Oleh: Abah Yusuf Bachtiar (Sesepuh Kabuyutan Gegerkalong & Tokoh Masyarakat Jawa Barat)
PENDIDIKAN di Indonesia , setiap zaman (era) memiliki ciri khas masing-masing, sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan pemangku kebijakan. Para ahli pendidikan melakukan studi evaluasi terhadap perkembangan pendidikan. Ketika pendidikan terkendala oleh sebuah kepentingan politik, maka yg menjadi korban adalah anak bangsa. Pendidikan adal aset bangsa, untuk melahirkan generasi yg lebih baik. Sampai saat ini, pendidikan anak bangsa, masih belum mendapat prioritas utama. Kepentingan
politik lebih kuat dibanding dengan konsentrasi ke pendidikan. Pendidikan ada kunci strategis untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan aset bangsa masa depan.
Angka pembiayaan partisifasi pendidikan, masih belum terdongkrak dengan anggaran pendidikan 20 % dari APBN. Bangsa2 yg maju memprioritaskan untuk biaya pendidikan sdh mencapai angka 40 %. Rationya adalah biaya pendidikan dari TK- sdg PT (S1) gratis, artinya beban biaya pendidikan disediakan oleh pemerintah pada setiap jenjang pendidikan 70 % , sedang masyarakat 30 %.Masyarakat hanya untuk memenuhi, Alat tulis , Pakaian, Transportasi, dan Konsumsi. Bisa dihitung kebutuhan secara detail dlm penggaran pendidikan.Sekilas perjalanan pendidikan dari masa ke masa, secara gradual dapat dipetakan kondisi pendidikan dimasanya.
Sejarah pendidikan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini, mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Setiap periode memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Berikut adalah gambaran umum dari setiap era:
1. Zaman Penjajahan
Keunggulan:Didirikannya beberapa sekolah formal oleh penjajah (seperti sekolah Belanda dan sekolah misi) yang memperkenalkan pendidikan modern.Sistem administrasi dan pendidikan Barat mulai diperkenalkan.
Kelemahan: Pendidikan bersifat diskriminatif; hanya terbuka untuk kalangan elite atau anak-anak pribumi tertentu. Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolonial, bukan untuk memberdayakan rakyat pribumi.
2. Era Orde Lama (Orla)
Keunggulan:Pendidikan mulai berfokus pada nasionalisme dan pembentukan identitas bangsa.Pemerintah memberikan perhatian pada pengembangan pendidikan dasar untuk rakyat.Kurikulum mulai memuat nilai-nilai kebangsaan dan antikolonialisme.
Kelemahan:Kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan karena kondisi ekonomi pascakemerdekaan.Pendidikan sering kali dipolitisasi untuk mendukung ideologi tertentu, seperti konsepsi Nasakom.
3. Era Orde Baru (Orba)
Keunggulan:Pendidikan dasar diwajibkan melalui program Wajib Belajar 6 Tahun, yang kemudian diperluas menjadi 9 Tahun. Infrastruktur pendidikan meningkat dengan pembangunan sekolah di berbagai daerah.
Pemerintah memperkenalkan kurikulum yang lebih terstruktur dan stabil.
Kelemahan:Pendidikan diarahkan untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi sesuai agenda pemerintah.Kebebasan akademik sangat dibatasi, dengan kontrol ketat terhadap isi kurikulum.
Ketimpangan akses pendidikan masih tinggi, terutama di daerah terpencil.
4. Era Reformasi
Keunggulan:Demokratisasi dalam sistem pendidikan meningkat, termasuk kebebasan akademik yang lebih besar.Akses pendidikan diperluas dengan program seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa.Otonomi daerah memberikan peluang bagi pengelolaan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kelemahan:Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah masih tinggi.Kurikulum sering berubah, menciptakan kebingungan bagi guru dan siswa.Korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan tetap menjadi tantangan.
5. Era Pasca-Reformasi (Saat Ini)
Keunggulan:Teknologi mulai diintegrasikan dalam pendidikan, seperti pembelajaran daring.Upaya pemerataan pendidikan melalui program digitalisasi dan akses internet.
Fokus pada pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai budaya.
Kelemahan: Masalah kesenjangan digital, terutama di daerah terpencil.Beban administratif guru yang tinggi, mengurangi fokus pada pengajaran.
Kurikulum yang terus berubah tanpa evaluasi menyeluruh.
Anggaran Pendidikan mengenai angka spesifik anggaran pendidikan pada masing-masing periode sejarah Indonesia tidak selalu terdokumentasi secara rinci, terutama untuk masa kolonial dan Orde Lama. Namun, berikut adalah gambaran umum anggaran pendidikan di setiap era berdasarkan konteks sejarah:
1. Masa Kolonial
Anggaran pendidikan sangat kecil dan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kolonial. Pendidikan hanya tersedia untuk kalangan elite atau pribumi tertentu yang dianggap berguna bagi pemerintahan Belanda. Sebagian besar rakyat tidak mendapatkan akses pendidikan.
2. Era Orde Lama (Orla)
Setelah kemerdekaan, pemerintah berfokus pada membangun infrastruktur pendidikan dan memperluas akses pendidikan. Namun, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, anggaran pendidikan relatif terbatas. Sebagian besar diarahkan untuk program pendidikan dasar, tetapi kualitas dan pemerataan masih menjadi masalah besar.
3. Era Orde Baru (Orba)
Pada masa ini, anggaran pendidikan mulai meningkat seiring dengan program-program seperti Wajib Belajar 6 Tahun dan pembangunan sekolah di seluruh Indonesia. Namun, persentase anggaran pendidikan terhadap APBN masih rendah, sering kali berada di bawah 10%. Fokus utama adalah pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama.
