BANJARMASIN– Masyarakat saat ini menantikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengamankan aset terkait tindak pidana korupsi.
Saat ditanya awak media perihal kelanjutan RUU tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya mendorong pengesahan RUU yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut.
“Saya kira Pemerintah sudah mengambil langkah untuk menyusun RUU itu. (Tentu) Pemerintah akan mendorong pihak yang belum setuju agar memahami bahwa ini untuk kepentingan rakyat,” tegas Wapres usai menghadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Peresmian Kalsel Nasional Halal Fair 2023 di Halaman Kantor Gubernur, ota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/04/2023).
Menurutnya, upaya untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang belum menyetujui RUU ini akan terus dilakukan, terlebih saat ini telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
“Pemerintah akan terus berupaya agar yang belum setuju untuk bisa memahaminya karena ini hasilnya untuk rakyat. Pemerintah akan terus melakukan upaya agar hal ini bisa cepat dibahas dan ditetapkan. Karena prioritas, maka kita dorong terus,” imbuhnya.
Wapres juga menekankan materi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.
“(Hal) penting itu pertama perampasan aset yang diperoleh dengan jalan yang tidak sah, artinya ada unsur korupsinya, nah itu harus dirampas dan diambil, sehingga uang negara bisa balik ke negara,” jelas Wapres.
Tidak kalah penting, menurut Wapres adalah bagaimana aset yang terbukti melanggar hukum tersebut berhasil disita dan dikelola dengan baik dan sesuai peraturan perundangan.“Yang kedua adalah mengelola aset hasil rampasan, jangan sampai terbengkalai dan tidak terurus, misalnya ada mobil, ada juga kebun, dan lain sebagainya, maka ini harus diatur,” ungkapnya.
Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat. (SM/AS-BPMI Setwapres)
Komentar