Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
JAKARTA, 28 September 2026 – Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki sejumlah capaian yang sudah dapat dibuktikan melalui statistik nasional, realisasi layanan, dan kebijakan yang telah dijalankan. Bukti paling kuat terlihat pada penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi beras, realisasi investasi, perluasan layanan publik, dan pemanfaatan biodiesel.
Berikut inventaris lintas sektor berdasarkan sumber yang tersedia sampai 28 September 2026, untuk masa pemerintahan sejak 20 Oktober 2024:
A. Ekonomi, Kemiskinan, Investasi, dan Lapangan Kerja
1. Tingkat kemiskinan menurun. BPS mencatat kemiskinan 8,07% atau 22,93 juta orang pada Maret 2026. Sebelum Prabowo menjabat, posisi September 2024 sebesar 8,57% atau 24,06 juta orang. Perbandingan keduanya menunjukkan penurunan 0,50 poin persentase dan sekitar 1,13 juta orang. Ini perubahan bersih jumlah penduduk miskin, bukan jumlah individu yang dapat dipastikan keluar dari kemiskinan berkat satu program tertentu.
2. Pertumbuhan ekonomi tahunan meningkat. Ekonomi 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024. Tahun 2025 merupakan tahun kalender pertama yang seluruhnya berada dalam pemerintahan Prabowo.
3. Pertumbuhan berlanjut pada semester I 2026. Ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45% dibanding periode sama 2025. Pertumbuhan triwulan II sebesar 5,29% secara tahunan. Ini capaian ekspansi ekonomi, meskipun belum mencapai sasaran pertumbuhan 8%.
4. Persentase pengangguran terbuka turun. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025. Penurunannya nyata, tetapi relatif kecil.
5. Jumlah penduduk bekerja bertambah. Penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang pada Februari 2026, bertambah 1,896 juta orang dibanding Februari 2025. Angka ini mencakup berbagai status pekerjaan; tidak seluruhnya merupakan pekerjaan formal atau pekerjaan dengan upah layak.
6. Realisasi investasi meningkat. BKPM melaporkan investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, naik 7,2% dibanding periode sama 2025 dan memenuhi 49,5% target tahunan. Ini realisasi investasi yang dilaporkan, bukan sekadar komitmen hasil kunjungan diplomatik.
7. Penyerapan tenaga kerja dari proyek investasi meningkat. Proyek investasi semester I 2026 dilaporkan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, naik 15% secara tahunan. Angka BKPM ini tidak boleh dijumlahkan langsung dengan pertambahan penduduk bekerja versi BPS karena cakupan dan metode penghitungannya berbeda.
B. Pangan dan Pertanian
8. Produksi beras meningkat tajam. BPS mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton atau 13,29% dari 30,62 juta ton pada 2024. Peningkatan ini merupakan salah satu capaian produksi paling kuat dalam pemerintahan Prabowo.
9. Produksi beras melampaui kebutuhan konsumsi yang dihitung pemerintah. Bapanas menyebut produksi beras 2025 sebesar 34,69 juta ton, dibandingkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,16 juta ton. Angka tersebut menunjukkan penguatan kemampuan memenuhi kebutuhan beras dari produksi domestik, meskipun surplus nasional tidak otomatis menjamin harga terjangkau di seluruh daerah.
10. Cadangan beras pemerintah tersedia dalam jumlah besar. Bulog melaporkan stok Cadangan Beras Pemerintah sebesar 4,722 juta ton per 14 September 2026. Cadangan ini memperkuat kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan menjaga pasokan, dengan efektivitas yang bergantung pada mutu beras, distribusi, dan ketepatan penyaluran.
11. Harga resmi pupuk bersubsidi diturunkan 20%. Kebijakan ini berlaku mulai 22 Oktober 2025. Harga eceran tertinggi urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Penurunan harga resmi ini meringankan biaya pembelian pupuk bagi petani yang memperoleh pupuk sesuai ketentuan.
C. Energi dan Akses Listrik
12. Biodiesel B40 diterapkan dalam skala besar. Kementerian ESDM melaporkan pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter. Realisasi tersebut memperbesar penggunaan bahan bakar nabati dalam negeri untuk menggantikan sebagian kebutuhan solar fosil.
13. Pemanfaatan B40 menghasilkan penghematan devisa. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penghematan devisa pada 2025 mencapai Rp130,21 triliun. Angka ini merupakan estimasi manfaat substitusi impor, bukan penerimaan tunai tambahan yang masuk ke APBN.
