JAKARTA, — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengapresiasi langkah cepat yang diambil Abcandra Muhammad Akbar Supratman dalam merespons polemik penilaian dewan juri pada ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bidang Hubungan Internasional, Rizqie Mustofa, menilai respons terbuka yang ditunjukkan pimpinan MPR RI tersebut mencerminkan model kepemimpinan baru yang lebih adaptif terhadap kritik publik, khususnya di tengah lanskap demokrasi digital yang menuntut transparansi dan kecepatan koreksi institusional.
“Di era keterbukaan informasi hari ini, legitimasi institusi publik tidak lagi semata bertumpu pada kewenangan formal, tetapi pada kemampuan moral untuk mendengar, mengoreksi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat secara cepat dan elegan,” ujar Rizqie Mustofa dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Menurut Rizqie, langkah evaluatif yang diambil Wakil Ketua MPR RI setelah polemik tersebut berkembang luas di ruang publik merupakan bentuk political responsibility yang penting dalam menjaga marwah pendidikan kebangsaan.
Ia menilai keberanian meminta maaf secara terbuka dan mengambil langkah evaluasi terhadap perangkat penyelenggara menunjukkan bahwa negara tidak boleh kehilangan sensitivitas etiknya di hadapan generasi muda.
“Kecepatan respons itu penting, sebab generasi hari ini hidup dalam ruang kesadaran baru: ruang yang menuntut keadilan tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga hadir secara nyata dalam praktik kelembagaan,” katanya.
PB HMI juga menyoroti posisi Akbar Supratman sebagai representasi generasi muda atau Gen Z yang saat ini berada di lingkar kepemimpinan nasional. Menurut Rizqie, hadirnya figur muda dalam struktur tinggi negara membawa harapan baru bagi lahirnya kultur politik yang lebih dialogis, reflektif, dan tidak alergi terhadap kritik.
“Fenomena ini menarik secara sosiologis dan politik. Kita melihat munculnya corak kepemimpinan generasi baru di tubuh negara—kepemimpinan yang tidak semata mengandalkan jarak kekuasaan, tetapi juga mengedepankan responsivitas, keterbukaan, dan keberanian melakukan evaluasi,” ujarnya.
Rizqie menambahkan, di tengah krisis kepercayaan publik terhadap banyak institusi, keberanian moral untuk melakukan koreksi merupakan bentuk kedewasaan demokrasi yang patut diapresiasi.
“Dalam filsafat politik modern, otoritas yang sehat bukanlah otoritas yang merasa selalu benar, melainkan otoritas yang memiliki kesadaran etik untuk terus menyempurnakan dirinya di hadapan kritik publik,” ucapnya.
PB HMI berharap polemik tersebut menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan kebangsaan, termasuk mekanisme penilaian, profesionalisme penyelenggara, serta standar objektivitas dalam kompetisi yang melibatkan pelajar.
“Generasi muda harus melihat bahwa negara berdiri di atas prinsip fairness, meritokrasi, dan integritas. Sebab dari ruang-ruang kecil seperti itulah sesungguhnya watak demokrasi dibentuk,” tutup Rizqie Mustofa.(RLS)
Komentar