Homepage / Uncategorized Inilah Temuan 9 Produk Makanan Mengandung Unsur Babi di Indonesia: 7 di Antaranya Bersertifikat Halal
oleh

Inilah Temuan 9 Produk Makanan Mengandung Unsur Babi di Indonesia: 7 di Antaranya Bersertifikat Halal

-Uncategorized-7 views

By Green Berryl & PexAI

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini mengungkap temuan mengejutkan tentang 9 produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine), meskipun 7 di antaranya telah memiliki sertifikat halal. Temuan ini menimbulkan keprihatinan serius tentang keandalan sistem sertifikasi halal dan keamanan konsumsi bagi konsumen Muslim di Indonesia. Produk-produk tersebut, yang sebagian besar berupa marshmallow atau jelly, telah ditarik dari peredaran sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Kronologi Pengungkapan Kasus

Temuan produk pangan yang mengandung unsur babi ini merupakan hasil dari pengawasan bersama yang dilakukan BPJPH dan BPOM. Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 10 Tahun 2024 (BPJPH) dan Nomor KS.01.01.2.06.24.05 (BPOM) tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal di bidang obat dan makanan[2]. Pengawasan ini dilakukan melalui pengambilan sampel secara acak yang kemudian diuji di laboratorium menggunakan parameter DNA dan/atau peptida spesifik porcine untuk mendeteksi unsur babi dalam produk[3]. Hasil pengujian laboratorium ini menjadi bukti konkret adanya kandungan babi dalam produk-produk tersebut.

Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH, mengkonfirmasi bahwa pembuktian keberadaan unsur babi dalam produk-produk tersebut telah dilakukan melalui pengujian di laboratorium BPOM dan BPJPH[3]. Temuan ini segera ditindaklanjuti dengan pengeluaran Lampiran Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 pada tanggal 21 April 2025, yang merinci produk-produk bermasalah[4].

Daftar Produk yang Mengandung Unsur Babi

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, berikut adalah 9 produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine):

# Produk Bersertifikat Halal

  • 1. Corniche Fluffy Jelly – Marshmallow aneka rasa (leci, jeruk, stroberi, anggur) produk asal Filipina[7][9]
  • 2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy – Produk asal Filipina[6][8][9]
  • 3. ChompChomp Car Mallow – Marshmallow berbentuk mobil, produk asal China[7][8][9]
  • 4. ChompChomp Flower Mallow – Marshmallow berbentuk bunga, produk asal China[7][8][9]
  • 5. ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) – Produk asal China[7][8][9]
  • 6. Hakiki Gelatin – Bahan tambahan pangan pembentuk gel[7][9]
  • 7. Larbe – TYL Marshmallow Isi Selai Vanila[2][9]

# Produk Tidak Bersertifikat Halal

  • 8. AAA Marshmallow Rasa Jeruk[2][9]
  • 9. WEETIME Marshmallow Rasa Cokelat[2][9]

Perlu dicatat bahwa sebagian besar produk tersebut adalah jenis makanan marshmallow yang biasa disukai anak-anak, sehingga penemuan ini menjadi perhatian khusus bagi orang tua yang memiliki anak-anak[8].

Tindakan dan Sanksi yang Diambil

Menanggapi temuan tersebut, BPJPH segera mengambil tindakan tegas terhadap produk-produk bermasalah. Untuk 7 produk yang telah bersertifikat halal, BPJPH menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal[2][9]. BPJPH juga melayangkan surat panggilan kepada para produsen dan distributor produk-produk tersebut untuk memastikan penarikan dilakukan secara menyeluruh[3].

Sementara itu, untuk 2 batch produk yang tidak bersertifikat halal dan terbukti memberikan data tidak akurat saat registrasi, BPOM telah mengeluarkan peringatan keras dan instruksi penarikan produk dari pasar. Tindakan ini diambil mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan[2][9].

Pernyataan Pihak Berwenang

Ahmad Haikal Hasan, selaku Kepala BPJPH, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata komitmen terhadap regulasi dan standar jaminan produk halal. “Sertifikat halal adalah representasi dari standar halal yang harus diimplementasikan secara konsisten. Produk halal wajib dijaga kehalalannya dari waktu ke waktu,” tegas Haikal dalam pernyataannya[2].

Pihak BPJPH dan BPOM juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan di lapangan sesuai dengan tugas masing-masing lembaga. Kedua lembaga ini telah menjalin kerja sama yang baik sejak 2018, ketika BPOM menyambut kunjungan BPJPH untuk membahas kerja sama dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal[5].

Implikasi bagi Konsumen Muslim

Temuan ini memiliki implikasi serius bagi konsumen Muslim di Indonesia yang mengandalkan label halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi menurut syariat Islam. Ketika produk yang sudah bersertifikat halal ternyata mengandung unsur babi, ini menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan sistem sertifikasi halal yang ada.

Bagi orang tua Muslim, temuan ini juga menimbulkan keprihatinan khusus karena sebagian besar produk yang bermasalah adalah jenis makanan manis seperti marshmallow yang sangat disukai anak-anak[8]. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan ekstra dalam memilih jajanan untuk anak-anak.

Upaya Pengawasan Berkelanjutan

BPJPH dan BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap produk pangan di pasaran. Masyarakat juga diimbau untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi peredaran produk pangan, serta melaporkan produk mencurigakan ke email: [email protected], sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal[2].

Untuk memastikan keamanan dan kehalalan produk, konsumen dapat mengakses informasi resmi melalui situs www.bpjph.halal.go.id, www.pom.go.id, dan akun Instagram @halal.indonesia serta @bpom_ri[2]. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kehalalan produk pangan di Indonesia.

Kesimpulan

Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, di mana 7 di antaranya telah bersertifikat halal, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Kasus ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan audit berkelanjutan terhadap produk-produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Konsumen, terutama yang beragama Islam, perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memilih produk makanan, tidak hanya mengandalkan logo halal tetapi juga aktif mencari informasi tentang keamanan dan kehalalan produk melalui saluran resmi. Sementara itu, produsen dan distributor produk pangan perlu memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya saat proses sertifikasi.

Kasus ini juga menjadi momentum bagi BPJPH dan BPOM untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pengawasan produk halal, demi melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas sertifikasi halal di Indonesia.

KUTIPAN:

Jangan Lewatkan

Komentar

News Feed

No More Posts Available.

No more pages to load.