14. Implementasi biodiesel B50 mulai berjalan. Kementerian ESDM melaporkan penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 dan distribusinya telah menjangkau 6.050 SPBU dalam laporan September 2026. Capaian yang dapat dicatat adalah pelaksanaan dan jangkauan distribusinya, sedangkan perkiraan penghematan devisa Rp170 triliun belum boleh seluruhnya dianggap sebagai realisasi.
15. Lifting minyak memenuhi target APBN 2025. Kementerian ESDM mencatat lifting minyak sebesar 605,3 ribu barel per hari, setara dengan 100,05% target APBN. Capaian ini menunjukkan pemenuhan target tahunan, meskipun belum berarti Indonesia mencapai swasembada minyak.
16. Akses listrik menjangkau rumah tangga tambahan. Sepanjang 2025, program Listrik Desa melayani 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Sementara itu, Bantuan Pasang Baru Listrik telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga. Keduanya merupakan realisasi program berbeda yang tidak otomatis dapat dijumlahkan sebagai jumlah penerima unik.
17. Kapasitas pembangkit listrik bertambah. Kementerian ESDM mencatat kapasitas terpasang pembangkit listrik pada 2025 meningkat sekitar 7 gigawatt menjadi 107,51 gigawatt. Penambahan ini memperkuat kapasitas penyediaan listrik nasional, termasuk melalui penyelesaian investasi yang dimulai pada periode sebelumnya.
D. Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
18. Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah. Menteri Sosial melaporkan 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi pada September 2026 dengan lebih dari 44.000 siswa. Capaian ini memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sedangkan dampaknya terhadap kemiskinan antargenerasi memerlukan evaluasi jangka panjang.
19. Perbaikan sekolah telah direalisasikan. Dalam laporan Presiden pada 14 Agustus 2026, sebanyak 16.167 sekolah disebut telah diperbaiki sepanjang 2025. Angka tersebut merupakan realisasi yang dilaporkan pemerintah.
20. Perangkat pembelajaran digital didistribusikan secara luas. Pada 2 Februari 2026, Presiden melaporkan 282.180 sekolah telah menerima layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel. Capaian ini memperluas ketersediaan sarana pembelajaran digital, sementara pengaruhnya terhadap hasil belajar perlu dibuktikan melalui evaluasi penggunaan perangkat dan kemampuan siswa.
21. Tunjangan profesi guru non-ASN dinaikkan. Besaran tunjangan bagi guru yang memenuhi ketentuan meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2025. Kenaikan ini memperbesar dukungan pendapatan bagi penerimanya, tetapi tidak berlaku otomatis untuk seluruh guru honorer.
22. Penyaluran tunjangan guru dilakukan setiap bulan. Kemendikdasmen melaporkan penyaluran lebih dari Rp18 triliun kepada lebih dari 1,6 juta guru ASN daerah selama Januari–Maret 2026. Kebijakan pembayaran bulanan mulai 2026 memperbaiki keteraturan penerimaan tunjangan bagi guru.
E. Kesehatan dan Pemenuhan Gizi
23. Cek Kesehatan Gratis menjangkau puluhan juta penduduk. Kemenkes melaporkan 73,8 juta penduduk telah mengikuti program tersebut per 31 Juli 2026, sedangkan pidato Presiden pada 14 Agustus menyebut 108 juta orang. Jangkauan layanan merupakan capaian nyata, tetapi perbedaan periode dan metode penghitungan perlu dicocokkan sebelum menggunakan angka tertinggi sebagai jumlah penerima unik.
24. Tambahan rumah sakit mulai beroperasi. Dalam laporan Presiden pada 14 Agustus 2026, sebanyak 20 RSUD baru disebut telah beroperasi, dari 66 RSUD yang dibangun atau ditingkatkan.
25. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dipertahankan. Pemerintah melaporkan menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Capaian ini merupakan keberlanjutan perlindungan kesehatan dari program yang telah berjalan sebelum pemerintahan Prabowo.
26. Kapasitas pendidikan dokter diperluas. Pemerintah melaporkan pembukaan sembilan fakultas kedokteran serta 170 program studi spesialis dan subspesialis dalam 21 bulan pemerintahan. Ini merupakan penambahan kapasitas pendidikan; hasil berupa tambahan dokter dan pemerataan pelayanan baru dapat dinilai kemudian.
