Oleh: Gilarsi W. Setijono
Abstrak
Energi murah bukan sekadar soal tarif listrik yang terjangkau atau harga BBM yang tidak bikin dompet tipis. Ia adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke seluruh tubuh industri sebuah negara—tanpanya, daya saing mati sebelum sempat berlari. Esai ini mengurai korelasi krusial antara harga energi dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang, mengungkap bagaimana setiap kenaikan 10% harga energi dapat memangkas pertumbuhan ekonomi hingga 0,15%. Di era transisi energi global, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi paradoks brutal: mengejar keberlanjutan lingkungan sambil mempertahankan affordability energi bagi rakyat dan industri.
Studi kasus komparatif menunjukkan jurang menganga antara negara dengan akses energi murah versus mahal. Jerman, Jepang, dan Korea Selatan—dengan harga listrik 4 sen Euro/kWh lebih mahal dari Australia, Chile, atau Afrika Selatan—diprediksi dapat menghemat 18-38% biaya produksi jika merelokasi industri energi-intensif mereka. Sementara itu, Indonesia terperangkap dalam dilema subsidi BBM yang menguras Rp386,9 triliun di 2024, namun tetap gagal mengakselerasi transisi ke energi terbarukan yang baru mencapai 14% dari target 23%.
Proyeksi kebutuhan energi Indonesia 2030-2050 memperkirakan permintaan akan berlipat ganda dari 1.648 juta boe (2016) menjadi 3.221 juta boe (2030), dengan kebutuhan kapasitas pembangkit mencapai 429,1 GW pada 2050. Pertanyaannya: sanggupkah Indonesia menyeimbangkan ambisi industrialisasi dengan realitas keterbatasan energi murah dan terjangkau?
Ketika Kilowatt Menentukan Nasib Bangsa
Coba, bayangkan sebentar: Anda seorang pengusaha pabrik tekstil di Bandung. Setiap pagi, sebelum menyalakan mesin tenun, Anda menghitung ulang biaya listrik seperti pedagang kaki lima yang menghitung recehan. Bukan karena Anda pelit, tapi karena tarif listrik Anda hampir dua kali lipat kompetitor di Vietnam. Akhirnya, setelah bertahan lima tahun, pabrik Anda tutup. Mesin-mesin dijual kiloan, buruh pulang kampung. Ironisnya, beberapa bulan kemudian Anda melihat berita: investor asing membangun pabrik serupa—di Vietnam. Dengan energi yang lebih murah.
Inilah realitas kejam yang jarang dibicarakan dalam retorika pembangunan nasional: energi murah bukan bonus, melainkan prasyarat. Tanpanya, industri tidak akan datang, investasi tidak akan mengalir, dan lapangan kerja hanya akan jadi janji kampanye yang terlalu sering diucapkan.
Aritmatika Kejam Harga Energi
Hubungan antara harga energi dan pertumbuhan ekonomi bukan hubungan yang romantis dan penuh toleransi. Ia transaksional, bahkan brutal. Studi lintas negara OECD menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% harga energi mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 0,15%. Angka ini terdengar kecil? Tunggu dulu. Dalam skala ekonomi triliunan dolar dan ratusan juta jiwa, 0,15% itu setara dengan jutaan lapangan kerja yang tidak tercipta, ribuan pabrik yang tidak dibangun, dan puluhan ribu keluarga yang terus terjebak dalam kemiskinan.
Bagi negara berkembang, implikasi ini jauh lebih menghantam. Indonesia, Malaysia, dan Thailand—tiga ekonomi berkembang di Asia—menunjukkan bahwa konsumsi energi per unit PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Artinya, semakin efisien dan murah energi yang digunakan, semakin cepat ekonomi tumbuh. Tapi ada ironinya: ketika negara-negara ini masih bergantung pada energi fosil yang harganya berfluktuasi seperti mood pasar global, mereka menghadapi inflasi, ketidakstabilan pasokan, dan kehilangan daya saing di pasar internasional.
Sementara itu, negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab yang telah mengelola konsumsi energi secara efisien dan beralih ke energi terbarukan, menikmati keunggulan kompetitif dalam biaya produksi dan inovasi. Mereka bukan lebih pintar, melainkan lebih strategis—memahami bahwa energi murah adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran operasional.
Dua Dunia, Dua Nasib
Bandingkan dua skenario: Jerman versus Australia. Pada 2040, perbedaan harga listrik antara keduanya diperkirakan mencapai 4 sen Euro per kWh. Angka yang tampak remeh ini ternyata menentukan nasib industri baja, kimia, dan manufaktur energi-intensif. Studi terbaru menunjukkan bahwa negara dengan harga energi tinggi seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan dapat menghemat 18-38% biaya produksi dengan merelokasi industri dasar mereka ke negara dengan energi murah seperti Australia, Chile, atau Afrika Selatan.
Apa artinya? Artinya, dalam kompetisi global, lokasi pabrik bukan lagi soal kedekatan dengan pasar atau infrastruktur transportasi. Energi murah telah menjadi magnet yang menarik industri—pulling power of renewables. Negara-negara berkembang yang diberkahi akses energi terbarukan murah kini memiliki kesempatan emas untuk industrialisasi. Sebaliknya, negara maju yang gagal menyediakan energi murah akan kehilangan industri energi-intensif mereka, meski memiliki teknologi dan tenaga kerja terampil.
