Restrukturisasi Jajaran Direksi Pertamina: Analisis Perubahan Kepemimpinan dan Implikasinya terhadap Tata Kelola BUMN Energi

By Green Berryl & PexAI

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian BUMN dikabarkan akan melakukan perubahan signifikan dalam jajaran direksi PT Pertamina (Persero), berdasarkan laporan eksklusif dari ABC News pada 14 April 2025[1][2]. Restrukturisasi ini melibatkan pergantian lima posisi kunci, termasuk Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro dan Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha (SPPU) Atep Salyadi Dariah Saputra[1]. Pergantian ini diduga terkait dengan upaya penyegaran kepemimpinan serta respons terhadap sejumlah kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Pertamina[13][18]. Laporan ini juga mengungkapkan kemungkinan masuknya Achmad Muchtasyar, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, ke dalam struktur pemerintahan atau direksi BUMN[1][4]. Analisis ini mengeksplorasi dinamika politik, implikasi tata kelola, dan prospek transformasi Pertamina di bawah kepemimpinan baru.

Latar Belakang Restrukturisasi Direksi Pertamina

*Konteks Politik dan Regulasi

Restrukturisasi direksi Pertamina tidak terlepas dari dinamika politik pasca-pemilihan umum 2024. Pengangkatan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina pada November 2024 menjadi contoh nyata intervensi politik dalam kepemimpinan BUMN[8][14]. Simon, yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, dianggap sebagai figur kepercayaan Presiden Prabowo Subianto[14]. Pola serupa terlihat dalam kabar penggantian Wiko Migantoro dengan Oki Muraza, seorang ilmuwan dengan rekam jejak internasional di bidang teknologi energi[3][11]. Meskipun Oki memiliki kualifikasi teknis yang mumpuni, penetapannya melalui proses politik menimbulkan pertanyaan tentang independensi seleksi direksi BUMN[1][11].

Kebijakan restrukturisasi ini juga sejalan dengan instruksi Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina, terutama setelah terungkapnya kasus korupsi di Sub Holding Patra Niaga pada Februari 2025[13][19]. Rencana penggantian direksi logistik dan infrastruktur oleh Arief Kurnia Risdianto, misalnya, mencerminkan upaya memperkuat aspek kepatuhan dan manajemen risiko[1].

* Pergeseran Strategis dalam Struktur Kepemimpinan

Berdasarkan bocoran ABC News, lima posisi direksi akan mengalami pergantian[1][2]:

1. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza menggantikan Wiko Migantoro.
2. Direktur SDM: Surya Tri Harto menggantikan M Erry Sugiharto.
3. Direktur Penunjang Bisnis: M Erry Sugiharto menggantikan Erry Widiastono.
4. Direktur Logistik & Infrastruktur: Arief Kurnia Risdianto menggantikan Alfian Nasution.
5. Direktur SPPU: Agung Wicaksono menggantikan Atep Salyadi Dariah Saputra.

Pergantian ini menunjukkan penekanan pada inovasi teknologi (melalui Oki Muraza) dan efisiensi operasional (melalui Arief Kurnia Risdianto). Latar belakang Oki sebagai Senior Vice President Technology Innovation di Pertamina dan ahli katalisis kelas dunia[3][11] mengindikasikan fokus pada transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan. Sementara itu, pengalaman Arief di PT PGN Tbk diharapkan dapat memperkuat manajemen rantai pasok dan infrastruktur energi[1].

Dampak Terhadap Tata Kelola dan Kinerja Perusahaan

* Respons Terhadap Kasus Korupsi dan Penyelewengan

Restrukturisasi ini tidak dapat dipisahkan dari skandal korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dan tiga direktur Sub Holding lainnya[13][18]. Kejaksaan Agung menemukan praktik pengoplosan BBM dan manipulasi harga impor minyak mentah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah[18]. Penggantian direksi logistik dan infrastruktur, misalnya, bertujuan memutus mata rantai kolusi antara petinggi Pertamina dengan kontraktor swasta[1][7].

Kebijakan tegas Wakil Direktur Utama Wiko Migantoro dalam menutup SPBU nakal[7] menjadi kontradiksi, sebab ia justru digantikan dalam restrukturisasi ini. Hal ini mengisyaratkan adanya tekanan politik atau ketidaksepakatan internal mengenai pendekatan penegakan disiplin di tingkat operasional.

*Integrasi Kebijakan Energi Nasional

Pengangkatan Agung Wicaksono (Deputi Pendanaan Otorita IKN) sebagai Direktur SPPU menandakan aliansi strategis antara Pertamina dengan proyek pemindahan ibu kota[1][17]. Pertamina kemungkinan akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan di IKN, sejalan dengan visi Presiden Prabowo mengenai kota berkelanjutan[17]. Di sisi lain, kebijakan pengalihan subsidi BBM ke BLT yang diumumkan awal 2025[6] memerlukan koordinasi antara direksi baru dengan Kementerian ESDM dan BPS, terutama dalam hal distribusi dan penetapan penerima manfaat.

Prospek dan Tantangan Kepemimpinan Baru

* Oki Muraza: Antara Inovasi dan Birokrasi

Profil Oki Muraza sebagai ilmuwan dengan lebih dari 20 publikasi internasional[3] menjanjikan terobosan dalam riset energi hijau. Namun, pengalaman terbatasnya dalam manajemen korporasi raksasa seperti Pertamina berpotensi menimbulkan gesekan birokrasi. Kebijakannya dalam technology innovation harus sejalan dengan target komersial perusahaan, terutama di tengah penurunan permintaan BBM fosil global.

*Dinamika Politik dalam Penunjukan Direksi

Pola pengangkatan figur politik seperti Simon Aloysius Mantiri[14] dan calon kuat Achmad Muchtasyar[1][4] mengindikasikan kuatnya intervensi kekuasaan dalam tata kelola BUMN. Achmad, yang hanya menjabat 25 hari sebagai Dirjen Migas sebelum dicopot[4], mungkin diarahkan ke posisi wakil menteri atau direksi Pertamina sebagai kompensasi politik. Hal ini berisiko mengurangi profesionalisme manajemen jika pertimbangan teknis dikalahkan oleh loyalitas politik.

*Transformasi Menuju Energi Bersih

Dengan portofolio energi terbarukan Pertamina yang masih di bawah 10%[11], direksi baru dituntut mempercepat transisi energi. Oki Muraza diharapkan dapat mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga riset internasional dan mengalokasikan belanja modal untuk proyek hidrogen hijau, biofuel, dan CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). Namun, tantangan utama tetap pada konsistensi kebijakan pemerintah dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Restrukturisasi direksi Pertamina mencerminkan upaya pemerintah menyelaraskan kepemimpinan BUMN dengan agenda politik dan transformasi energi. Meskipun pergantian ini membawa harapan akan perbaikan tata kelola, risiko politisasi dan ketimpangan kompetensi masih mengancam. Untuk memastikan keberhasilan, rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Transparansi Seleksi Direksi: Proses fit and proper test harus melibatkan panel independen dan publikasi kriteria penilaian.
2. Memperkuat Pengawasan Internal: Pembentukan satgas anti-korupsi di tingkat direksi dan optimalisasi peran komisaris independen.
3.Memprioritaskan Sustainability Reporting: Pelaporan kinerja ESG (Environmental, Social, Governance) secara berkala untuk memantau komitmen transisi energi.

Dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi, kepemimpinan baru Pertamina dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga berani mengambil langkah transformatif yang mungkin tidak populer secara politik.

KUTIPAN: