Pangandaran,LINTAS PENA—Pemerintah Kabupaten Pagandaran menggelar rapat koordinasi guna membahas metode wreck removal (penyingkiran kerangka kapal) Tongkang Nautica 22 sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan perairan, serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah pesisir bertempat di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran, Kamis (09/07/2026)
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, TNI AL, Polairud dan PT Lion Marine serta para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penanganan kerangka kapal.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mengenai langkah-langkah teknis, administratif, dan koordinatif yang diperlukan dalam pelaksanaan proses wreck removal.
Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, S.H menyampaikan bahwa pembersihan batu bara dan suplai bawah air menjadi prioritas yang harus segera dilakukan. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengutamakan keselamatan mengingat kondisi perairan saat ini kurang baik
“Pembersihan batu bara itu menjadi permasalahan yang lebih penting saat ini termasuk suplai bawah air dan itu harus segera dilakukan tetapi kami juga memohon tidak ada sesuatu hal terjadi yang tidak di inginkan karena memang kondisi sekarang perairan kurang baik dan itu menjadi catatan dalam melakukan suplai nanti disaat akan melakukan tindakan” ujarnya.
Beliau juga menekankan agar proses pengangkatan batu bara dapat segera dilakukan meski membutuhkan waktu dan peralatan khusus agar penanganan terhadap dampak insiden tetap menjadi perhatian
“Catatan saya satu, bagaimana batu bara ini bisa terangkat. Saya tahu proses itu tidak mudah dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan waktu tapi saya mohon agar secepatnya masalah ini segera selesai dan kndisi terdampak dalam insiden batubara ini mohon diperhatikan” lanjutnya.
Selain itu, Bupati menegaskan agar jadwal rencana aksi segera disusun dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, hal tersebut penting agar penanganan berjalan sesuai rencana dan pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.(EVA LUSITA)****
Komentar