Oleh: Gilarsi W. Setijono
ABSTRAK
Memasuki tahun 2026, Indonesia tengah menyaksikan pertarungan narasi ekonomi yang jauh lebih dramatis daripada sinetron Preman Pensiun. Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggedor genderang optimisme dengan target pertumbuhan 6% dan ramalan IHSG tembus 10.000—angka yang terdengar seperti mimpi indah pedagang kaki lima yang tiba-tiba menang undian. Di sisi lain, barisan ekonom independen seperti Awalil Rizky dari Bright Institute dan Ferry Latuhihin berbisik pelan tentang bayangan resesi yang mengintai, daya beli yang terkikis, dan IHSG yang sebenarnya hanyalah “gorengan” bandar—naik bukan karena ekonomi riil membaik, melainkan karena technical engineering yang lihai.
Yang menarik bukan sekadar perbedaan angka proyeksi, tetapi kontras filosofis yang mendasarinya: apakah ekonomi Indonesia sedang bersiap melesat seperti motor Yamaha RX King yang baru di-bore up, ataukah justru seperti becak tua yang mesinnya sudah minta pensiun tapi dipaksa melaju di tanjakan? Esai ini membedah paradoks tersebut dengan mengurai bagaimana optimisme fiskal bertemu pesimisme struktural, bagaimana IHSG yang hijau ternyata menyembunyikan sektor riil yang merah, dan bagaimana narasi “gaspol” pemerintah berhadapan dengan realitas masyarakat yang tengah “makan tabungan”. Kata orang “There’s many a slip ‘twixt the cup and the lip.”, dan hanya realitas dan waktu yang akan memenuhi janji.
Coba, bayangkan sebentar: Anda seorang karyawan swasta di Jakarta dengan gaji UMR plus sedikit tunjangan. Setiap pagi Anda scroll Instagram, dan timeline dipenuhi berita gembira: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus rekor tertinggi sepanjang masa, Menteri Keuangan optimis ekonomi bakal tumbuh 6%, bahkan ada ramalan IHSG bisa mencapai 10.000 di tahun 2026 ini. Luar biasa, bukan?
Tapi tunggu dulu. Saat Anda buka dompet untuk beli nasi uduk langganan di depan kos-kosan, harganya sudah naik Rp2.000 tanpa ada pemberitahuan. Belanja lain bulan ini lebih tinggi dari biasanya. Uang THR Lebaran kemarin sudah habis sebelum Lebaran selesai. Tabungan? Yang tadinya Rp5 juta tinggal Rp2 juta, dan itu pun karena terpaksa diambil untuk bayar biaya sekolah adik.
Maka timbullah pertanyaan yang meresahkan: jika ekonomi Indonesia sedang cerah-cerahnya seperti yang diberitakan, mengapa dompet Anda terasa semakin ringan? Jika IHSG melesat, mengapa warung Padang langganan sepi pembeli? Jika target pertumbuhan 6% sudah di depan mata, mengapa ibu-ibu di komplek mulai jualan gorengan untuk tambah-tambah penghasilan?
Inilah paradoks ekonomi Indonesia di penghujung 2025 menjelang 2026: ada dua kubu yang berbicara tentang negeri yang sama, tapi seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan wayang yang berbeda. Yang satu melihat Gatotkaca yang sedang terbang gagah, yang lain melihat Cepot yang terjatuh dari langit.
Kubu Optimisme: Gaspol Sampai Rem Blong
Di kubu optimis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil layaknya pemain striker yang lapar gol. Pendekatan yang ia sebut sebagai “Sumitronomics” ini mengubah peran pemerintah dari sekadar penjaga gawang (stabilitas) menjadi pencetak gol (pertumbuhan agresif). Strateginya sederhana namun berani: suntik likuiditas besar-besaran ke perbankan (sekitar Rp200-400 triliun), naikkan defisit APBN menjadi 2,68%, genjot belanja sejak awal tahun, dan dorong ekonomi tumbuh 6%—bahkan menuju 8% dalam beberapa tahun ke depan.
Sebagai bukti bahwa strategi ini berhasil, kubu ini menunjuk pada IHSG yang menembus level 8.000-an dan diproyeksikan bisa mencapai 10.000 di 2026. Purbaya bahkan dengan percaya diri menyebut proyeksi ini bukan “tebak-tebak mangga” melainkan berdasarkan perhitungan siklus ekonomi yang matang. “To the Mars!” katanya, melampaui slogan “to the moon” yang biasa dipakai para trader kripto.
