Oleh Nabila Maharani (Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang)
Tingkat ketimpangan antar wilyah tidak dapat dilihat secara agregat/ nasional saja. Derajat ketimpangan antar provinsi didalam koridor ekonomi berbeda-beda. Ketimpangan PDRB perkapita tertinggi dipulau jawa, dan Kalimantan. Sulawesi memiliki ketimpangan PDRB perkapita yang rendah.
Tingginya CV PDRB perkapita di Pulau Jawa dan Kalimantan mengindikasikan pembangunan lebih terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, terutama DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Untuk Sulawesi nya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih tinggi yaitu rata- rata 31,2 persen pertahun 2011, sedangkan kontribusi industri pengolahan masih rendah yaitu rata-rata 8,8 persen pada tahun yang sama.
Hal ini diduga menjadi penyebab relatif meratanya PDRB perkapita antar provinsi tersebut. Bila dilihat perkembangan antar tahun, ketimpangan PDRB perkapita terutama di Jawa semakin parah. Untuk antar provinsi di Kalimantan, ketimpangan PDRB perkapita meningkat dari tahun 1996 sampai 2004 lalu turun pada tahun 2011.
PDRB perkapita sering menjadi target utama pembangunan nasional atau wilayah. Padahal ukuran ini masih mengandung kelemahan dalam menggambarkan distribusi pendapatan atau kesejahteraan masyarakat lokal. Analisis korelasi PDRB Perkapita dengan sembilan indikator secara konsisten pada tahun 1996, 2004 dan 2011, menunjukkan hanya dua indikator yang berkorelasi kuat dengan PDRB per kapita, yaitu produktivitas pertanian (>0,9) dan penanaman modal asing (>0,5). Koefisien korelasi kuat dengan PDRB per kapita dengan indikator infrastruktur mendekati 0,5. Artinya memang tidak secara otomatis jika ada peningkatan PDRB per kapita berarti pengangguran dan kemiskinan atau IPM membaik.
Untuk itu perlu dilihat pula bagaimana keparahan ketimpangan antar wilayah dari indikator selain PDRB per kapita. Perkembangan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat dari tren pangsa sektor industri pengolahan (manufaktur) terhadap total produksi barang dan jasa. Dari tahun 1996 ke 2011 ketimpangan antar ilayah dari indikator ini cenderung meningkat, baik ditingkat nasional maupun provinsi.
Peningkatan ketimpangan dari pangsa sektor manufaktur menggambarkan perkembangan wilayah di Indonesia memasuki fase menuju titik maksimum dari kurva U Wiliamson. Hal ini hendaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen MP3EI, pengembangan industri pengolahan terutama industri yang terkait dengan teknologi tinggi (high-tech industry) hanya difokuskan di Pulau Jawa.
Pengalaman China membangun daerah yang saat ini menjadi pemasok komponen komputer dan elektornik terbesar didunia yaitu Donggua patut ditiru. Pada tahun 1978 tempat itu merupakan desa pertanian hingga terus beraglomerasi hingga saat ini menjadi kota metropolitan industri dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Ketimpangan ekonomi antar wilayah disuatu negara biasanya, disebabkan oleh faktor sumber daya alam, seperti minyak, gas, batubara, dan bahan lohgam mulia lainnya.
Dari indikator pangsa pertambangan terhadap total produksi barang dan jasa, ketimpangan secara umum menurun dari tahun 1996 ke 2011 baik di nasional maupun setiap koridor. Beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan melalukan eksplorasi baru bahan tambang seperti emas dan batu bara. Hal ini berkontribusi pada masih tingginya ketimpangan ekonomi antar wilayah sebagaimana diuraikan sebelumnya.
Produktivitas pertanian dan manufaktur, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai rasio nilai output terhadap jumlah pekerja, menunjukkan perbedaan fenomena disetiap koridor dan tahun. Ketimpangan produktivitas pertanian relatif berfluktuasi, meskipun ada kecenderungan menurun dari tahun 1996 ke 2011.
Meskipun setiap negara dan wilayah didalam negara menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah, namun permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang dihadapi Indonesia semakin serius. Saat ini Indonesia menempati posisi terburuk dibandingkan dengan negara maju dan sesama negara sedang berkembang. Kebijakan yang dilakukan pemerintah masih belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan ini.
Dalam mengukur perkembangan ekonomi wilayah, peningkatan PDRB per kapita bukan satu- satunya sasaran yang harus dicapai. Terdapat banyak indikator kemajuan ekonomi wilayah yang harus dipertimbangkan, seperti produktivitas sektoral, kemiskinan, pengangguran dan IPM, PDRB per kapita ternyata tidak berkorelasi kuat dengan ukuran-ukuran tersebut. Ukuran ketimpangan harus menjadi indikator dan asumsi dalam menetapkan sasaran pembangunan
Komentar