27. Program Makan Bergizi Gratis membangun layanan berskala nasional. BGN melaporkan 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026, setara dengan 76,45% dari target 74,56 juta dalam laporan tersebut. Capaian yang dapat diakui adalah jangkauan layanan, sementara keberhasilan perbaikan gizi harus diukur bersama keamanan makanan, ketepatan sasaran, keteraturan pelayanan, dan efektivitas biaya.
F. Perumahan, Layanan Sosial, Infrastruktur, dan Penertiban Aset
28. Bantuan renovasi rumah disalurkan. Pemerintah melaporkan 83.907 rumah telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya hingga 30 Juni 2026. Program ini membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat dan tidak seluruhnya berupa pembangunan rumah baru.
29. Pembiayaan rumah bersubsidi direalisasikan. Dalam laporan yang sama, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan telah menjangkau 91.531 rumah. Realisasi tersebut memperluas akses pembiayaan perumahan, tetapi belum dapat disamakan dengan pencapaian target tiga juta rumah.
30. Pendaftaran bantuan sosial didigitalisasi. Pemerintah melaporkan pelaksanaan digitalisasi pendaftaran di 153 kabupaten/kota dengan lebih dari tiga juta keluarga terdaftar. Capaian ini merupakan kemajuan akses administrasi, sedangkan ketepatan sasaran bantuan tetap perlu dievaluasi.
31. Penyelesaian dan pemanfaatan bendungan dilanjutkan. Kementerian PU melaporkan peresmian lima bendungan pada 10 Juli 2026, yaitu Rukoh, Keureuto, Jlantah, Sidan, dan Meninting. Capaian pemerintahan Prabowo perlu ditempatkan sebagai kelanjutan penyelesaian dan pemanfaatan karena sejumlah proyek mulai dibangun sebelum masa pemerintahannya.
32. Pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih memperluas akses masyarakat. Berdasarkan laporan 13 Agustus 2026, TNI menyebut telah membangun 2.500 jembatan, sedangkan Polri menyelesaikan 874 dari 895 jembatan dalam program Jembatan Merah Putih Presisi. Dengan demikian, jumlah yang dilaporkan selesai mencapai 3.374 jembatan. Sebanyak 874 jembatan Polri dilaporkan menghubungkan 1.314 desa, membantu akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Angka ini merupakan posisi laporan Agustus, belum pembaruan total nasional tepat per 28 September 2026.
33. Penguasaan kembali kawasan hutan dilakukan dalam skala besar. Badan Informasi Geospasial melaporkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menguasai kembali 6.001.977,41 hektare dari 1.346 perusahaan hingga 7 September 2026. Capaian ini menunjukkan penertiban penguasaan kawasan, tetapi tidak otomatis berarti seluruh lahan telah dipulihkan secara ekologis atau seluruh sengketa telah selesai.
G. Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional
34. Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan penuh diperoleh pada Januari 2025 dan memperluas ruang kerja sama Indonesia dengan negara-negara anggota. Capaian diplomasi ini juga merupakan kelanjutan pendekatan yang berlangsung sebelum Prabowo menjabat, sedangkan manfaat ekonomi bersihnya perlu dinilai melalui realisasi kerja sama.
35. Perundingan substantif perdagangan Indonesia–Uni Eropa diselesaikan. Indonesia dan Uni Eropa menandatangani penyelesaian substantif Comprehensive Economic Partnership Agreement pada 23 September 2025. Capaian yang dapat dicatat adalah penyelesaian tahap perundingan tersebut; proyeksi peningkatan perdagangan dan investasi belum boleh dianggap sebagai manfaat yang seluruhnya telah terealisasi.
Beberapa klaim populer belum layak dimasukkan sebagai keberhasilan akhir karena bukti yang tersedia masih terbatas pada pembentukan program, penyerapan anggaran, pembangunan fasilitas, atau jumlah penerima. Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), luasnya jangkauan layanan perlu diikuti bukti perbaikan status gizi, keamanan makanan, ketepatan sasaran, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penilaian serupa berlaku terhadap Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program prioritas lainnya: keberhasilannya harus terlihat dari usaha yang berkelanjutan, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan pelayanan yang membaik. Pemerintah patut memperoleh pengakuan atas capaian yang terbukti, dengan ukuran keberhasilan yang tetap bertumpu pada manfaat nyata dan berkelanjutan bagi rakyat.(****
Komentar