Narasi ini memang menggoda. Siapa yang tidak ingin melihat Indonesia tumbuh lebih cepat? Siapa yang tidak ingin IHSG melesat sehingga tabungan pensiun di reksa dana ikut naik? Namun, seperti iklan obat kuat di televisi tengah malam, yang tampak menggiurkan di layar belum tentu sesuai realita saat produknya sampai di tangan konsumen.
Kubu Pesimisme: Realitas yang Tak Keliatan di Grafik
Berseberangan dengan euforia Purbaya, barisan ekonom independen menyuarakan kekhawatiran yang lebih membumi—dan lebih gelap. Awalil Rizky dari Bright Institute memproyeksikan pertumbuhan 2026 dalam skenario normal hanya 4,9%, dengan risiko terjun bebas hingga 2,5% jika terjadi guncangan. Angka 2,5% itu, dalam bahasa ekonomi, adalah eufemisme halus untuk kata “resesi”.
Ferry Latuhihin bahkan lebih blak-blakan: ia meramalkan resesi di tahun 2026 karena pemerintah sudah kehabisan peluru fiskal (uang habis untuk bayar utang) dan daya beli masyarakat yang terus anjlok. Yanuar Rizky menambahkan bahwa kenaikan IHSG yang dipuja-puji itu sebenarnya adalah “gorengan”—permainan teknikal dari bandar dan emiten tertentu, bukan cerminan ekonomi riil yang sehat. Bahkan ada yang menyebut bahwa valuasi wajar IHSG seharusnya hanya di level 6.000, bukan 8.000 apalagi 10.000.
Bukti yang mereka sodorkan bukan angka-angka abstrak, melainkan fakta yang bisa diraba: simpanan masyarakat kelas bawah dan menengah terus menurun karena fenomena “makan tabungan”—di mana orang terpaksa menguras tabungan hanya untuk bertahan hidup sehari-hari. Sementara itu, simpanan di atas Rp5 miliar justru tumbuh, menandakan ketimpangan yang semakin melebar. Kredit konsumsi memang naik, tapi NPL (Non-Performing Loan) juga ikut merangkak naik—pertanda orang meminjam bukan untuk produktif, melainkan untuk menutup lubang pengeluaran.
Seperti pepatah Sunda: “Teu karandang ku hulu, teu kabawa ku buntut”—tidak terpegang oleh kepala, tidak terbawa oleh ekor. Ekonomi Indonesia seperti ikan yang licin: angka makro tampak bagus, tapi realitas mikro meluncur ke arah yang berbeda.
IHSG: Antara Fundamental dan Fantasi
Salah satu medan pertempuran paling seru antara dua kubu ini adalah soal IHSG. Bagi pemerintah, IHSG yang mencetak rekor tertinggi adalah bukti bahwa pasar percaya pada arah kebijakan ekonomi. Bagi kritikus, IHSG yang tinggi justru adalah alarm bahaya—tanda adanya bubble yang sewaktu-waktu bisa meletus.
Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari UI, mencatat fenomena aneh: IHSG justru menguat di saat rupiah melemah dan investor asing kabur. Normalnya, ini tidak mungkin terjadi. Analisisnya menunjukkan bahwa saham-saham blue chip seperti BBCA dan BMRI justru terpuruk, sementara yang mengangkat IHSG adalah saham-saham spekulatif dengan kapitalisasi kecil dan likuiditas rendah—yang dalam bahasa pasar disebut “saham gorengan”.
Bayangkan saja: tiga saham (DCII, DSSA, BRPT) yang dimiliki konglomerat berkontribusi 73% dari kenaikan IHSG di kuartal III 2025. Tanpa ketiga saham ini, IHSG sebenarnya hanya di level 7.340, bukan 8.000-an. Ini seperti tim sepak bola yang menang 10-0, tapi ternyata 9 golnya dari bunuh diri lawan—apakah itu benar-benar kemenangan?
Purbaya sendiri mengakui adanya “saham gorengan” ini, tapi ia optimis bahwa masih banyak emiten besar dengan fundamental kuat. Masalahnya: jika fondasi kenaikan IHSG ditopang oleh saham-saham spekulatif, berapa lama ketahanannya? Seperti nasi goreng yang enak di warung tenda—nikmat selagi panas, tapi begitu dingin jadi keras dan susah ditelan.
