JAKARTA—Wacana penerapan kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah kembali dilakukan secara “daring” online mulai April 2026, dipastikan batal. Rencana tersebut sebelumnya sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang tengah dikaji pemerintah. Rencana penerapan sekolah berbasis daring yang sempat mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi akibat kenaikan harga minyak dunia.
Keputusan ini diambil setelah gelombang penolakan dari masyarakat menguat dan memicu perdebatan luas, terutama terkait arah kebijakan di sektor pendidikan.Wacana pembelajaran jarak jauh sebelumnya sempat dipertimbangkan dalam skema hybrid, menggabungkan metode daring dan luring sebagai opsi menghadapi tekanan anggaran.Namun, opsi tersebut tidak menjadi prioritas setelah dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa proses belajar mengajar tetap akan dilaksanakan secara tatap muka.Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 24 Maret 2026, sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap potensi penurunan kualitas pendidikan.
Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno
Menurutnya, pembelajaran langsung di kelas masih menjadi pilihan utama untuk memastikan tidak terjadi learning loss atau penurunan capaian akademik siswa.Dalam situasi apapun, pendidikan harus tetap dijaga kualitasnya dan tidak boleh menjadi korban kebijakan efisiensi jangka pendek.
Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menempatkan pendidikan sebagai sektor yang tidak bisa dikompromikan, meski tekanan ekonomi global semakin terasa.Terlebih, sejumlah program besar di bidang pendidikan tengah didorong untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. ”Kebijakan pembelajaran daring tidak menjadi kebutuhan mendesak saat ini.”jelasnya
Di sisi lain, polemik ini juga memunculkan perbandingan di tengah masyarakat. Sebagian publik mempertanyakan konsistensi kebijakan, terutama ketika rencana efisiensi di sektor pendidikan sempat diwacanakan, sementara program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa pengurangan signifikan.
Perdebatan tersebut mencerminkan sensitivitas publik terhadap prioritas anggaran negara di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.Pendidikan, sebagai sektor yang menyangkut masa depan generasi, menjadi titik yang paling cepat memicu reaksi ketika dianggap berpotensi dikorbankan.
Kini, dengan dibatalkannya wacana sekolah daring, pemerintah berupaya meredam kekhawatiran tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan: bahwa di tengah tekanan global, ruang kelas tetap harus menjadi tempat utama bagi proses belajar.
Namun satu hal yang tersisa adalah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab, bagaimana negara akan menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan menjaga konsistensi prioritas di berbagai sektor
Pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari prioritas nasional. “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya. Program-program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan medis esensial tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.. (RED)
Komentar