : Dede Farhan Aulawi
WACANA pengampunan koruptor melalui mekanisme denda damai merupakan isu yang memunculkan perdebatan serius dalam perspektif hukum, politik, ekonomi, dan etika. Secara umum, denda damai adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti proses pidana atau sebagai dasar penghentian penuntutan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan mekanisme ini menimbulkan sejumlah persoalan mendasar.
1.Bertentangan dengan Prinsip Keadilan
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap keuangan negara, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Jika pelaku cukup membayar denda untuk memperoleh pengampunan, muncul kesan bahwa hukuman dapat “dibeli”. Hal ini berpotensi mencederai rasa keadilan, terutama bagi masyarakat yang dirugikan akibat korupsi.
2.Mengurangi Efek Jera
Salah satu tujuan pemidanaan adalah menciptakan efek jera (deterrence). Pengampunan melalui denda damai dapat melemahkan fungsi tersebut karena pelaku mungkin menganggap korupsi sebagai tindakan yang risikonya hanya sebatas kehilangan sebagian hasil kejahatan. Jika keuntungan korupsi lebih besar daripada nilai denda, maka kebijakan ini justru dapat mendorong perilaku koruptif.
3.Potensi Meningkatkan Moral Hazard
Denda damai dapat menciptakan moral hazard, yaitu kondisi ketika seseorang lebih berani melakukan korupsi karena mengetahui adanya peluang menyelesaikan perkara melalui pembayaran. Akibatnya, mekanisme ini dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan korupsi.
4.Argumentasi Pendukung
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa :
- Negara dapat lebih cepat memulihkan kerugian keuangan negara.
- Proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan.
- Penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih singkat dibandingkan proses litigasi yang panjang.
Namun, manfaat tersebut hanya relevan apabila denda damai diterapkan secara sangat terbatas, transparan, dan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi.
5.Perspektif Hak Asasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Korupsi berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelesaian yang terlalu lunak dapat dipandang mengabaikan kepentingan korban yang bersifat kolektif. Selain itu, kebijakan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum apabila dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku korupsi.
6.Implikasi terhadap Sistem Hukum
Penerapan denda damai harus mempertimbangkan asas :
- Persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
- Kepastian hukum.
- Keadilan.
- Kemanfaatan hukum.
Apabila diterapkan tanpa batasan yang ketat, kebijakan tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi dalam sistem peradilan pidana dan mengurangi kredibilitas pemberantasan korupsi.
Kesimpulan
Pengampunan koruptor melalui denda damai memiliki potensi memberikan manfaat berupa percepatan pemulihan kerugian negara dan efisiensi penanganan perkara. Namun, dari perspektif penegakan hukum, keadilan, dan pemberantasan korupsi, kebijakan ini mengandung risiko yang lebih besar, yaitu melemahkan efek jera, menciptakan moral hazard, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Oleh karena itu, apabila mekanisme denda damai dipertimbangkan, penerapannya sebaiknya dibatasi secara ketat, hanya untuk kondisi tertentu yang diatur jelas oleh undang-undang, disertai pengembalian seluruh kerugian negara, pembayaran sanksi finansial yang proporsional, serta tetap membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana agar tujuan pemberantasan korupsi tidak tereduksi.(***
Komentar