Kab.Tasikmalaya,LINTAS PENA— Pada hari Jum’at 8 Juli 2022, DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan agenda mendengarkan “Jawaban Bupati Tasikmalaya atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Terjadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021” yang disampaikan oleh Plh Bupati Tasikmalaya H.Cecep Nurul Yakin S.Pd.,M.A.P. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi,SP dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab.Tasikmalaya, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pejabat sipil maupun TNI/Polri, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten, kepala dinas/badan/kantor.bagian, para camat dan tamu undangan lainnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Kab.Tasikmalaya Drs. Aam Rahmat Selamet M.Pd kepada LINTAS PENA usai mengikuti rapat paripurna tersebut.”Alhamdulillah, pelaksanaan rapat paripurna kali ini berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan,”ungkapnya.
Plh Bupati Tasikmalaya H.Cecep Nurul Yakin S.Pd.,M.A.P. pada rapat paripurna tersebut mengungkapkan, bahwa secara garis besar kami memahami dan menghargai seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang terhormat, baik pertanyaan, himbauan maupun saran atau koreksi bagi penyempurnaan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021, semoga hal ini dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan tangapan maupun jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebagai berikut :
FRAKSI GERINDRA
Kami haturkan terima kasih atas apresiasinya dalam pencapaian tertinggi/Opini WTP terhadap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021 dan kami sependapat dengan pandangan fraksi Gerindra untuk dapat terus menindaklanjuti rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan tercapainya realisasi pendapatan transfer kita, yang merupakan kontribusi terbesar pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.Realisasi Pendapatan Asli Daerah kami akui belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun strategi peningkatan PAD telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta kebijakan dan inovasi di sektor Pendapatan Asli Daerah. Pandemi Covid-19 masih menjadi kendala utama pada Tahun 2021 baik pada sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
Terimakasih atas apresiasi fraksi Gerindra terhadap upaya perampingan SOTK pada Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu upaya mengefisiensikan belanja operasi. Selanjutnya bahwa terdapat pelaksanaan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mempertahankan program-program dimaksud namun tidak semuanya berhasil mengingat hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
SILPA Tahun Anggaran 2021 diperoleh dari pelampauan pendapatan serta efisiensi belanja yang terdapat Kas Daerah, Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara BLUD. Efisiensi belanja termasuk belanja modal diperoleh dari selisih kontrak pengadaan terhadap pagu anggaran yang tersedia. “Kami sependapat kedepan penyerapan anggaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kepastian penyaluran sumber dana program tersebut.”paparnya
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
Kami haturkan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pencapaian tertinggi/Opini WTP dalam penyusunan dan penyajian LKPD Tahun Anggaran 2021, pencapaian ini merupakan kerja keras dan dukungan semua pihak. Terhadap upaya perbaikan dan optimalisasi penerimaan daerah sebagimana direkomendasikan BPK kami telah melakukan langkah tindak lanjut untuk dapat mengelola retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan menetapkan SKPD pemungut mengingat telah mendapat kepastian hukum atas kewenangan retribusi dimaksud.
Terimakasih atas apresiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas realisasi pendapatan yang dapat menjadi sumber dana belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 namun demikian pada sektor PAD kami sependapat bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu perbaikan dimulai dari perencanaan target, pelaksanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. Perencanaan target ditetapkan oleh TAPD bersama dengan SKPD terkait, namun demikian masih terdapat banyak kendala dalam realisasinya terutama dampak pandemi Covid-19. Adapun realisasi pendapatan dari BUMD ditetapkan berdasarkan RUPS yang merupakan laba atas pengelolaan tahun sebelumnya.
“Kami sependapat bahwa penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serta dilakukan lebih cepat agar manfaatnya lebih cepat pula dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi perhatian kami juga untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran APBD saat ini, dapat kami sampaikan bahwa proses realisasi belanja sedang dilakukan pada tahapan pengadaan barang dan jasa terdapat juga kegiatan yang sedang dilaksanakan namun anggarannya belum direalisasi. Kami sependapat bahwa APBD merupakan kebijakan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD baik dalam perencanaan ataupun tahapan selanjutnya sejauh kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.”tuturnya
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
Kami haturkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Golongan Karya terhadap penyampaian LKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 tepat waktu dan sesuai dengan format terbaru yang berlaku saat ini. Penjelasan ini telah disampaikan pada pandangan Fraksi Gerindra nomor 4. Penjelasan ini telah disampaikan pada pandangan Fraksi Gerindra nomor 3 dapat kami tambahkan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mendapatkan alokasi dana transfer baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat mendanai belanja infrastruktur jalan, irigasi, serta infrastruktur lainnya. Dalam rangka ikhtiar meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilandasi dengan nilai keagamaan, pendidikan dan kesehatan pada Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan melalui beberapa kegiatan seperti fasilitasi pengelolaan bina mental spritual, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin Aparatur .Pemeritah Kabupaten Tasikmalaya yang didukung oleh segenap anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan serta ketentuan perundangan lainnya.