Daya Beli: Jantung Ekonomi yang Berdetak Lemah
Di balik semua perdebatan angka pertumbuhan dan proyeksi IHSG, ada satu indikator yang tidak bisa dibohongi: daya beli masyarakat. Dan di sini, hampir semua ekonom—bahkan yang optimis sekalipun—mengakui bahwa ada masalah serius.
Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia mencatat bahwa konsumsi rumah tangga—yang menyumbang 53% dari PDB—”diperkirakan belum pulih secara signifikan, tercermin dari tekanan pada upah riil di sejumlah sektor utama dan lambatnya transmisi stimulus ke daya beli masyarakat.” Ini bahasa halus untuk mengatakan: stimulus pemerintah belum sampai ke rakyat jelata.
Ronny P. Sasmita dari ISEAI bahkan lebih gamblang: “Konsumsi rumah tangga akan tetap tumbuh, tetapi agak melambat secara struktural, seiring tekanan biaya hidup dan perubahan pola belanja kelas menengah.” Artinya? Kelas menengah sedang turun kelas. Yang dulu beli ayam goreng seminggu dua kali, sekarang sebulan sekali. Yang dulu liburan ke Bali, sekarang cukup piknik ke Ancol.
Fenomena “makan tabungan” ini bukan metafora kosong. Data perbankan menunjukkan simpanan di bawah Rp100 juta terus menurun atau stagnan, sementara simpanan di atas Rp5 miliar justru tumbuh. Seperti lagu Rhoma Irama: “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, begitulah Indonesia.”
Suntikan Likuiditas: Obat atau Racun?
Rencana pemerintah untuk menyuntikkan ratusan triliun rupiah ke perbankan lewat Himbara juga menuai kritik. Bima Yudhistira dari Celios memperingatkan bahwa suntikan dana ini berisiko jika kualitas belanjanya buruk. Jika uang itu habis untuk proyek mercusuar atau diserap korupsi, maka yang terjadi bukan pertumbuhan melainkan inflasi tanpa produktivitas.
Lebih ironis lagi, Yanuar Rizky menyebut bahwa perbankan sedang sibuk menambal kredit macet (impairment), bukan menyalurkan kredit produktif. Jadi bayangkan: pemerintah menaruh uang di bank dengan harapan bank akan meminjamkannya ke pengusaha untuk produksi, tapi ternyata bank malah pakai uang itu untuk menutupi lubang kredit yang macet. Ini seperti memberikan obat penambah darah ke pasien yang pembuluh darahnya bocor—sia-sia.
Penutup: Antara yang Mungkin dan yang Seharusnya
Kembali ke pertanyaan awal: siapa yang benar? Kubu optimis dengan target 6% dan IHSG 10.000, atau kubu pesimis dengan peringatan resesi dan gorengan pasar?
Jawabannya, seperti kebanyakan hal dalam hidup, tidak hitam-putih. Pemerintah memang punya kewenangan untuk mendorong pertumbuhan lewat stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang sinkron. Tapi ekonomi bukan sekadar permainan angka di Excel; ia adalah jejaring kehidupan jutaan manusia yang bangun pagi, naik angkot, bekerja keras, dan pulang dengan harapan bisa menabung sedikit untuk masa depan.
Pertumbuhan 6% tanpa perbaikan daya beli adalah seperti pohon yang daunnya lebat tapi akarnya rapuh—tampak subur dari luar, tapi mudah tumbang saat badai datang. IHSG 10.000 tanpa fundamental yang kuat adalah seperti balon udara yang terus ditiup—bisa terbang tinggi, tapi juga bisa meledak kapan saja.
Meminjam ungkapan Batak: “Sai hita masa marsiadapari”—kita harus saling peduli. Ekonomi yang sehat bukan yang tumbuh tercepat, melainkan yang tumbuh merata. Pertanyaannya sekarang: sanggupkah kita—pemerintah, ekonom, pengusaha, dan rakyat—duduk bersama mendengarkan tidak hanya angka-angka yang menggembirakan, tapi juga keluhan riil dari lapangan?
Ataukah kita akan terus terjebak dalam pertunjukan wayang di mana Gatotkaca dan Cepot bermain di panggung yang sama, tapi tidak ada dalang yang bisa merangkai cerita mereka menjadi satu narasi yang koheren?
Waktu akan menjawab. Tapi sementara itu, di warung kopi pinggir jalan, rakyat jelata terus bergumam: “Halah, sing penting esuk iso sarapan”—yang penting besok masih bisa sarapan.(****
GWS, 3 Januari 2026 Edisi Sore
Komentar