4. Era Reformasi
Setelah Reformasi, ada peningkatan signifikan dalam anggaran pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003* mengamanatkan bahwa 20% APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan*. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia.
5. Pasca-Reformasi (Kontemporer)
Saat ini, anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN, sesuai amanat UUD 1945. Anggaran ini digunakan untuk program-program seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Kartu Indonesia Pintar, dan pengembangan infrastruktur pendidikan, meskipun tantangan pemerataan dan efisiensi masih ada.
Penyebab mendasar dari berbagai tantangan dalam anggaran pendidikan di setiap era Indonesia dapat dilihat dari konteks sosial, politik, dan ekonomi pada zamannya. Berikut adalah beberapa penyebab utama:
1. Masa Kolonial
Diskriminasi Rasial dan Kepentingan Kolonial: Pendidikan hanya diarahkan untuk kepentingan kolonial Belanda, sehingga rakyat pribumi tidak dianggap prioritas.
Ketimpangan Sosial: Pendidikan hanya diberikan kepada kalangan elite atau kelas atas pribumi, sementara mayoritas rakyat tidak memiliki akses.
2. Era Orde Lama (Orla)
Ekonomi yang Tidak Stabil: Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi krisis ekonomi, hiperinflasi, dan perang, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas anggaran.
Politik yang Tidak Stabil: Pendidikan sering dipolitisasi untuk mendukung ideologi tertentu (seperti Nasakom), sehingga fokus pada kualitas pendidikan menjadi terabaikan.
3. Era Orde Baru (Orba)
Fokus pada Stabilitas dan Ekonomi: Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik dibandingkan pendidikan.
Sentralisasi Kekuasaan: Kebijakan pendidikan sangat terpusat, sehingga kebutuhan spesifik daerah sering terabaikan.
Korupsi dan Inefisiensi: Sebagian besar anggaran pendidikan tidak digunakan secara optimal karena praktik korupsi yang meluas.
4. Era Reformasi
Transisi Demokrasi: Perubahan sistem politik yang cepat menyebabkan kebijakan pendidikan sering berubah, termasuk kurikulum yang tidak konsisten.
Ketimpangan Akses: Meskipun anggaran meningkat, kesenjangan antara daerah perkotaan dan terpencil tetap besar karena infrastruktur yang belum merata.
5. Pasca-Reformasi
Kesenjangan Digital dan Infrastruktur: Meskipun anggaran besar, banyak daerah terpencil yang masih sulit mendapatkan akses pendidikan berkualitas, terutama dalam era digital.
Beban Administratif: Guru dan sekolah sering terbebani oleh urusan birokrasi, mengurangi fokus pada kualitas pengajaran.Korupsi dan Manajemen: Pengelolaan anggaran yang kurang efisien masih menjadi masalah, meskipun alokasi anggaran mencapai 20% APBN.Penyebab mendasar dari semua era ini dapat dirangkum dalam ketidakstabilan ekonomi, politisasi pendidikan, ketimpangan akses, dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Berikut adalah beberapa tokoh pendidikan yang menonjol di tiap era berdasarkan kontribusi mereka:
1. Era Kolonial
R.A. Kartini: Tokoh emansipasi perempuan yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita melalui gagasannya yang tertuang dalam surat-suratnya. Inspirasi dari perjuangannya melahirkan pendirian Sekolah Kartini.
Ki Hadjar Dewantara: Pendiri Taman Siswa, lembaga pendidikan pertama yang memberikan akses pendidikan kepada pribumi dengan pendekatan nasionalisme dan kemandirian.
2. Era Orde Lama (Orla)
Ki Hadjar Dewantara: Perannya berlanjut sebagai pelopor pendidikan nasional, terutama setelah kemerdekaan. Ia menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia dan menanamkan prinsip “Ing Ngarsa Sung Tuladha.”
Dewi Sartika: Pendiri Sekolah Keutamaan Istri di Bandung, yang berfokus pada pendidikan perempuan pribumi.
3. Era Orde Baru (Orba)
Fuad Hassan: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memperkenalkan konsep “Pendidikan Nasional Berbasis Budaya.”
Wardiman Djojonegoro: Menteri Pendidikan yang meluncurkan program link and match untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.Prof. Dr. Selo Soemardjan: Sosiolog yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan pemahaman sosial-budaya.
4. Era Reformasi
Prof. Drs. Malik Fadjar, (tautan tidak tersedia): Tokoh Muhammadiyah yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, memperluas akses pendidikan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun.
Prof. Dr. Azyumardi Azra: Akademisi yang berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam modern dan inklusif di Indonesia.
5. Pasca-Reformasi
Nadiem Makarim: Menteri Pendidikan yang meluncurkan program “Merdeka Belajar” dan mendorong digitalisasi pendidikan melalui inovasi teknologi.
Prof. Dr. Muhadjir Effendy: Menteri Pendidikan sebelumnya yang memperkuat program Wajib Belajar dan penguatan pendidikan karakter.
Dari frase diatas, kemunculan Sekolah Rakyat (SR) , merupakan alternatif pilihan strategis yang merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan oleh situasi kondisi secara ekomi.
Bisakah Presiden Prabowo melakukan terobosan dlm pembiayaan pendidikan mencapai angka 40 %. Pasti bisa. Sukses Indonesia emas tak perlu menunggu 2045.
Cag!@Abah Yusuf-Doct/Kabuyutan
9 Jumadil Awal 1447 H – 31 Oktober 2025 M
Komentar