Indikator Gagalnya Pemerintahan Dari Era Soekarno Hingga Jokowi

Oleh: Abah Yusuf Bachtiar (Sesepuh Kabuyutan Gegerkalong Bandung dan Tokoh Budaya Sunda)

TRITURA ERA SOEKARNO 1945-1966 (21 tahun)

TRITURA ( Tri Tuntutan Rakyat) adalah tiga tuntutan rakyat kepada pemerintah Soekarno pada tahun 1966. Tuntutan tersebut adalah:

1. Bubarkan Kabinet Dwikora
2. Turunkan harga
3. Perbaiki ekonomi

Tritura disampaikan oleh mahasiswa dan pelajar pada tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta, dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soekarno.

TRITURA ERA SOEHARTO 1966 -1998 (32 tahun)

KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) memang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Soeharto. Banyak kasus KKN yang terungkap selama era Orde Baru, termasuk kasus-kasus yang melibatkan keluarga dan kroni-kroni Soeharto.

Beberapa contoh kasus KKN yang terkenal di era Soeharto adalah:

1. Kasus korupsi Pertamina yang melibatkan Ibnu Sutowo.
2. Kasus korupsi Bapindo yang melibatkan anak Soeharto, Tommy Soeharto
3. Kasus korupsi Bulog yang melibatkan   Soeharto sendiri

KKN menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.

ERA GUSDUR 1999-2001 (2 tahun)

Di era pemerintahan Gus Dur (1999-2001), salah satu penyebab utama ketidakstabilan pemerintahan adalah:

1. Krisis politik dan konflik internal di tubuh pemerintahan
2. Isu penistaan agama dan ancaman terhadap Pancasila
3. Krisis ekonomi dan inflasi

Namun, penyebab utama yang paling sering disebut adalah: Keputusan Gus Dur untuk menggantikan Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) dengan Djoko Santoso, yang memicu protes dan demonstrasi besar-besaran

Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa: Gus Dur terlalu liberal dan tidak tegas dalam menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.Gus Dur sendiri digantikan oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.

ERA MEGAWATI 2001-2004 (4 tahun)

Di era pemerintahan Megawati (2001-2004), beberapa indikator yang sering disebut sebagai kegagalan pemerintahannya adalah:

1. Stagnasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat
2. Korupsi yang masih merajalela
3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
4. Gagalnya penyelesaian kasus-kasus besar, seperti kasus Bom Bali 2002

Namun, perlu diingat bahwa Megawati juga memiliki beberapa pencapaian positif, seperti:

• Pemulihan ekonomi pasca-krisis 1998
• Penguatan demokrasi dan kebebasan pers
• Penandatanganan perjanjian damai dengan GAM di Aceh

Tapi, secara umum, pemerintahan Megawati sering dikritik karena kurangnya keberanian untuk melakukan reformasi dan mengatasi masalah korupsi.

ERA SBY 2004-2014 (10 tahun)

Di era pemerintahan SBY (2004-2014), beberapa indikator yang sering disebut sebagai kegagalan pemerintahannya adalah:

1. Korupsi yang masih merajalela dan meningkat
2. Lambannya proses hukum terhadap kasus-kasus besar
3. Kenaikan harga BBM dan biaya hidup
4. Gagalnya penyelesaian kasus-kasus seperti Lapindo dan Century
5. Keterlibatan keluarga dan kroni-kroni SBY dalam kasus-kasus korupsi

Namun, perlu diingat bahwa SBY juga memiliki beberapa pencapaian positif, seperti:

1. Pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil
2. Penguatan infrastruktur dan pembangunan jalan tol
3. Peningkatan hubungan internasional dan peran Indonesia di ASEAN

Tapi, secara umum, pemerintahan SBY sering dikritik karena kurangnya keberanian untuk melakukan reformasi dan mengatasi masalah korupsi.

ERA JOKOWI 2014-2024 (10 tahun)

Era Jokowi memiliki beberapa indikator yang dianggap sebagai kegagalan pemerintahannya, antara lain:

1. Penurunan Indeks Hak Asasi Manusia (HAM): Skor rata-rata Indeks HAM 2024 adalah 3,1, turun 0,1 dari tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi belum berhasil meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM.
2. Gangguan terhadap kebebasan beragama: Jumlah gangguan tempat ibadah meningkat signifikan, dari 16 tempat ibadah di tahun 2017 menjadi 65 tempat ibadah di tahun 2023.
3. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi selama era Jokowi, seperti kasus e-KTP dan kasus korupsi di beberapa kementerian.
4. Krisis ekonomi dan inflasi: Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, namun masih ada beberapa tantangan ekonomi, seperti inflasi dan kesenjangan ekonomi.Namun, perlu diingat bahwa pemerintahan Jokowi juga memiliki beberapa pencapaian positif, seperti :

Pembangunan infrastruktur:Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

 Jokowi telah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.Evaluasi akhir terhadap pemerintahan Jokowi masih bergantung pada perspektif  dan prioritas masing-masing.

REKOMENDASI

1. Pemerintah segera melakukan tindakan tegas (hukum mati )terhadap para Koruptor.
2. Pemerintah segera melakukan regulasi politik , bahwa bupati, walikota, dan Gubernur , diangkat dan atau ditunjuk oleh Presiden.
3. Pemerintah segera melakukan Kedaulatan SDA, dan mengurangi impor pangan.
4. Pemerintah segera mekakukan pendidikan kesadaran hukum menjelang diberlakukan KUHAP.
5. Sinergitas antar kementrian untuk percepatan kemamkmuran.(*****