oleh

Pernyataan Sikap LAKRI Jawa Barat : “Atas Dugaan Penelantaran Pasien Hingga Meninggal Dunia di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya

LAKRI Jawa Barat Mendesak Investigasi Menyeluruh, Transparansi, dan Pertanggungjawaban Pelayanan Medis

Tasikmalaya,LINTAS PENA—-Dalam menyikapi viralnya dugaan penelantaran pasien di “RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya” Rino Lesmana Ketua LAKRI JABAR buka suara soal penelantaran pasien hingga meninggal”, kami dari Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas adanya dugaan penelantaran pasien yang dikabarkan berujung pada meninggalnya pasien di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya.

Persoalan ini bukan sekadar persoalan administratif rumah sakit ataupun persoalan komunikasi antara petugas medis dengan keluarga pasien. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal ini menyangkut persoalan serius terkait hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, layak, profesional, dan manusiawi.

Kami memandang bahwa setiap rumah sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab moral, profesional, dan hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi serta mengutamakan keselamatan pasien.

Dalam konteks tersebut, LAKRI Jawa Barat menyampaikan beberapa sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak investigasi secara objektif dan menyeluruh.

Manajemen RSUD KHZ Musthafa tidak cukup hanya melakukan penelusuran internal dan meminta klarifikasi kepada petugas yang berjaga. Harus dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap kronologi kedatangan pasien, kondisi klinis pasien, tindakan medis yang diberikan, waktu respons petugas, keputusan rujukan apabila ada, hingga faktor-faktor yang diduga berkontribusi terhadap meninggalnya pasien.

2. Meminta keterbukaan informasi kepada publik.

Pihak rumah sakit harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai hasil penelusuran kejadian dengan tetap memperhatikan kerahasiaan rekam medis dan hak privasi pasien serta keluarga. Jangan sampai persoalan ini berhenti pada klarifikasi sepihak tanpa adanya penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya turun tangan.

Kami mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran standar pelayanan, prosedur operasional rumah sakit, serta pemenuhan hak pasien.

4. Mendesak evaluasi terhadap sistem pelayanan dan tanggung jawab petugas.

Apabila ditemukan adanya kelalaian, keterlambatan penanganan, pengabaian kondisi kegawatdaruratan, atau pelanggaran standar profesi dan prosedur pelayanan, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai persoalan ini hanya diselesaikan dengan teguran internal apabila ditemukan pelanggaran yang lebih serius.

5. Meminta perlindungan dan pemenuhan hak keluarga pasien.

Keluarga pasien berhak memperoleh penjelasan yang jujur, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian apabila terdapat dugaan kerugian akibat pelayanan kesehatan.

DASAR HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PELAYANAN

Kami mengingatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak pasien, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta standar profesi dan standar pelayanan.

Kami menegaskan bahwa keselamatan pasien tidak boleh dikalahkan oleh persoalan birokrasi, keterbatasan koordinasi, maupun lemahnya manajemen pelayanan.

PENEGASAN SIKAP LAKRI JAWA BARAT

Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan dengan menyimpulkan adanya kesalahan atau kelalaian pihak tertentu. Namun, meninggalnya seorang pasien yang disertai dugaan penelantaran merupakan persoalan serius yang wajib diusut secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Rumah sakit pemerintah bukan sekadar institusi penyelenggara layanan administratif, melainkan institusi pelayanan publik yang mengemban amanah keselamatan dan kemanusiaan.

Jangan sampai masyarakat yang datang ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan pertolongan justru kehilangan haknya untuk memperoleh penanganan yang semestinya.

LAKRI Jawa Barat akan mendorong pengawasan terhadap persoalan ini dan mempertimbangkan langkah-langkah kelembagaan sesuai kewenangan, termasuk meminta audiensi kepada manajemen RSUD KHZ Musthafa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya guna memperoleh penjelasan serta memastikan adanya evaluasi yang nyata.

Kami percaya bahwa pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya diukur dari fasilitas dan gedung rumah sakit yang megah, tetapi dari bagaimana setiap nyawa manusia dihargai, dilindungi, dan diselamatkan.

KESELAMATAN PASIEN ADALAH HAK, BUKAN BELAS KASIH.

Tasikmalaya, 16 November 2026

RINO LESMANA, S.IP

Ketua DPP LAKRI Jawa Barat

Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI)

Komentar