JAKARTA—Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina menyesalkan kemunculan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu. Bahkan dia menilai bahwa desakan dari sebagian kecil purnawirawan jenderal tersebut politis dan provokatif. Juga adanya dalang dibalik semua itu.
“Saya sangat menyesalkan delapan usulan tak bermutu dari para purnawirawan TNI itu. Usulan-usulan itu tidak berdasarkan riset yang mendalam dan tidak ada dasar hukumnya .Tidak ada satupun dari delapan poin usulan itu yang masuk logika dan demi kebaikan bangsa kita. Semuanya zonk dan hanya membuat kegaduhan dan adu domba. Usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat politis dan provokatif. ” kata Silfester di acara RUANG KONSENSUS adalah sebuah program baru di Unpacking Indonesia yang dibawakan oleh Budhius M. Piliang yang membahas seputar fenomena sosial politik di Indonesia..
Menurutnya, usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat politis dan provokatif. Meski begitu, di alam demokratis itu adalah bagian aspirasi. Berbeda lagi jika ada tindakannya atau action. “Jadi,berlebihan jika mempersoalkan proses dalam Pilpres 2024 yang sudah sah secara hukum dan politik, karena hasil Pipres 2024 telah berjalan sesuai mekanisme.
Silfester menjelaskan, bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama Presiden PrabowoSubianto adalah pasangan pemimpin yang dipilih mayoritas rakyat sejumlah 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam Pilpres 2024. Prabowo-Gibran sudah menang dalam proses gugatan di MK yang menggugurkan pihak Capres Anies Baswedan(01) dan Ganjar Pranowo(03) hingga ditetapkan secara resmi oleh KPU RI sebagai pemenang. Semenjak dilantik sebagai presiden dan wapres dan sampai saat ini sudah enam bulan memerintah, Prabowo-Gibran tidak ada melanggar prosedur maupun konstitusi.
“Jadi, tidak ada alasan apapun untuk dimakzulkan sesuai UUD 1945 Pasal 7A dan 7B yang menyebutkan bahwa Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia menegaskan bahwa pemakzulan kepala negara tidak bisa hanya dengan pernyataan. Ada proses yang harus dipenuhi sesuai konstitusi, yang melibatkan keputusan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jalan menuju pemakzulan tidak sederhana dan tidak mudah “Ada syarat pelanggaran berat dalam undang-undang, seperti pengkhianatan, dan prosesnya harus sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini ranah legislatif, jalannya panjang dan berliku,” katanya.
” Ketua MPR Pak Ahmad Muzani juga sudah menjelaskan secara gamblang tentang keabsahan hasil Pilpres 2024, termasuk pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2024-2029. Dengan demikian, desakan itu tidak berdasar dan hanya meresahkan masyarakat. Sementara masyarakat membutuhkan ketenangan dalam beraktifitas.”ujarnya
Sebagaimana diketahui, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani merespons soal usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut Gibran merupakan wapres yang sah secara konstitusional. Menurut Muzani, proses Pilpres pada 14 Februari 2024 telah berlangsung sesuai prosedur konstitusional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran sebagai pemenang dalam satu putaran.”Setelah kampanye sekian bulan yang dinyatakan unggul oleh KPU dengan perolehan 58 persen itu paslon nomor 2. Suaranya dinyatakan unggul satu putaran, berarti tidak ada putaran berikutnya,” kata Muzani kepada awak media seusai memberikan trofi di Sirkuit Mandalika, dilansir detikBali, Sabtu (10/5/2025).
Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah adanya gugatan dari pasangan calon lain. MK akhirnya memutuskan bahwa capres-cawapres periode 2024-2029 terpilih adalah Prabowo-Gibran.Muzani menuturkan sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024, Prabowo dan Gibran telah sah menjabat sebagai presiden dan wapres. Ia juga menekankan Gibran adalah Wapres yang sah menurut konstitusi. “Pak Prabowo adalah Presiden yang sah menurut konstitusi dan Gibran adalah Wapres yang sah juga,”katanya
SASARAN ANTARA
Silfester Matutita mensinyalir wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba Prabowo, Gibran dan Jokowi serta bangsa seperti halnya polemik Ijazah Jokowi, Isu Matahari Kembar, UU TNI dan lain-lain.
Silfester menyampaikan pemakzulan Gibran hanya sasaran antara tujuan utama adalah melengserkan Presiden Prabowo yang dilakukan oleh Barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo koruptor, pengusaha hitam dan politisi jahat yang terganggu urusannya pendukung capres yang belum move on karena kalah pilpres kaum radikal agama yang organisasinya diberangus di era Jokowi pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia. Pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat, bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimakzulkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua itu hanya halusinasi
“Kita harus percaya bahwa Prabowo-Gibran sangat kompak termasuk hubungan dengan Pak Jokowi sangat amat baik dan tidak mungkin pecah, bahkan Presiden Prabowo baru saja mengutus Pak Jokowi sebagai utusan Indonesia untuk pemakaman Paus di Vatikan,”kata Silfester Matutita yang sangat dekat dengan Presiden Ke 7 Joko Widodo ini.
RESPONS JOKOWI
Silfester Matutita yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden Indonesia ke 7 ini menjelaskan, bahwa Jokowi merespons isu pemakzulan putranya sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.
“Respons Pak Jokowi itu sangat bagus dan luar biasa. Beliau bilang ke saya, bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI itu merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi, adalah hal yang sah dan boleh boleh saja. Pak Jokowi bilang, masyarakat sudah tahu bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh masyarakat melalui Pemilu 2024.’ujarnya.
Sebelum mengakhiri obrolannya, Silfester Matutita mengajak kepada seluruh warga Indonesia, jangan sampai kita terhasut dan terpecah belah. “Kita harus solid dan bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Ayo kita bekerja keras, berfikir positif. Jangan bikin kegaduhan yang meresahkan masyarakat ” pungkas Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. (REDI MULYADI)****
Komentar