Oleh: R. Haidar Alwi ____ Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Penutupan Selat Hormuz bukan sekadar isu regional, melainkan potensi gangguan terhadap “urat nadi” distribusi minyak dunia.
Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur sempit tersebut. Jika aliran itu terhambat, dampaknya bukan hanya lonjakan harga—melainkan efek berantai yang dapat mengguncang ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Untuk memahami seberapa serius situasi ini, kita perlu membandingkannya dengan dua krisis besar sebelumnya: krisis minyak 2008 dan krisis energi 2022.
Krisis 2008: Harga Meledak karena Permintaan dan Spekulasi
Pada 2008, harga minyak dunia melonjak hingga sekitar US$147 per barel. Namun lonjakan itu tidak disebabkan oleh penyumbatan jalur pasokan global.
Pemicunya adalah kombinasi permintaan tinggi dari negara berkembang seperti China, lemahnya dolar AS, dan spekulasi besar di pasar komoditas.
Artinya, krisis 2008 lebih merupakan krisis harga daripada krisis distribusi fisik minyak.
Dampaknya ke Indonesia sangat terasa. Pemerintah menaikkan harga BBM secara signifikan. Inflasi melonjak hingga dua digit. Daya beli masyarakat melemah. Rupiah tertekan karena bersamaan dengan krisis finansial global.
Rantai sebab-akibatnya jelas:
Lonjakan harga minyak → Harga BBM naik → Inflasi meningkat → Konsumsi melemah → Pertumbuhan ekonomi tertekan.
Namun ketika krisis finansial global mereda dan permintaan turun, harga minyak ikut jatuh drastis. Artinya, krisis 2008 bersifat siklikal dan dipicu faktor permintaan serta gelembung pasar.
Krisis 2022: Gangguan Pasokan Nyata Akibat Perang
Tahun 2022 berbeda. Invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia memicu gangguan pasokan energi, terutama untuk Eropa. Harga Brent kembali melonjak hingga kisaran US$120–130 per barel.
Kali ini, bukan spekulasi yang dominan, melainkan gangguan nyata pada produksi dan distribusi energi dari salah satu eksportir terbesar dunia.
Indonesia kembali terdampak. Harga BBM non-subsidi naik. Subsidi energi membengkak. APBN tertekan. Pemerintah menahan harga BBM bersubsidi cukup lama sebelum akhirnya melakukan penyesuaian.
Rantai sebab-akibatnya:
Perang & sanksi → Gangguan pasokan regional → Harga minyak naik → Subsidi membengkak → Tekanan fiskal meningkat.
Namun, jalur distribusi global tidak benar-benar lumpuh. Minyak Rusia tetap mengalir ke pasar lain melalui jalur alternatif. Pasar global melakukan penyesuaian.
Potensi 2026: Jika Selat Hormuz Benar-Benar Ditutup
Ancaman terhadap Selat Hormuz membawa dimensi yang berbeda. Jika 2008 adalah krisis harga dan 2022 adalah krisis pasokan regional, maka penutupan Selat Hormuz berpotensi menjadi krisis sistem distribusi global.
Sekitar 20 persen minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari. Tidak ada jalur alternatif yang sepenuhnya mampu menggantikan volumenya dalam waktu singkat. Jika aliran terganggu, dunia menghadapi shock simultan pada pasokan dan distribusi.
Rantai sebab-akibatnya bisa menjadi lebih cepat dan lebih keras:
Penutupan jalur utama → Pasokan global menyusut mendadak → Harga melonjak tajam → Biaya energi melonjak secara global → Inflasi meningkat serentak → Risiko resesi meningkat.
Berbeda dengan 2008, ini bukan gelembung spekulasi.
Berbeda dengan 2022, ini bukan sekadar sanksi terhadap satu negara.
Ini adalah gangguan pada arteri distribusi energi dunia.
Dalam skenario ekstrem, harga minyak bisa menembus US$120–150 per barel atau lebih. Lonjakan seperti itu akan langsung menekan negara-negara importir bersih, termasuk Indonesia.
Dampak Khusus bagi Indonesia
Indonesia adalah net importer minyak. Artinya, ketika harga global naik, biaya impor meningkat. Ketergantungan pada BBM impor membuat perekonomian rentan terhadap shock eksternal.
Jika harga minyak menembus US$100–120:
- Harga BBM non-subsidi hampir pasti naik.
- Jika BBM subsidi ditahan, beban APBN membengkak.
- Jika harga dilepas, inflasi melonjak.
- Rupiah tertekan karena kebutuhan dolar untuk impor energi meningkat.
- Biaya logistik naik → harga barang naik → daya beli turun.
Krisis 2008 menunjukkan inflasi bisa melonjak tajam.
Krisis 2022 menunjukkan subsidi bisa membengkak drastis.
Skenario Hormuz berpotensi menggabungkan keduanya sekaligus.
Artinya, risiko ekonomi 2026 bisa bersifat kombinatif: tekanan harga seperti 2008 dan tekanan fiskal seperti 2022—terjadi dalam waktu lebih cepat.
Apakah Indonesia Lebih Siap Sekarang?
Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia relatif lebih tangguh dibanding 2008:
- Sistem subsidi lebih terkontrol.
- Cadangan devisa lebih kuat.
- Koordinasi fiskal dan moneter lebih solid.
- Inflasi dasar lebih stabil.
Namun, kerentanan struktural tetap ada:
- Ketergantungan impor BBM.
- Konsumsi energi fosil masih dominan.
- Logistik domestik sensitif terhadap harga solar.
Artinya, kesiapan lebih baik, tetapi risiko tetap signifikan jika gangguan berlangsung lama.
Kesimpulan
Krisis 2008 adalah krisis harga akibat permintaan dan spekulasi.
Krisis 2022 adalah krisis pasokan akibat perang dan sanksi.
Penutupan Selat Hormuz berpotensi menjadi krisis distribusi global yang sistemik.
Jika benar-benar terjadi dalam durasi panjang, dampaknya bisa melampaui 2022 dan menyamai tekanan harga ekstrem seperti 2008—bahkan terjadi lebih cepat karena pasar kini bergerak lebih responsif dan volatil.
Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan hanya apakah harga BBM akan naik. Pertanyaan strategisnya adalah:
apakah struktur energi nasional cukup kuat untuk menahan guncangan eksternal yang bersifat sistemik?
Karena ketika arteri energi dunia tersumbat, yang terguncang bukan hanya harga minyak, tetapi stabilitas ekonomi global itu sendiri.
Jakarta, 1 Maret 2026
Komentar