Strategi yang muncul bukan lagi tentang produksi penuh domestik, melainkan spesialisasi cerdas: impor produk antara yang energi-intensif (seperti iron sponge, ammonia, atau metanol) dan fokus pada hilirisasi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Ini bukan kekalahan, melainkan adaptasi strategis. Seperti dalam permainan catur, kadang kita harus mengorbankan bidak untuk menyelamatkan raja.
Transisi Energi: Antara Mimpi dan Dompet
Lalu bagaimana dengan transisi energi? Slogan “go green” dan “net-zero 2050” terdengar indah di konferensi internasional, namun di lapangan, negara berkembang menghadapi dilema klasik: keberlanjutan versus affordability. World Energy Council’s Trilemma Index mengukur tiga dimensi: keamanan energi, keadilan energi (aksesibilitas dan affordability), dan keberlanjutan lingkungan. Hasilnya? Negara-negara maju menduduki peringkat teratas, sementara negara berkembang—termasuk Indonesia—terperangkap dalam trade-off kompleks.
Indonesia adalah contoh sempurna dari paradoks ini. Di satu sisi, pemerintah mengalokasikan Rp386,9 triliun untuk subsidi energi di 2024—Rp89,7 triliun untuk solar, Rp56,1 triliun untuk Pertalite, dan Rp80,2 triliun untuk LPG 3 kg. Angka ini fantastis, setara dengan seperempat APBN untuk kesehatan dan pendidikan. Tapi subsidi ini bukan investasi, melainkan tambal sulam—membuat energi terjangkau hari ini, tapi tidak membangun fondasi energi murah masa depan.
Di sisi lain, transisi ke energi terbarukan berjalan lambat seperti siput naik gunung. Target 23% energi terbarukan pada 2025 hanya tercapai 14%. Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP) menargetkan 34% energi terbarukan pada 2030 dan net-zero di sektor listrik pada 2050. Namun tanpa investasi masif dan reformasi struktural, target ini hanya akan jadi wishful thinking—seperti berharap padi tumbuh tanpa air.
Indonesia: Berlari di Tempat
Strategi energi Indonesia selama ini seperti orang yang berlari di atas treadmill—banyak keringat, tapi tidak kemana-mana. Dari subsidi BBM hingga pengembangan energi terbarukan, semuanya berjalan parsial, tanpa visi holistik yang mengaitkan energi murah dengan daya saing industri.
Proyeksi kebutuhan energi Indonesia suram sekaligus ambisius: permintaan energi akan berlipat ganda dari 1.648 juta boe pada 2016 menjadi 3.221 juta boe pada 2030. Kebutuhan kapasitas pembangkit listrik diperkirakan mencapai 429,1 GW pada 2050, dengan investasi sekitar 116,2 miliar dolar AS. Untuk mencapai target net-zero, Indonesia perlu menaikkan porsi energi terbarukan dari 13,6% pada 2024 menjadi 83,8% pada 2050.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan ramalan nasib. Jika Indonesia gagal menyediakan energi murah dan berkelanjutan, industrialisasi hanya akan jadi mimpi. Investor akan pergi ke Vietnam, Thailand, atau negara lain yang lebih serius dalam menyediakan energi kompetitif. Tenaga kerja terampil akan migrasi. Yang tersisa hanya retorika pembangunan tanpa substansi—seperti rumah megah tanpa listrik.
Refleksi Penutup: Energi sebagai Takdir
Pada akhirnya, energi murah bukan soal teknologi atau sumber daya alam semata. Ia tentang pilihan politik dan visi strategis. Jerman memilih menutup pembangkit nuklir dan membayar mahal energi terbarukan—lalu kehilangan industri baja. China memilih membangun pembangkit batubara masif—lalu menjadi pabrik dunia. Indonesia? Kita masih bingung memilih, terperangkap antara subsidi yang menguras fiskal dan transisi yang lambat seperti kereta api perintis.
Pertanyaannya bukan lagi “apakah energi murah penting?” melainkan “sanggupkah kita membangunnya sebelum terlambat?” Karena dalam kompetisi global, yang lambat bukan hanya tertinggal—ia dilindas.
Catatan Kaki:
Perlu dicatat bahwa kriteria “energi murah” hari ini telah mengalami kenaikan kelas—atau mungkin lebih tepat disebut evolusi paksa. Energi murah tidak lagi sekadar soal harga per kilowatt yang rendah, melainkan harus disertai embel-embel “sustainable” dan “renewable”. Pasar global, tekanan iklim, dan regulasi carbon border adjustment mechanism (CBAM) Uni Eropa telah mengubah definisi daya saing: energi fosil murah yang dulu jadi keunggulan kompetitif, kini bisa menjadi liabilitas ekspor. Ironinya, transisi ke energi terbarukan membutuhkan investasi awal yang masif—sebuah paradoks bagi negara berkembang yang masih berjuang menyediakan energi terjangkau untuk rakyatnya. Maka, “energi murah” versi 2025 adalah energi yang murah, bersih, dan berkelanjutan—standar yang sekaligus peluang dan ancaman bagi Indonesia.
GWS, 23 Desember 2025
Komentar