Oleh: Rangga Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom., Ph.D.
DI TENGAH derasnya arus globalisasi, Indonesia berdiri di persimpangan jalan: akankah kita menjadi pemain utama di panggung global, atau hanya penonton yang pasrah mengikuti arus? Fenomena globalisasi bukan lagi istilah asing—ia hadir dalam ponsel pintar kita, produk impor yang membanjiri pasar, hingga dinamika politik dan ekonomi yang tak lagi mengenal batas negara.
Secara sederhana, globalisasi adalah proses menyatunya dunia dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, globalisasi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan kemajuan teknologi, investasi asing, dan kemudahan akses informasi. Di sisi lain, ia juga membawa tantangan berupa dominasi budaya asing, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada negara-negara maju.
Dalam konteks sosial, kita melihat bagaimana budaya luar masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sering kali tanpa filter. Gaya hidup konsumtif, individualisme, dan hedonisme semakin mengakar kuat, terutama di kalangan generasi muda. Akibatnya, nilai-nilai luhur budaya lokal perlahan-lahan tergerus. Ini menjadi ironi bagi bangsa yang dikenal dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan.
Sementara itu, dari sisi politik, globalisasi turut memengaruhi tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Desakan untuk membuka pasar dan mendorong liberalisasi ekonomi membuat pemerintah kerap berada dalam tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem internasional. Contoh paling nyata adalah kebijakan ekonomi yang cenderung pro-pasar, meski sering kali tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Kasus privatisasi BUMN hingga penghapusan subsidi energi beberapa tahun lalu bisa dibaca sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan global.
Secara ekonomi, globalisasi membuka peluang besar melalui perdagangan internasional dan masuknya investasi asing. Namun, peluang ini sering kali dimanfaatkan lebih besar oleh kelompok bermodal besar dan asing. Banyak sektor industri dalam negeri yang justru tersingkir karena kalah bersaing dengan produk luar yang lebih murah dan berkualitas. Ketergantungan terhadap produk impor juga makin tinggi, membuat neraca perdagangan kita kerap defisit. Apalagi dalam situasi global yang tidak stabil—seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas—Indonesia menjadi sangat rentan.
Namun, tidak adil jika kita hanya melihat sisi negatif globalisasi. Kemajuan teknologi digital, misalnya, telah membuka peluang luar biasa bagi anak-anak muda Indonesia untuk unjuk gigi di kancah internasional. Ekonomi digital, startup, dan kerja lepas global (freelancing) telah menjadi arena baru untuk meraih kesejahteraan. Demikian pula di sektor pendidikan, globalisasi memungkinkan pertukaran ilmu dan kolaborasi internasional yang memperkaya kualitas SDM.
Persoalannya adalah: apakah kita cukup siap menghadapi globalisasi ini dengan strategi yang matang dan inklusif? Pemerintah tentu memegang peran penting, tetapi masyarakat juga tidak boleh pasif. Diperlukan sinergi antara regulasi negara, kesiapan pelaku ekonomi, dan kesadaran masyarakat untuk menjadikan globalisasi sebagai sarana memperkuat, bukan melemahkan bangsa.
Dalam konteks kekinian, tahun 2024 dan 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia. Pemilu telah usai, dan kini kita memasuki fase baru dalam pemerintahan. Stabilitas politik pasca-pemilu menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global. Kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional, mendorong industri lokal, dan membangun sistem pendidikan yang mampu mencetak SDM unggul.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk global. Kita harus menjadi produsen dan inovator. Di sinilah pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Globalisasi tidak bisa ditolak, tapi bisa dikelola. Seperti halnya air bah, kita bisa tenggelam jika tidak siap, tetapi bisa melaju lebih cepat jika mampu memanfaatkannya sebagai tenaga pendorong. Saatnya Indonesia tidak sekadar ikut arus, tapi menjadi arsitek masa depannya sendiri di tengah dunia yang saling terhubung.(****
***CATATAN: Rangga Saptya Mohamad Permana adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dan baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Program S-3 Film, Media, Communications and Journalism Monash University, Australia. Penulis biasa berkorespondensi melalui alamat email ranggasaptyamp@gmail.com.
Komentar