FRAKSI PPP
Kami sampaikan terima kasih atas dorongan dan dukungan fraksi PPP dalam pelaksana anggaran yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Kami sependapat bahwa harmonisasi perangkat Daerah pada semua level Pemerintahan perlu terus ditingkatkan dengan berbagai metode.
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengamanan sosial, yang salah satu tujuannya adalah untuk menahan laju angka kemiskinan.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat alokasi peningkatan kualitas ASN sesuai ketentuan perundangan sebagai upaya memperkuat kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
Pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan evaluasi serta penataan kelembagaan yang salah satunya adalah perampingan SOTK yang diharapkan memenuhi prinsip ramping struktur kaya fungsi sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan urusannya. Salah satu indikator efektifitas organisasi adalah naiknya nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen menerapkan prinsip Pemerintahan yang baik dalam mengelola Keuangan Daerah.
Pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan inovasi di sektor peningkatan PAD yang dipantau oleh korsupgah KPK. Namun demikian kita harus terus berupaya melakukan optimalisasi PAD dengan dukungan segenap yang terhormat Anggota DPRD.
Pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan meskipun belum optimal mengingat kemampuan anggaran kita yang terbatas.
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
Kami haturkan terima kasih atas apresiasi Fraksi PDI-Perjuangan terhadap pencapaian tertinggi atas Opini WTP dalam penyusunan dan penyajian LKPD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya:Kami sependapat bahwa masih terdapat potensi Pendapatan Asli Daerah yang bisa dioptimalkan serta perbaikan kualitas perencanaan optimalisasi pendapatan yang lebih baik.Kami sependapat dan sebagian strategi pemulihan ekonomi telah dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 selanjutnya usulan Fraksi PDI Perjuangan menjadi bahan pembahasan kami kedepan. “Terima kasih atas perhatian dan dorongan terhadap penatausahaan barang milik daerah hal ini sejalan pula dengan perhatian korsupgah KPK yang melakukan monitoring upaya tersebut.Kami sepakat bahwa pengajuan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Provinsi harus selaras dengan dokumen perencanaan.”jelasnya
FRAKSI DEMOKRAT
Terima kasih atas penghargaan serta apresiasi dengan tercapainya opini WTP terhadap LKPD Tahun Anggaran 2021.Penetapan target PAD dilakukan dengan asumsi optimis agar menjadi motivasi untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Kami sependapat dan sekaligus mohon dukungan dari segenap anggota DPRD yang terhormat untuk terus meningkatkan PAD.Realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 termasuk pada kelompok berkinerja tinggi. Adapun masih terdapat 6,41% dari pagu yang tersedia diantaranya merupakan selisih nilai kontrak dengan pagu yang tersedia, serta kebijakan pengguna anggaran untuk dapat lebih efisien dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang target kinerjanya tercapai.Penjelasan ini telah disampaikan pada pandangan Fraksi Gerindra .Semua jenis belanja telah dipertanggungjawabkan melalui audit oleh BPK RI dan melalui reviu Inspektorat, khusus pertanggungjawaban belanja yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 selain pemeriksaan diatas juga dilakukan pengawasan oleh BPKP serta pelaporan melalui Kementerian terkait.
Pada Tahun Anggaran 2021 Penyakit Mulut dan Kuku belum mewabah. Namun demikian dapat kami informasikan untuk menangani wabah PMK Pemerintah Daerah telah melakukan langkah-langkah melalui Dinas terkait, seperti pembentukan krisis center PMK, pengadaan obat-obatan desinfektan, pemberian edukasi, sosialisasi, pembentukan gugus tugas penanganan PMK tingkat Kabupaten Tasikmalaya, pengawasan lalu lintas ternak, penelusuran kasus dan lain sebaginya.Kami serahkan sepenuhnya proses pertanggungjawaban APBD kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
Terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Amanat Nasional terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas pandangan dan masukannya terhadap aspek pendapatan maupun belanja daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 hal itu menjadi pembelajaran dan perhatian kami untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang .”Terima kasih atas dukungan dan dorongan Fraksi PAN untuk terus menggali sumber-sumber anggaran dalam rangka perbaikan pelayanan dan pembangunan. “pungkasnya.(HUMAS DPRD/ADV)***
Komentar