JAKARTA, —Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi sementara terhadap 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Dalam situasi di mana krisis Palestina tidak sekadar merupakan tragedi kemanusiaan, tetapi sebuah pertarungan geopolitik atas eksistensi bangsa Palestina, PB HMI menilai langkah ini berisiko terjebak dalam skenario depopulasi struktural yang selama ini menjadi bagian dari agenda kolonialisme modern di Timur Tengah.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional PB HMI, Rizqie Mustofa, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks besar politik kekuasaan global. Mengutip teori geopolitik klasik, Rizqie menyatakan, “Dalam kerangka Mackinder’s Heartland Theory dan Spykman’s Rimland Theory, wilayah Gaza memiliki signifikansi strategis bukan hanya karena lokasinya di Mediterranean Rim, tetapi juga karena menjadi buffer vital dalam mempertahankan integritas politik dunia Arab. Evakuasi sementara tanpa kerangka hak kembali (right of return) justru memperkuat proses silent annexation yang menjadi bagian dari grand strategy Israel.”
Menurut Rizqie, evakuasi sementara warga Gaza atas nama kemanusiaan, tanpa dikaitkan dengan diplomasi strategis untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina, pada akhirnya menjadi bagian dari mekanisme soft power geopolitik yang bertujuan mengubah realitas demografis kawasan. “Kita harus waspada terhadap proses demographic engineering yang, dalam sejarah konflik internasional, seringkali menjadi instrumen paling efektif untuk menghilangkan eksistensi suatu bangsa secara de facto,” ujar Rizqie.
Lebih lanjut, Rizqie mengingatkan bahwa proposal evakuasi ini diumumkan pada 9 April 2025, yang saat itu bertepatan dengan persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turkiye dan Timur Tengah. Proposal tersebut kemudian ditolak oleh pemerintah Turkiye, yang menilai bahwa prioritas utama harus tetap difokuskan pada penghentian agresi Israel, bukan pada evakuasi warga Palestina. “Penolakan Turkiye menjadi bukti bahwa negara-negara utama di kawasan memahami bahwa mengosongkan Gaza dari populasinya justru mempercepat proyek settler colonialism yang selama ini diperjuangkan oleh elite-elite Zionis,” lanjut Rizqie.
Kritik PB HMI juga diperkuat dengan analisis terhadap perubahan dinamika global pasca 2 April 2025, ketika Amerika Serikat memberlakukan kebijakan reciprocal tariff sebesar 32% terhadap Indonesia. Rizqie menilai bahwa eskalasi tekanan ekonomi dan politik dari Washington memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan luar negeri Indonesia tidak terjadi dalam suasana vakum, tetapi saling terkait dengan bargaining geo-ekonomi dan geo-politik yang lebih luas. “Ada risiko bahwa Indonesia, di tengah tekanan ekonomi politik baru, terdorong untuk mengambil langkah-langkah simbolis di bidang kemanusiaan, sambil secara tidak langsung mengakomodasi agenda kekuatan besar yang mendukung status quo di Palestina,” tegasnya.
Di sisi lain, Rizqie juga menyoroti bahwa evakuasi ini memerlukan anggaran yang sangat besar, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung kesehatan, pendidikan, dan logistik yang memadai bagi para pengungsi di dalam negeri. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. “Lebih bijak jika resources dialokasikan untuk rebuilding critical infrastructure di Gaza, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, yang kini lebih dari 70% hancur akibat agresi militer, sebagaimana dilaporkan OCHA-UN pada 2025,” kata Rizqie.
Mengutip konsep geostrategic positioning, Rizqie menyatakan bahwa Indonesia selama ini memiliki nilai lebih di dunia internasional karena keberaniannya membela prinsip self-determination dan anti-colonialism secara konsisten. Ia memperingatkan bahwa langkah tergesa-gesa yang tidak memperhitungkan struktur kekuasaan global akan menurunkan kredibilitas diplomatik Indonesia, terutama di mata dunia Islam dan negara-negara Global South yang berharap pada kepemimpinan moral baru pasca-krisis multipolaritas.
“Evakuasi tanpa political roadmap yang jelas terkait right of return hanya akan membuat Indonesia terlihat seperti aktor pasif dalam skenario global yang tidak kita kendalikan. Ini bukan hanya soal menyelamatkan tubuh, tetapi soal mempertahankan homeland sebagai simbol eksistensi bangsa Palestina,” ujar Rizqie dengan tegas.
Pada akhirnya, PB HMI menegaskan bahwa membela Palestina bukan semata soal sentimen belas kasihan (compassionate politics), melainkan upaya mempertahankan struktur keadilan global (global justice structure) yang semakin tergerus oleh praktik realpolitik brutal. Rizqie menutup pernyataannya dengan mengingatkan, “Dalam geopolitik, niat baik tanpa kalkulasi strategis sering kali menjadi kendaraan efektif bagi kekuatan hegemonik untuk mencapai tujuannya. Indonesia harus tetap berdiri sebagai negara yang berpihak pada dignity of nations, bukan terjebak dalam dramaturgi humanisme kosong.”
PB HMI menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk memperkuat diplomasi substantif yang fokus pada ending the occupation, restoring sovereignty, dan ensuring the right of return, bukan sekadar partisipasi dalam simulasi kemanusiaan global yang menguntungkan status quo kolonialisme.(001)***
Komentar